alexametrics
29.8 C
Denpasar
Friday, May 20, 2022

Koster Minta Dukungan DPRD Bali, Tambah Anggaran Satgas Covid-19

DENPASAR, BALI EXPRESS – Gubernur Bali Wayan Koster telah mencetuskan rencananya untuk menambah anggaran bagi Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Berbasis Desa Adat untuk mengawal penerapan Tatanan Kehidupan Era Baru.

Nilai tambahan anggaran yang direncanakan itu bahkan sudah disebutkan. Satu desa adat, tempat satgas tersebut berada, akan dirancang menerima tambahan anggaran sebesar Rp 50 juta.

Sedangkan pemanfaatannya, difokuskan untuk operasional satgas. Dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Sampai dengan memastikan penerapan protokol Tatanan Kehidupan Era Baru dijalankan secara tertib dan disiplin desa adatnya.

Demi merealisasikan rencana itu, Senin (13/7), Koster secara terbuka meminta dukungan kepada DPRD Bali. Sehingga nantinya, rencana tersebut bisa disetujui dalam pembahasan APBD Perubahan 2020 yang jadwalnya tinggal berapa bulan lagi.

“Karena itu, saya mohon dukungan para anggota dewan dan pimpinan dewan agar nanti saat pembahasan APBD perubahan, poin ini bisa didukung dan disetujui bersama,” ujar Koster dalam jawabannya terhadap beberapa usulan yang diselipkan pada masing-masing pandangan umum fraksi di DPRD Bali terkait Rancangan Peraturan Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2019 (Ranperda LKPJ) dan Ranperda Rancangan Umum Energi Daerah Provinsi Bali (RUED-P).

 

Dia menguraikan, masing-masing desa adat sejatinya telah memperoleh anggaran sebesar Rp 300 juta pada tahun ini. Anggaran itu sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Dalam perkembangannya, anggaran yang dikelola desa adat itu kemudian difokuskan untuk membantu menanggulangi penyebaran dan dampak Covid-19. “Dari alokasi Rp 300 juta itu, kira-kira Rp 150 juta sudah terpakai untuk penanggulangan Covid-19 di desa adat,” jelasnya.

Namun, ancaman Covid-19 yang telah menjadi pandemi belum usai. Sehingga untuk memperhatikan kebutuhan desa adat yang ada saat ini serta ke depannya, pihaknya di Pemprov Bali berencana menambah anggaran untuk satgas di desa adat tersebut. Itu setelah melalui proses diskusi dengan Sekda Provinsi Bali serta tim di Pemprov Bali.

“Saya sedang meng-excersise (melakukan) untuk memberikan tambahan anggaran 50 juta per desa adat pada APBD Perubahan 2020 yang akan digunakan untuk operasional satgas dalam kaitan dengan pelaksanaan penerapan protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di desa adat, yang menurut saya sangat penting peranannya,” tukasnya.

Di sisi lain, terkait usulan mengenai penguatan rumah sakit dalam konteks penanganan Covid-19, Koster menegaskan bahwa pada prinsipnya, Pemprov Bali sepakat dan memastikan akan dilaksanakan.

Bahkan, Koster memberikan gambaran, pihaknya sampai dengan saat ini masih memfasilitasi RSUP Sanglah, RS Perguruan Tinggi Negeri Universitas Udayana (RS PTN Unud), RS Bali Mandara (RSBM), serta rumah sakit kabupaten/kota yang menjadi rujukan perawatan pasien Covid-19. “Semuanya, sekarang ini kami lengkapi dengan sarana yang diperlukan,” kata mantan anggota Komisi X DPR RI ini.

Sedangkan untuk kebutuhan uji usap atau swab berbasis PCR (polymerase chain reaction), pihaknya masih terus melengkapinya. Baik di RSUP Sanglah, RS PTN Unud, RSBM, Labkesda, dan Laboratorium di Universitas Warmadewa.

 “Kami sudah meningkatkan fasilitas ini. Sekarang sedang jalan. Kami beli mesin untuk proses uji swab ini. Sebagian sudah datang. Ditempatkan di RSBM dan Labkesda,” beber Koster.

Menurutnya, peningkatan sarana uji usap ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan sampel spesimen yang diambil dari pasien. Terlebih lagi, saat ini Provinsi Bali sudah mulai menerapkan tatanan kehidupan era baru tahap pertama. Dan di tahap kedua dan ketiga, secara bertahap, akan dilakukan dengan membuka keran pariwisata bagi wisatawan domestik dan lanjut dengan wisatawan internasional.

“Sehingga kalau mereka (wisatawan) belum uji swab, dia harus uji swab di Bali dan itu berbayar. Ini sedang dijalankan Dinas Kesehatan (Diskes) dengan pengawasan dan arahan Sekda,” sambungnya.

Masih terkait dampak pandemi Covid-19, Koster juga menangapi usulan terkait situasi sulit yang sedang dihadapi masyarakat Bali. Khususnya mereka yang bekerja di sektor pariwisata agar tidak sampai kena PHK (pemutusan hubungan kerja).

“Saya sepakat terkait poin untuk mengupayakan tenaga kerja di bidang pariwisata tidak di-PHK. Berkaitan ini, saya sudah bersurat dengan para pelaku usaha pariwisata agar tidak melakukan PHK. Kalau toh dirumahkan, minimal 50 persen dari gajinya dibayarkan,” ujarnya.

Sedangkan untuk bantuan stimulus lainnya, Koster menyebutkan bahwa saat ini skema penanganan dampak pandemi Covid-19 yang dirancangnya telah direalisasikan satu persatu. Baik pada bidang sosial maupun ekonominya. “Program-programnya sudah terealisasi. Saya kira, akhir Juli 2020 ini akan selesai,” tegas Koster memungkasi jawabannya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Gubernur Bali Wayan Koster telah mencetuskan rencananya untuk menambah anggaran bagi Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Berbasis Desa Adat untuk mengawal penerapan Tatanan Kehidupan Era Baru.

Nilai tambahan anggaran yang direncanakan itu bahkan sudah disebutkan. Satu desa adat, tempat satgas tersebut berada, akan dirancang menerima tambahan anggaran sebesar Rp 50 juta.

Sedangkan pemanfaatannya, difokuskan untuk operasional satgas. Dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Sampai dengan memastikan penerapan protokol Tatanan Kehidupan Era Baru dijalankan secara tertib dan disiplin desa adatnya.

Demi merealisasikan rencana itu, Senin (13/7), Koster secara terbuka meminta dukungan kepada DPRD Bali. Sehingga nantinya, rencana tersebut bisa disetujui dalam pembahasan APBD Perubahan 2020 yang jadwalnya tinggal berapa bulan lagi.

“Karena itu, saya mohon dukungan para anggota dewan dan pimpinan dewan agar nanti saat pembahasan APBD perubahan, poin ini bisa didukung dan disetujui bersama,” ujar Koster dalam jawabannya terhadap beberapa usulan yang diselipkan pada masing-masing pandangan umum fraksi di DPRD Bali terkait Rancangan Peraturan Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2019 (Ranperda LKPJ) dan Ranperda Rancangan Umum Energi Daerah Provinsi Bali (RUED-P).

 

Dia menguraikan, masing-masing desa adat sejatinya telah memperoleh anggaran sebesar Rp 300 juta pada tahun ini. Anggaran itu sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Dalam perkembangannya, anggaran yang dikelola desa adat itu kemudian difokuskan untuk membantu menanggulangi penyebaran dan dampak Covid-19. “Dari alokasi Rp 300 juta itu, kira-kira Rp 150 juta sudah terpakai untuk penanggulangan Covid-19 di desa adat,” jelasnya.

Namun, ancaman Covid-19 yang telah menjadi pandemi belum usai. Sehingga untuk memperhatikan kebutuhan desa adat yang ada saat ini serta ke depannya, pihaknya di Pemprov Bali berencana menambah anggaran untuk satgas di desa adat tersebut. Itu setelah melalui proses diskusi dengan Sekda Provinsi Bali serta tim di Pemprov Bali.

“Saya sedang meng-excersise (melakukan) untuk memberikan tambahan anggaran 50 juta per desa adat pada APBD Perubahan 2020 yang akan digunakan untuk operasional satgas dalam kaitan dengan pelaksanaan penerapan protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di desa adat, yang menurut saya sangat penting peranannya,” tukasnya.

Di sisi lain, terkait usulan mengenai penguatan rumah sakit dalam konteks penanganan Covid-19, Koster menegaskan bahwa pada prinsipnya, Pemprov Bali sepakat dan memastikan akan dilaksanakan.

Bahkan, Koster memberikan gambaran, pihaknya sampai dengan saat ini masih memfasilitasi RSUP Sanglah, RS Perguruan Tinggi Negeri Universitas Udayana (RS PTN Unud), RS Bali Mandara (RSBM), serta rumah sakit kabupaten/kota yang menjadi rujukan perawatan pasien Covid-19. “Semuanya, sekarang ini kami lengkapi dengan sarana yang diperlukan,” kata mantan anggota Komisi X DPR RI ini.

Sedangkan untuk kebutuhan uji usap atau swab berbasis PCR (polymerase chain reaction), pihaknya masih terus melengkapinya. Baik di RSUP Sanglah, RS PTN Unud, RSBM, Labkesda, dan Laboratorium di Universitas Warmadewa.

 “Kami sudah meningkatkan fasilitas ini. Sekarang sedang jalan. Kami beli mesin untuk proses uji swab ini. Sebagian sudah datang. Ditempatkan di RSBM dan Labkesda,” beber Koster.

Menurutnya, peningkatan sarana uji usap ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan sampel spesimen yang diambil dari pasien. Terlebih lagi, saat ini Provinsi Bali sudah mulai menerapkan tatanan kehidupan era baru tahap pertama. Dan di tahap kedua dan ketiga, secara bertahap, akan dilakukan dengan membuka keran pariwisata bagi wisatawan domestik dan lanjut dengan wisatawan internasional.

“Sehingga kalau mereka (wisatawan) belum uji swab, dia harus uji swab di Bali dan itu berbayar. Ini sedang dijalankan Dinas Kesehatan (Diskes) dengan pengawasan dan arahan Sekda,” sambungnya.

Masih terkait dampak pandemi Covid-19, Koster juga menangapi usulan terkait situasi sulit yang sedang dihadapi masyarakat Bali. Khususnya mereka yang bekerja di sektor pariwisata agar tidak sampai kena PHK (pemutusan hubungan kerja).

“Saya sepakat terkait poin untuk mengupayakan tenaga kerja di bidang pariwisata tidak di-PHK. Berkaitan ini, saya sudah bersurat dengan para pelaku usaha pariwisata agar tidak melakukan PHK. Kalau toh dirumahkan, minimal 50 persen dari gajinya dibayarkan,” ujarnya.

Sedangkan untuk bantuan stimulus lainnya, Koster menyebutkan bahwa saat ini skema penanganan dampak pandemi Covid-19 yang dirancangnya telah direalisasikan satu persatu. Baik pada bidang sosial maupun ekonominya. “Program-programnya sudah terealisasi. Saya kira, akhir Juli 2020 ini akan selesai,” tegas Koster memungkasi jawabannya.


Most Read

Artikel Terbaru

/