alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 12, 2022

Soal Penghapusan Honorer, Ngakan Putra Harap Pemda Tak Terlantarkan Pegawai

GIANYAR, BALI EXPRESS – Keresahan pegawai honorer atau kontrak daerah di Pemkab Gianyar terkait penghapusan tenaga honorer oleh pusat ditanggapi oleh anggota dewan Gianyar.

 

Ketua Fraksi Indonesia Raya, Ngakan Ketut Putra didampingi anggota Fraksi Indonesia Raya I Gusti Ngurah Kapidada mengatakan bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menindaklanjuti hal tersebut. Terlebih pihaknya pun memastikan Pemkab Gianyar masih bergantung kepada tenaga honorer/ kontrak di tengah krisis kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

“Banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari psikis pegawai honor/kontrak yang selama ini menjadi solusi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya Selasa (12/7).

 

Selain itu juga ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan. Dimana tidak sedikit pegawai ini merupakan tulang punggung keluarganya. Dan hanya mengandalkan penghasilan sebagai tenaga kontrak atau honorer. “Penghapusan pegawai honorer kalau diterjemahkan itu berarti memberhentikan, dan jika hal itu terjadi maka banyak keluarga yang diterlantarkan,” sebutnya.

Baca Juga :  Kondisi Istri yang Ditusuk Suami di Batubulan Mulai Stabil

 

Maka dari itu pihaknya akan memberikan penekanan dalam pandangan umum dari Fraksi Indonesia Raya dalam sidang Paripurna DPRD Gianyar. Dengan pertimbangan, Pemkab Gianyar memiliki ketergantungan cukup tinggi kepada tenaga honorer ataupun kontrak.

 

“Karena prinsipnya arahan pusat juga harus disesuikan dengan kondisi di daerah. Sebab ini berkaitan dengan kebutuhan pelayanan. Sehingga penghapusan pegawai ini tidak berkonotasi pemberhentian, ” tegasnya.

 

Kalaupun kebijakan pusat itu harus dilaksanakan, pihaknya berharap ada aturan yang disertakan agar para tenaga kontrak dan honorer ini tidak serta merta diberhentikan tanpa solusi yang jelas. Terlebih tenaga honorer di Gianyar saat ini jumlahnya lebih besar dari ASN “Nah kebijakan itu kan tidak serta merta bisa dijalankan. Harus ada kajiannya, sebab keberadaan tenaga honorer ini tergantung keperluan daerah dan tidak bisa disamaratakan,” terang Ngakan Putra.

Baca Juga :  Lomba Layang-layang Meriahkan HUT TNI Ke-72 di Pengambengan

 

Dirinya pun yakin, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra juga memiliki pertimbangan yang sama dan tentunya sudah mempersiapkan solusinya. Karena Ngakan Putra menilai jika pegawai honorer atau kontrak ini dihilangkan, akan terjadi ketidakseimbangan dalam pekerjaan. ” Jika ada daerah masih membutuhkan (tenaga honorer atau kontrak), maka kebijakan pusat ini perlu dipertimbangkan. Dan kami yakin, terkait dengan kebijakan tersebut, saudara Bupati  akan mencari solusi  terbaik untuk nasib pegawai honorer. Dan Pemerintah Pusat seyogyanya memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam mengelola kepegawaian secara mandiri,” tandasnya.


GIANYAR, BALI EXPRESS – Keresahan pegawai honorer atau kontrak daerah di Pemkab Gianyar terkait penghapusan tenaga honorer oleh pusat ditanggapi oleh anggota dewan Gianyar.

 

Ketua Fraksi Indonesia Raya, Ngakan Ketut Putra didampingi anggota Fraksi Indonesia Raya I Gusti Ngurah Kapidada mengatakan bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menindaklanjuti hal tersebut. Terlebih pihaknya pun memastikan Pemkab Gianyar masih bergantung kepada tenaga honorer/ kontrak di tengah krisis kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

“Banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari psikis pegawai honor/kontrak yang selama ini menjadi solusi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya Selasa (12/7).

 

Selain itu juga ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan. Dimana tidak sedikit pegawai ini merupakan tulang punggung keluarganya. Dan hanya mengandalkan penghasilan sebagai tenaga kontrak atau honorer. “Penghapusan pegawai honorer kalau diterjemahkan itu berarti memberhentikan, dan jika hal itu terjadi maka banyak keluarga yang diterlantarkan,” sebutnya.

Baca Juga :  Karyawan LPD Sunantaya Selewengkan Dana Rp 1,4 M

 

Maka dari itu pihaknya akan memberikan penekanan dalam pandangan umum dari Fraksi Indonesia Raya dalam sidang Paripurna DPRD Gianyar. Dengan pertimbangan, Pemkab Gianyar memiliki ketergantungan cukup tinggi kepada tenaga honorer ataupun kontrak.

 

“Karena prinsipnya arahan pusat juga harus disesuikan dengan kondisi di daerah. Sebab ini berkaitan dengan kebutuhan pelayanan. Sehingga penghapusan pegawai ini tidak berkonotasi pemberhentian, ” tegasnya.

 

Kalaupun kebijakan pusat itu harus dilaksanakan, pihaknya berharap ada aturan yang disertakan agar para tenaga kontrak dan honorer ini tidak serta merta diberhentikan tanpa solusi yang jelas. Terlebih tenaga honorer di Gianyar saat ini jumlahnya lebih besar dari ASN “Nah kebijakan itu kan tidak serta merta bisa dijalankan. Harus ada kajiannya, sebab keberadaan tenaga honorer ini tergantung keperluan daerah dan tidak bisa disamaratakan,” terang Ngakan Putra.

Baca Juga :  Terguling saat Ganti Ban, Sopir Nyaris Tertimpa Truk di Abiantuwung

 

Dirinya pun yakin, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra juga memiliki pertimbangan yang sama dan tentunya sudah mempersiapkan solusinya. Karena Ngakan Putra menilai jika pegawai honorer atau kontrak ini dihilangkan, akan terjadi ketidakseimbangan dalam pekerjaan. ” Jika ada daerah masih membutuhkan (tenaga honorer atau kontrak), maka kebijakan pusat ini perlu dipertimbangkan. Dan kami yakin, terkait dengan kebijakan tersebut, saudara Bupati  akan mencari solusi  terbaik untuk nasib pegawai honorer. Dan Pemerintah Pusat seyogyanya memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam mengelola kepegawaian secara mandiri,” tandasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/