alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Banggar Soroti Rendahnya Serapan Anggaran OPD Buleleng

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Rendahnya serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap progam kerja tahun 2019, mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng. Pasalnya, serapan kurang dari 90 persen dari anggaran yang terpasang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hal ini mencuat saat Badan Anggaran DPRD Buleleng menggelar rapat dengan Eksekutif yang berlangsung di ruang gabungan Komisi, Senin, (13/7). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara, sedangkan dari Eksekutif dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Gede Suyasa, dihadiri anggota Badan Anggaran dan sejumlah Pimpinan OPD.

Dalam rapat tersebut terungkap secara kumulatif terdapat 57 program atau sekitar 15,83 persen realisasi keuangan program OPD yang pencapaiannya kurang dari 90 persen. Atas kondisi tersebut, Banggar menilai serapan kurang optimal. “Penyebabnya ada dua kemungkinan. Pertama terkendala faktor regulasi atau faktor teknis, sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Kemungkinan kedua karena kurang cermat dalam perencanaan anggaran,” ujar Susila Umbara.

Realisasi keuangan yang rendah, sebut Susila, berdampak terhadap penurunan kinerja pembangunan. Imbasnya, dapat mengganggu pelaksanaan program atau kegiatan lain.“Terlebih jika nilai anggaran yang tersisa tergolong besar, karena selisih anggaran tersebut semestinya dapat dialokasikan untuk mendanai program atau kegiatan lain,” imbuhnya.

Atas sorotan tersebut, Sekda Buleleng Gede Suyasa menjelaskan, rendahnya serapan anggaran memang diakibatkan sejumlah faktor. Salah satunya adalah adanya efisiensi dari sejumlah kegiatan tender dari proyek fisik. Salah satu proyek fisik yang menghasilkan efisiensi sangat besar di tahun 2019 adalah tender revitalisasi Pasar Rakyat Banyuasri.

Dari Pagu Anggaran senilai Rp 180 Miliar, pemenang tender menawar pekerjaan tersebut sebesar Rp 159,5 miliar lebih. Sehingga ada efisiensi anggaran yang besar. Selain itu dalam pelaksanaannya di tahun 2019, Dinas PUTR hanya merealisasikan dana sebesar 6 persen untuk uang muka, mengingat waktu pelaksanaan pembangunannya hanya tersisa selama dua bulan. Sehingga sisanya kembali ke kas daerah menjadi silpa.

Sambung Suyasa, kalau dilihat dari realisasi itu bisa dibawah dari target anggaran karena efisiensi. “Misalnya menawar tender sampai dengan 20 persen, berarti ada 20 persen anggaran yang tidak terealisasi, tetapi secara fisik proyek tetap berjalan. Mengeksekusi sebuah kebijakan tentu harus berdasarkan regulasi, apalagi untuk kepentingan umum. Pandangan tentang regulasi hukum tentu harus sama,” bebernya.

Faktor lain, yaitu terjadinya gagal tender untuk program yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama ini, realisasi program yang memanfaatkan DAK selalu terkendala dengan keterlambatan Juknis dari Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pelaksanaan DAK sendiri dibatasi waktu maksimal kontrak sampai dengan tanggal 21 Juli.

Dikatakannya, Juknis terkadang  terlambat atau menjelang akhir batas waktu terbitnya. “Juga kadang tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Kalau DAK tanggal 21 Juli sudah harus kontrak, kalau tidak sampai itu (21 Juli), tidak jadi diberi DAK, sementara kita sudah pasang di APBD,” pungkasnya. 

 


SINGARAJA, BALI EXPRESS-Rendahnya serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap progam kerja tahun 2019, mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng. Pasalnya, serapan kurang dari 90 persen dari anggaran yang terpasang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hal ini mencuat saat Badan Anggaran DPRD Buleleng menggelar rapat dengan Eksekutif yang berlangsung di ruang gabungan Komisi, Senin, (13/7). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara, sedangkan dari Eksekutif dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Gede Suyasa, dihadiri anggota Badan Anggaran dan sejumlah Pimpinan OPD.

Dalam rapat tersebut terungkap secara kumulatif terdapat 57 program atau sekitar 15,83 persen realisasi keuangan program OPD yang pencapaiannya kurang dari 90 persen. Atas kondisi tersebut, Banggar menilai serapan kurang optimal. “Penyebabnya ada dua kemungkinan. Pertama terkendala faktor regulasi atau faktor teknis, sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Kemungkinan kedua karena kurang cermat dalam perencanaan anggaran,” ujar Susila Umbara.

Realisasi keuangan yang rendah, sebut Susila, berdampak terhadap penurunan kinerja pembangunan. Imbasnya, dapat mengganggu pelaksanaan program atau kegiatan lain.“Terlebih jika nilai anggaran yang tersisa tergolong besar, karena selisih anggaran tersebut semestinya dapat dialokasikan untuk mendanai program atau kegiatan lain,” imbuhnya.

Atas sorotan tersebut, Sekda Buleleng Gede Suyasa menjelaskan, rendahnya serapan anggaran memang diakibatkan sejumlah faktor. Salah satunya adalah adanya efisiensi dari sejumlah kegiatan tender dari proyek fisik. Salah satu proyek fisik yang menghasilkan efisiensi sangat besar di tahun 2019 adalah tender revitalisasi Pasar Rakyat Banyuasri.

Dari Pagu Anggaran senilai Rp 180 Miliar, pemenang tender menawar pekerjaan tersebut sebesar Rp 159,5 miliar lebih. Sehingga ada efisiensi anggaran yang besar. Selain itu dalam pelaksanaannya di tahun 2019, Dinas PUTR hanya merealisasikan dana sebesar 6 persen untuk uang muka, mengingat waktu pelaksanaan pembangunannya hanya tersisa selama dua bulan. Sehingga sisanya kembali ke kas daerah menjadi silpa.

Sambung Suyasa, kalau dilihat dari realisasi itu bisa dibawah dari target anggaran karena efisiensi. “Misalnya menawar tender sampai dengan 20 persen, berarti ada 20 persen anggaran yang tidak terealisasi, tetapi secara fisik proyek tetap berjalan. Mengeksekusi sebuah kebijakan tentu harus berdasarkan regulasi, apalagi untuk kepentingan umum. Pandangan tentang regulasi hukum tentu harus sama,” bebernya.

Faktor lain, yaitu terjadinya gagal tender untuk program yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama ini, realisasi program yang memanfaatkan DAK selalu terkendala dengan keterlambatan Juknis dari Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk pelaksanaan DAK sendiri dibatasi waktu maksimal kontrak sampai dengan tanggal 21 Juli.

Dikatakannya, Juknis terkadang  terlambat atau menjelang akhir batas waktu terbitnya. “Juga kadang tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Kalau DAK tanggal 21 Juli sudah harus kontrak, kalau tidak sampai itu (21 Juli), tidak jadi diberi DAK, sementara kita sudah pasang di APBD,” pungkasnya. 

 


Most Read

Artikel Terbaru

/