alexametrics
30.4 C
Denpasar
Monday, May 16, 2022

Tahun Depan, Pemkab Tabanan Tidak Lagi Gunakan Jasa Satpam  

TABANAN, BALI EXPRESS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan berencana menghentikan penggunaan jasa Satuan Pengamanan (Satpam) dalam urusan pengamanan kantor. Rencana ini akan diterapkan mulai tahun anggaran 2022 mendatang.

 

Sebagai gantinya, pengamanan kantor akan dilakukan kembali oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta memberdayakan staf di masing-masing perangkat daerah di bawah naungan Pemkab Tabanan.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila saat dikonfirmasi kemarin, Minggu (12/12) membenarkan rencana itu. Mulai tahun anggaran 2022, pihaknya tidak lagi menggunakan tenaga Satpam yang selama ini dilaksanakan secara outsourcing.

 

“Iya. Itu (Satpam) dari outsourcing. Tahun depan tidak lagi. Kami memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada. Tenaga-tenaga yang kami miliki. Salah satunya Satpol PP,” kata Susila.

 

Tidak banyak alasan yang disampaikan Susila perihal penghentian penggunaan jasa keamanan dari perusahaan outsorcing itu. Dia hanya menyebutkan salah satu alasannya adalah efisiensi anggaran.

 

“Dengan kondisi begini, efisiensi anggaran juga (jadi pertimbangan). Nanti kalau (anggaran) sudah memungkinkan lagi, mungkin akan memanfaatkan (tenaga keamanan) outsorcing lagi. Tentu sesuai arahan pimpinan,” sebutnya.

 

Bukannya Satpol PP kini lebih diarahkan untuk urusan penegakan peraturan daerah atau perda? Disela dengan pertanyaan itu, Susila tidak memungkiri itu. Namun pihaknya memastikan bahwa pemanfaatan Satpol PP untuk menjaga keamanan kantor tidak akan mengganggu tugas utamanya dalam bidang penegakan perda.

 

“Selain Satpol PP kan memberdayakan tenaga-tenaga yang ada di masing-masig perangkat daerah. Dan (rencana) ini tidak akan mengurangi tugas penegakan perda,” tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan tersebut.

 

Selain itu, dia memastikan, penugasan ini juga akan dilaksanakan dengan mengatur pola tugas ke dalam masing-masing timnya. “Ini kan dalam rangka Kamtibmas juga,” ujarnya.

 

Namun saat disinggung mengenai nilai anggaran penggunaan jasa keamanan outsorcing tersebut, Susila mengaku tidak hafal besarannya. Demikian juga jumlah Satpam yang selama ini dikerahkan untuk menjaga keamanan kantor. “Besar anggarannya dan jumlahnya saya tidak hafal,” katanya.

 

Berarti mulai 1 Januari 2022 pengamanan kantor diambil alih Satpol PP? “Ya mulai 1 Januari 2022. Kalau sudah anu (tidak lagi) kan memang berhenti dia. Karena mereka kan tenaga outsorcing. Perusahaannya yang menempatkannya,” pungkasnya.


TABANAN, BALI EXPRESS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan berencana menghentikan penggunaan jasa Satuan Pengamanan (Satpam) dalam urusan pengamanan kantor. Rencana ini akan diterapkan mulai tahun anggaran 2022 mendatang.

 

Sebagai gantinya, pengamanan kantor akan dilakukan kembali oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta memberdayakan staf di masing-masing perangkat daerah di bawah naungan Pemkab Tabanan.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila saat dikonfirmasi kemarin, Minggu (12/12) membenarkan rencana itu. Mulai tahun anggaran 2022, pihaknya tidak lagi menggunakan tenaga Satpam yang selama ini dilaksanakan secara outsourcing.

 

“Iya. Itu (Satpam) dari outsourcing. Tahun depan tidak lagi. Kami memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada. Tenaga-tenaga yang kami miliki. Salah satunya Satpol PP,” kata Susila.

 

Tidak banyak alasan yang disampaikan Susila perihal penghentian penggunaan jasa keamanan dari perusahaan outsorcing itu. Dia hanya menyebutkan salah satu alasannya adalah efisiensi anggaran.

 

“Dengan kondisi begini, efisiensi anggaran juga (jadi pertimbangan). Nanti kalau (anggaran) sudah memungkinkan lagi, mungkin akan memanfaatkan (tenaga keamanan) outsorcing lagi. Tentu sesuai arahan pimpinan,” sebutnya.

 

Bukannya Satpol PP kini lebih diarahkan untuk urusan penegakan peraturan daerah atau perda? Disela dengan pertanyaan itu, Susila tidak memungkiri itu. Namun pihaknya memastikan bahwa pemanfaatan Satpol PP untuk menjaga keamanan kantor tidak akan mengganggu tugas utamanya dalam bidang penegakan perda.

 

“Selain Satpol PP kan memberdayakan tenaga-tenaga yang ada di masing-masig perangkat daerah. Dan (rencana) ini tidak akan mengurangi tugas penegakan perda,” tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan tersebut.

 

Selain itu, dia memastikan, penugasan ini juga akan dilaksanakan dengan mengatur pola tugas ke dalam masing-masing timnya. “Ini kan dalam rangka Kamtibmas juga,” ujarnya.

 

Namun saat disinggung mengenai nilai anggaran penggunaan jasa keamanan outsorcing tersebut, Susila mengaku tidak hafal besarannya. Demikian juga jumlah Satpam yang selama ini dikerahkan untuk menjaga keamanan kantor. “Besar anggarannya dan jumlahnya saya tidak hafal,” katanya.

 

Berarti mulai 1 Januari 2022 pengamanan kantor diambil alih Satpol PP? “Ya mulai 1 Januari 2022. Kalau sudah anu (tidak lagi) kan memang berhenti dia. Karena mereka kan tenaga outsorcing. Perusahaannya yang menempatkannya,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/