alexametrics
26.5 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Dewan Apresiasi LKPJ dan Renwal RPJMD Kota Denpasar 2021-2026

DENPASAR, BALI EXPRESS – Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-8 masa persidangan I dengan agenda penyampaian Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020, digelar Senin (12/4).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, I Made Mulyawan Arya dan AA Ketut Asmara Putra ini, dihadiri Walikota Denpasar IGN Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa serta Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya dengan mengikuti sidang secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar.

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dalam rekomendasi DPRD Kota Denpasar, terhadap LKPJ Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan Ketua Pansus LKPJ Nyoman Gede Sumara Putra menjelaskan, secara umum DPRD Kota Denpasar berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Denpasar Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik.

Pun demikian, perlu direkomendasikan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepannya sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi. Pertama, yakni program kepala daerah yang terdahulu yang belum tuntas atau belum dapat terealisasi agar diprioritaskan dan diakomodir dalam rencana kerja Pemerintah Kota Denpasar kedepannya. 

Baca Juga :  Curi Motor Pakai Kunci Palsu, Suhardi Diamankan Polsek Kuta Selatan

Kedua, Pemerintah Kota Denpasar agar meningkatkan/memperketat pengawasan terhadap dana-dana penanggulangan dan penanganan dampak Covid-19, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan. Dan ketiga, yakni Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Pendataan Daerah dan Belanja Daerah.

Adapun beberapa hal yang menjadi poin penting dalam rekomendasi DPRD Kota Denpasar, yakni Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Perumahan dan Pemukiman.

Selain itu, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar seperti Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan harus terus dioptimalkan dalam mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, penanganan pandemi Covid-19 baik dari segi pencegahan penyebaran dan penanganan penyakit, serta penanganan dampak sosial dan ekonomi juga harus menjadi perhatian bersama.

“Untuk itu diharapkan agar Pemerintah Kota Denpasar mempertahankan kinerja, serta terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah,” ujar Gusti Ngurah Gede.

“Berkenaan dengan Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026, telah kami terima dan  kami memberikan apresiasi atas dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman untuk selanjutnya dilaksanakan pembahasan,” imbuh Ngurah Gede

Baca Juga :  Jelang Penerapan PKM, Desa Tegal Harum Perketat Pengawasan

Sementara itu, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara menjelaskan bahwa pemerintah menyadari di tengah kondisi berat saat ini, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta dampak yang akan ditimbulkan, maka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang menjadi jauh lebih berat. 

Sedangkan di sisi lain tuntutan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan juga akan terus terus meningkat.

Untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah dan akan kita laksanakan bersama. 

“Saya menyadari sepenuhnya bahwa permasalahan di Kota Denpasar sangatlah kompleks dengan masyarakat yang hiterogen dan dinamis, menuntut kita untuk semakin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Jaya Negara.

“Mengingat dalam Keputusan Dewan berupa Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020 masih ada catatan-catatan yang disampaikan, baik berupa komentar, usul/saran yang konstruktif, maka terhadap hal tersebut akan saya kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya. Serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja APBD berikutnya,” tandas Jaya Negara. 

 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-8 masa persidangan I dengan agenda penyampaian Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020, digelar Senin (12/4).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, I Made Mulyawan Arya dan AA Ketut Asmara Putra ini, dihadiri Walikota Denpasar IGN Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa serta Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya dengan mengikuti sidang secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar.

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dalam rekomendasi DPRD Kota Denpasar, terhadap LKPJ Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan Ketua Pansus LKPJ Nyoman Gede Sumara Putra menjelaskan, secara umum DPRD Kota Denpasar berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Denpasar Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik.

Pun demikian, perlu direkomendasikan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepannya sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi. Pertama, yakni program kepala daerah yang terdahulu yang belum tuntas atau belum dapat terealisasi agar diprioritaskan dan diakomodir dalam rencana kerja Pemerintah Kota Denpasar kedepannya. 

Baca Juga :  Usai Hadiri Syukuran, Siswa SMP Tewas Laka Lantas di Sukawati

Kedua, Pemerintah Kota Denpasar agar meningkatkan/memperketat pengawasan terhadap dana-dana penanggulangan dan penanganan dampak Covid-19, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan. Dan ketiga, yakni Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Pendataan Daerah dan Belanja Daerah.

Adapun beberapa hal yang menjadi poin penting dalam rekomendasi DPRD Kota Denpasar, yakni Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Perumahan dan Pemukiman.

Selain itu, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar seperti Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan harus terus dioptimalkan dalam mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, penanganan pandemi Covid-19 baik dari segi pencegahan penyebaran dan penanganan penyakit, serta penanganan dampak sosial dan ekonomi juga harus menjadi perhatian bersama.

“Untuk itu diharapkan agar Pemerintah Kota Denpasar mempertahankan kinerja, serta terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah,” ujar Gusti Ngurah Gede.

“Berkenaan dengan Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026, telah kami terima dan  kami memberikan apresiasi atas dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman untuk selanjutnya dilaksanakan pembahasan,” imbuh Ngurah Gede

Baca Juga :  DPRD Bali Tanggapi LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali 2020

Sementara itu, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara menjelaskan bahwa pemerintah menyadari di tengah kondisi berat saat ini, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta dampak yang akan ditimbulkan, maka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang menjadi jauh lebih berat. 

Sedangkan di sisi lain tuntutan masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan juga akan terus terus meningkat.

Untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah dan akan kita laksanakan bersama. 

“Saya menyadari sepenuhnya bahwa permasalahan di Kota Denpasar sangatlah kompleks dengan masyarakat yang hiterogen dan dinamis, menuntut kita untuk semakin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Jaya Negara.

“Mengingat dalam Keputusan Dewan berupa Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020 masih ada catatan-catatan yang disampaikan, baik berupa komentar, usul/saran yang konstruktif, maka terhadap hal tersebut akan saya kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya. Serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja APBD berikutnya,” tandas Jaya Negara. 

 


Most Read

Artikel Terbaru

/