alexametrics
25.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Koster Beberkan Potensi PAD Baru, Sebut PKB-BBNKB Sudah Mentok

DENPASAR, BALI EXPRESS – Wacana peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Bali memang bukan barang baru. Tapi wacana ini setiap saat muncul terus. Di sisi lain, sumber PAD Bali yang sesuai ketentuan perundang-undangan jumlahnya bisa dihitung dengan jari, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster, sejak beberapa bulan lalu sudah mencetuskan keengganannya mendongkrak PAD dari dua sumber tersebut. Bahkan dia menyebutkan sedang melirik potensi sumber lainnya yang bisa dijadikan PAD.

Senin (13/7), Koster akhirnya membeberkan apa saja potensi PAD yang baru itu. Potensi itu dia beberkan dalam sidang paripurna di DPRD Bali. Kebetulan dia hadir langsung untuk memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Bali.

Dalam jawabannya, Koster mengaku pada prinsipnya dia sependapat dengan usulan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Begitu juga dengan usulan agar dilakukan penataan peraturaan daerah atau perda untuk menggali potensi sumber-sumber PAD di luar pariwisata.

Menurut Koster, selama ini sumber PAD Bali yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya ada dua. PKB dan BBNKB. Pada 2019 lalu, upaya intensifikasi sudah dilakukan. Sehingga dari pagu induk ke realisasi APBD Perubahan 2019 mencapai Rp 700 miliar. “Itu hasil intensifikasi dari sumber yang sama (PKB-BBNKB). Tapi saya juga sudah melihat potensi ini ada titik jenuhnya. Jadi tidak bisa lagi didorong-dorong. Kalau ini didorong, berarti sama dengan mendorong orang untuk beli mobil ramai-ramai,” tukasnya.

Baginya, dengan mendorong masyarakat memiliki banyak kendaraan justru berimbas buruknya kondisi sistem transportasi di Bali. Infrastruktur yang ada juga akan semakin padat dengan kendaraan bermotor. “Ini bikin macet. Bikin polusi. Udara semakin tidak sehat. Yang menurut saya, kualitas udara di Bali sudah menurun,” imbuhnya.

Kerena itu, menurutnya, mencari potensi PAD yang baru memang sudah harus dilakukan. Sebab pemikiran mengenai skenario untuk menggali sumber PAD yang baru sudah terlalu lama. Dan saat ini dia mengaku telah memiliki skema untuk mendapatkan potensi PAD yang baru sudah dia siapkan.

Potensi pertama, adalah kontribusi wisatawan internasional atau mancanegara. Menurutnya ini potensial menjadi sumber PAD Bali yang baru. Mengingat aturannya sudah ada. “Perdanya sudah jadi. Pergubnya sudah jadi, dan sudah disetujui Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Akan kami terapkan saat wisata internasional mulai dibuka 11 September 2020 yang akan datang,” beber Koster.

Selain itu, dia menyebutkan, sebuah aplikasi sedang disiapkan untuk menunjang penerapannya nanti. Aplikasi berbasis digital ini bernama Love Bali. Aplikasi ini akan disebarkan ke seluruh masyarakat dunia yang mau datang ke Bali. “Sedang disiapkan juga suatu narasi dengan grafis yang baik. Sehingga menarik dan menyentuh wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Saya yakin itu akan terwujud,” ujarnya dengan nada optimis.

Dia malah menyebutkan, sudah terlalu lama Bali mengalami potensi kerugian atau loss yang tinggi. Kerugian itupun bukan hanya terjadi di satu sektor saja. “Loss-nya terlalu tinggi dan sudah terlalu lama. Loss dengan usahanya. Loss tenaga kerjanya. Loss nilai ekonominya. Loss kapitalisasi nilai ekonomi. Empat loss,” urainya.

Dalam hal promosi wisata, sambung dia, secara digital Bali sudah mengalami kerugian. Agen wisata di Bali yang konvensional sudah mulai menurun aktivitasnya. Kalah dengan strategi promosi yang merambah dunia digital.

“Siapa yang digital ini? Saya hitung hampir semuanya dari luar. Yang dijual obyeknya Bali. Dia yang berdagang. Dia yang fasilitasi. Siapa pelaku usahanya? Siapa pemodalnya? Siapa tenaga kerjanya? Di mana dia berada? Nggak jelas. Yang pasti dia menyedot ekonomi dari Bali gratisan. Gratisan lho ini,” tegas Koster.

Ini juga yang kata Koster, mendorong pihaknya memasukan unsur digitalisasi pariwisata ke dalam Portal Satu Pintu Pariwisata di Bali. Seperti yang menjadi ketentuan dalam Perda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Berbasis Budaya Bali. “Portal ini akan mejadi sumber pendapatan. Saya mau kandangin itu semua. Masuk ke dalam satu portal satu pintu. Sekarang ini nggak. Transaksi tamu dengan hotel dimediasi satu jasa digital. Itu yang menikmati kue pariwisata di Bali,” bebernya.

Menurutnya, kebijakan mengenai kontribusi wisatawan asing dan penerapan Portal Satu Pintu Pariwisata di Bali akan siap diterapkan. Mengingat aplikasinya saat ini sedang disiapkan. “Buat saya ini kerjaan. Bulan depan sudah harus selesai. September sudah harus diterapkan. September 2020 kontribusi wisatawan mancanegara harus diterapkan. Aplikasi 2021 kita berlakukan,” ujar Koster menguraikan.

Potensi kedua, sambung dia, berkaitan dengan kegiatan ekspor. Dia menyebutkan bahwa secara faktual, Bali menjadi hub atau pusat ekspor produk-produk dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogjakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, beberapa provinsi di Pulau Sulawesi, bahkan Papua.

Produk yang diekspor ke luar negeri melalui Bali tersebut terdiri dari beberapa item yang secara umum masuk dalam komoditas pangan dan kerajinan tangan. Selama ini, produksi yang diekspor melalui Bali tersebut gratis. “Saya sudah diskusi bahwa ini bisa menjadi potensi yang bisa dikelola untuk dijadikan sumber PAD baru. Nanti kami akan terapkan suatu kebijakan untuk membranding produk-produk tersebut dengan branding Bali. Dan, legalitasnya dengan cara branding Bali, sehingga memungkinkan untuk menarik pendapatan dari situ,” katanya.

Lantas potensi yang ketiga menyangkut aktivitas orang asing di Bali. Bahkan untuk potensi yang ketiga ini, Koster mengajak DPRD Bali menjadikannya sebagai pemikiran. Menurut dia, banyak orang asing yang datang ke Bali bukan sekadar untuk berwisata saja, tetapi dia melakukan aktivitas usaha secara diam-diam.

“Itu tercatat 20 ribu (orang) lebih. Itu hasil koordinasi saya dengan Kanwil Kumham Bali. Ini mesti dipikirkan juga sebagai suatu sumber pendapatan. Dan saya sudah memikirkan regulasi untuk itu,” sebutnya.

Sementara itu, terkait dorongan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Koster memiliki pandangan yang jauh berbeda. Pandangannya itu didasari dinamika di pusat. Antara pemerintah pusat sendiri dengan DPR RI. “Tiga periode saya di DPR, itu tidak bisa diwujudkan Komisi XI. Karena tidak sinkron antara DPR dan pemerintah. Seyogyanya, begitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selesai, seharusnya sudah diikuti dengan perubahan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tapi saya tahu dinamika di DPR itu. Tidak terjadi kesepakatan,” beber mantan anggota Komisi X DPR RI ini.

Bahkan, menurutnya, bila sampai kran revisi itu dibuka, semua daerah akan menuntut yang sama. Bahkan, Bali bisa jadi dirugikan. “Hitungan saya dari segi politik dan pertimbangan keuangan negara, itu tidak bisa dicapai dengan optimal. Bahkan itu bisa merugikan Bali,” tegasnya.

Karena itu, sambung dia, Provinsi Bali harus fokus untuk menggali sumber pendapatan yang ada di wilayahnya. Dikontrol langsung dengan regulasi yang dibuat sendiri. Termasuk bisa diterapkan secara langsung.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Wacana peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Bali memang bukan barang baru. Tapi wacana ini setiap saat muncul terus. Di sisi lain, sumber PAD Bali yang sesuai ketentuan perundang-undangan jumlahnya bisa dihitung dengan jari, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster, sejak beberapa bulan lalu sudah mencetuskan keengganannya mendongkrak PAD dari dua sumber tersebut. Bahkan dia menyebutkan sedang melirik potensi sumber lainnya yang bisa dijadikan PAD.

Senin (13/7), Koster akhirnya membeberkan apa saja potensi PAD yang baru itu. Potensi itu dia beberkan dalam sidang paripurna di DPRD Bali. Kebetulan dia hadir langsung untuk memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Bali.

Dalam jawabannya, Koster mengaku pada prinsipnya dia sependapat dengan usulan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Begitu juga dengan usulan agar dilakukan penataan peraturaan daerah atau perda untuk menggali potensi sumber-sumber PAD di luar pariwisata.

Menurut Koster, selama ini sumber PAD Bali yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya ada dua. PKB dan BBNKB. Pada 2019 lalu, upaya intensifikasi sudah dilakukan. Sehingga dari pagu induk ke realisasi APBD Perubahan 2019 mencapai Rp 700 miliar. “Itu hasil intensifikasi dari sumber yang sama (PKB-BBNKB). Tapi saya juga sudah melihat potensi ini ada titik jenuhnya. Jadi tidak bisa lagi didorong-dorong. Kalau ini didorong, berarti sama dengan mendorong orang untuk beli mobil ramai-ramai,” tukasnya.

Baginya, dengan mendorong masyarakat memiliki banyak kendaraan justru berimbas buruknya kondisi sistem transportasi di Bali. Infrastruktur yang ada juga akan semakin padat dengan kendaraan bermotor. “Ini bikin macet. Bikin polusi. Udara semakin tidak sehat. Yang menurut saya, kualitas udara di Bali sudah menurun,” imbuhnya.

Kerena itu, menurutnya, mencari potensi PAD yang baru memang sudah harus dilakukan. Sebab pemikiran mengenai skenario untuk menggali sumber PAD yang baru sudah terlalu lama. Dan saat ini dia mengaku telah memiliki skema untuk mendapatkan potensi PAD yang baru sudah dia siapkan.

Potensi pertama, adalah kontribusi wisatawan internasional atau mancanegara. Menurutnya ini potensial menjadi sumber PAD Bali yang baru. Mengingat aturannya sudah ada. “Perdanya sudah jadi. Pergubnya sudah jadi, dan sudah disetujui Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Akan kami terapkan saat wisata internasional mulai dibuka 11 September 2020 yang akan datang,” beber Koster.

Selain itu, dia menyebutkan, sebuah aplikasi sedang disiapkan untuk menunjang penerapannya nanti. Aplikasi berbasis digital ini bernama Love Bali. Aplikasi ini akan disebarkan ke seluruh masyarakat dunia yang mau datang ke Bali. “Sedang disiapkan juga suatu narasi dengan grafis yang baik. Sehingga menarik dan menyentuh wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Saya yakin itu akan terwujud,” ujarnya dengan nada optimis.

Dia malah menyebutkan, sudah terlalu lama Bali mengalami potensi kerugian atau loss yang tinggi. Kerugian itupun bukan hanya terjadi di satu sektor saja. “Loss-nya terlalu tinggi dan sudah terlalu lama. Loss dengan usahanya. Loss tenaga kerjanya. Loss nilai ekonominya. Loss kapitalisasi nilai ekonomi. Empat loss,” urainya.

Dalam hal promosi wisata, sambung dia, secara digital Bali sudah mengalami kerugian. Agen wisata di Bali yang konvensional sudah mulai menurun aktivitasnya. Kalah dengan strategi promosi yang merambah dunia digital.

“Siapa yang digital ini? Saya hitung hampir semuanya dari luar. Yang dijual obyeknya Bali. Dia yang berdagang. Dia yang fasilitasi. Siapa pelaku usahanya? Siapa pemodalnya? Siapa tenaga kerjanya? Di mana dia berada? Nggak jelas. Yang pasti dia menyedot ekonomi dari Bali gratisan. Gratisan lho ini,” tegas Koster.

Ini juga yang kata Koster, mendorong pihaknya memasukan unsur digitalisasi pariwisata ke dalam Portal Satu Pintu Pariwisata di Bali. Seperti yang menjadi ketentuan dalam Perda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Berbasis Budaya Bali. “Portal ini akan mejadi sumber pendapatan. Saya mau kandangin itu semua. Masuk ke dalam satu portal satu pintu. Sekarang ini nggak. Transaksi tamu dengan hotel dimediasi satu jasa digital. Itu yang menikmati kue pariwisata di Bali,” bebernya.

Menurutnya, kebijakan mengenai kontribusi wisatawan asing dan penerapan Portal Satu Pintu Pariwisata di Bali akan siap diterapkan. Mengingat aplikasinya saat ini sedang disiapkan. “Buat saya ini kerjaan. Bulan depan sudah harus selesai. September sudah harus diterapkan. September 2020 kontribusi wisatawan mancanegara harus diterapkan. Aplikasi 2021 kita berlakukan,” ujar Koster menguraikan.

Potensi kedua, sambung dia, berkaitan dengan kegiatan ekspor. Dia menyebutkan bahwa secara faktual, Bali menjadi hub atau pusat ekspor produk-produk dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogjakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, beberapa provinsi di Pulau Sulawesi, bahkan Papua.

Produk yang diekspor ke luar negeri melalui Bali tersebut terdiri dari beberapa item yang secara umum masuk dalam komoditas pangan dan kerajinan tangan. Selama ini, produksi yang diekspor melalui Bali tersebut gratis. “Saya sudah diskusi bahwa ini bisa menjadi potensi yang bisa dikelola untuk dijadikan sumber PAD baru. Nanti kami akan terapkan suatu kebijakan untuk membranding produk-produk tersebut dengan branding Bali. Dan, legalitasnya dengan cara branding Bali, sehingga memungkinkan untuk menarik pendapatan dari situ,” katanya.

Lantas potensi yang ketiga menyangkut aktivitas orang asing di Bali. Bahkan untuk potensi yang ketiga ini, Koster mengajak DPRD Bali menjadikannya sebagai pemikiran. Menurut dia, banyak orang asing yang datang ke Bali bukan sekadar untuk berwisata saja, tetapi dia melakukan aktivitas usaha secara diam-diam.

“Itu tercatat 20 ribu (orang) lebih. Itu hasil koordinasi saya dengan Kanwil Kumham Bali. Ini mesti dipikirkan juga sebagai suatu sumber pendapatan. Dan saya sudah memikirkan regulasi untuk itu,” sebutnya.

Sementara itu, terkait dorongan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Koster memiliki pandangan yang jauh berbeda. Pandangannya itu didasari dinamika di pusat. Antara pemerintah pusat sendiri dengan DPR RI. “Tiga periode saya di DPR, itu tidak bisa diwujudkan Komisi XI. Karena tidak sinkron antara DPR dan pemerintah. Seyogyanya, begitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selesai, seharusnya sudah diikuti dengan perubahan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tapi saya tahu dinamika di DPR itu. Tidak terjadi kesepakatan,” beber mantan anggota Komisi X DPR RI ini.

Bahkan, menurutnya, bila sampai kran revisi itu dibuka, semua daerah akan menuntut yang sama. Bahkan, Bali bisa jadi dirugikan. “Hitungan saya dari segi politik dan pertimbangan keuangan negara, itu tidak bisa dicapai dengan optimal. Bahkan itu bisa merugikan Bali,” tegasnya.

Karena itu, sambung dia, Provinsi Bali harus fokus untuk menggali sumber pendapatan yang ada di wilayahnya. Dikontrol langsung dengan regulasi yang dibuat sendiri. Termasuk bisa diterapkan secara langsung.


Most Read

Artikel Terbaru

/