alexametrics
26.8 C
Denpasar
Saturday, July 2, 2022

DPRD Buleleng Fokus Program Pemulihan Ekonomi

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Pembahasan APBD tahun 2022 mulai dilakukanDPRD Buleleng. Rapat Dengar Pendapat itu dilakukan di masing-masing ruang komisi, Jumat (12/11) pagi. Pada komisi I, DPRD Buleleng mengundang Diskominfosanti Buleleng serta bagian hukum sebagai mitra pembahasan APBD 2022.

Dalam pemaparannya, Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Odhy Busana  meminta kekapada OPD terkait untuk merancang kegiatan-kegiatan yang bersifat pemulihan ekonomi dan aturan yang berpihak untuk kesejahtraan masyarakat Buleleng. Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 yakni “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Integrasi Pertanian, Pariwisata, dan UMKM yang didukung Investasi dan Infrastruktur,” tegasnya.

Seperti halnya pada Dinas DPMPPTSP untuk bersinergitas dengan OPD lain yang dilakukan untuk Pelayanan Perijinan yang cepat, efektif dan akuntabel salah satunya dengan membentuk Mall Pelayanan Publik (MPP). Dalam kesempatan itu, komisi I juga meminta kepada Dinas DPMPPTSP untuk melakukan pendampingan kepada UMKM baik dalam perijinan maupun dalam pembinaan.

Untuk Dinas Kominfos Santi, Komisi I mendorong untuk melanjutkan program Wifi untuk masing-masing desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng. Selama ini, program ini sudah berjalan dengan baik tetapi masih banyak kendala yang dihadapi baik itu masalah anggaran atau lokasi yang sulit dari jaringan. Untuk itu, kami di Komisi I akan terus berusaha mengawal anggaran yang diperlukan agar wifi gratis untuk masing-masing desa adat di Kabupaten Buleleng bisa terpenuhi. “Kami mengharapkan program wifi di masing-masing desa adat bisa terpenuhi semua, ini akan bisa menggerakan perekonomian mulai dari desa dengan berbasis online dan juga bagus untuk anak-anak yang belajar online” ujarnya.

Komisi III DPRD Buleleng yang mengundang mitra kerja OPD yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng menggelar rapat di ruang Komisi III DPRD Buleleng. Ketua Komisi III Luh Marleni yang memimpin rapat mengatakan bahwa RDP kali ini untuk mengetahui program kerja OPD terkait untuk tahun 2022.

Dalam paparannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng Gede Sugiartha Widiada, mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yaitu 3.98 persen naik dari tahun 2021 yakni sebesar 3.58 persen dengan kenaikan PAD sebesar Rp 36 miliar dari tahun 2021 yang diperkirakan kenaikan dari sektor perluasan pelayanan secara online  (BPHTB, PBB P2). “BPKPD akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus menggali potensi yang bisa menambah PAD Kabupaten Buleleng untuk tahun 2022,” paparnya.

Ketua Komisi III, Luh Marleni ditemui usai rapat mengatakan, untuk proyeksi PAD Kabupaten Buleleng yang seharusnya bisa lebih tinggi dari PAD tahun 2021 akan dikoordinasikan dengan TAPD  Kabupaten Buleleng. Terkait dengan adanya kenaikan PAD ditengah-tengah situasi Covid-19 pada perubahan tahun anggaran 2021, Komisi III mengapresiasi kerja  BPKPD Kabupaten Buleleng. Untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Komisi III berharap terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga didaerah dan mendorong peningkatan inovasi pelaku-pelaku UMKM, peningkatan Koperasi produksi maupun konsumen termasuk memfasilitasi untuk terhubung dengan lembaga keuangan yang ada. 


SINGARAJA, BALI EXPRESS – Pembahasan APBD tahun 2022 mulai dilakukanDPRD Buleleng. Rapat Dengar Pendapat itu dilakukan di masing-masing ruang komisi, Jumat (12/11) pagi. Pada komisi I, DPRD Buleleng mengundang Diskominfosanti Buleleng serta bagian hukum sebagai mitra pembahasan APBD 2022.

Dalam pemaparannya, Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Odhy Busana  meminta kekapada OPD terkait untuk merancang kegiatan-kegiatan yang bersifat pemulihan ekonomi dan aturan yang berpihak untuk kesejahtraan masyarakat Buleleng. Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 yakni “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Integrasi Pertanian, Pariwisata, dan UMKM yang didukung Investasi dan Infrastruktur,” tegasnya.

Seperti halnya pada Dinas DPMPPTSP untuk bersinergitas dengan OPD lain yang dilakukan untuk Pelayanan Perijinan yang cepat, efektif dan akuntabel salah satunya dengan membentuk Mall Pelayanan Publik (MPP). Dalam kesempatan itu, komisi I juga meminta kepada Dinas DPMPPTSP untuk melakukan pendampingan kepada UMKM baik dalam perijinan maupun dalam pembinaan.

Untuk Dinas Kominfos Santi, Komisi I mendorong untuk melanjutkan program Wifi untuk masing-masing desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng. Selama ini, program ini sudah berjalan dengan baik tetapi masih banyak kendala yang dihadapi baik itu masalah anggaran atau lokasi yang sulit dari jaringan. Untuk itu, kami di Komisi I akan terus berusaha mengawal anggaran yang diperlukan agar wifi gratis untuk masing-masing desa adat di Kabupaten Buleleng bisa terpenuhi. “Kami mengharapkan program wifi di masing-masing desa adat bisa terpenuhi semua, ini akan bisa menggerakan perekonomian mulai dari desa dengan berbasis online dan juga bagus untuk anak-anak yang belajar online” ujarnya.

Komisi III DPRD Buleleng yang mengundang mitra kerja OPD yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng menggelar rapat di ruang Komisi III DPRD Buleleng. Ketua Komisi III Luh Marleni yang memimpin rapat mengatakan bahwa RDP kali ini untuk mengetahui program kerja OPD terkait untuk tahun 2022.

Dalam paparannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng Gede Sugiartha Widiada, mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yaitu 3.98 persen naik dari tahun 2021 yakni sebesar 3.58 persen dengan kenaikan PAD sebesar Rp 36 miliar dari tahun 2021 yang diperkirakan kenaikan dari sektor perluasan pelayanan secara online  (BPHTB, PBB P2). “BPKPD akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus menggali potensi yang bisa menambah PAD Kabupaten Buleleng untuk tahun 2022,” paparnya.

Ketua Komisi III, Luh Marleni ditemui usai rapat mengatakan, untuk proyeksi PAD Kabupaten Buleleng yang seharusnya bisa lebih tinggi dari PAD tahun 2021 akan dikoordinasikan dengan TAPD  Kabupaten Buleleng. Terkait dengan adanya kenaikan PAD ditengah-tengah situasi Covid-19 pada perubahan tahun anggaran 2021, Komisi III mengapresiasi kerja  BPKPD Kabupaten Buleleng. Untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Komisi III berharap terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga didaerah dan mendorong peningkatan inovasi pelaku-pelaku UMKM, peningkatan Koperasi produksi maupun konsumen termasuk memfasilitasi untuk terhubung dengan lembaga keuangan yang ada. 


Most Read

Artikel Terbaru

/