BADUNG, BALI EXPRESS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badung telah melakukan kajian terhadap jebolnya jalan setapak atau tanggul pembatas di pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kuta Selatan. Kerusakan yang terjadi di pantai yang menjadi daya tarik pariwisata tersebut akibat tergerus abrasi. berdasarkan hasil kajian kerusakan sepanjang 100 meter tersebut harus segera ditangani.
Kalaksa BPBD Badung Wayan Darma mengatakan, telah dilakukan pemantauan ke lapangan meninjau kerusakan yang terjadi. Bahkan telah dilakukan kajian dari tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) telah disampaikan kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. “Kami BPBD melakukan tugas sesuai kewenangan yang ada, yakni melaksanakan kajian obyek bencana. Setelah itu kami membuat rekomendasi kepada Pimpinan (Bupati Badung) melalui Bapak Sekda, untuk dapat diturunkan instruksi oleh Bapak Bupati Badung kepada OPD terkait,” ujar Darma, Selasa (14/3).
Dari hasil kajian tersebut, ia menyebutkan, kerusakan yang terjadi pada seawall tersebut sekitar 100 meter. Sehingga perlu dilakukan pembangunan pelindung pantai. Pembangunan ini diperlukan kajian teknis secara rinci oleh Dinas PUPR Badung. “Saat ini kami sedang mengkondisikan dalam penganggaran untuk perbaikan, nantinya akan dilakukan PUPR,” ungkapnya.
Lebih Lanjut Darma menambahkan, BPBD Badung telah mengeluarkan rekomendasi urgen dan mendesak. Agar segera dilakukan perbaikan dan mitigasi bencana serupa dengan pembangunan penahan gelombang air laut. Selain itu juga direkomendasikan pemulihan fungsi sarana wisata yang tergerus ombak. “Hasil kajian diperkirakan dana yang diperlukan mencapai Rp 3,6 miliar untuk perbaikan dan pemulihan pantai Pandawa,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, akan melakukan penanganan dampak dari abrasi. Dalam melakukan penanganan pihaknya mengaku tetap akan melakukan koordinasi dengan BWS Bali-Penida. Bahkan penanganan akan dilakukan di seluruh pantai yang terdampak abrasi. Sebab dirinya tidak akan tinggal diam jika mengetahui akan adanya dampak dari abrasi. “Tetapi kita bicara terhadap kewenangan, jadi kami harus berkomunikasi dengan pihak berwenang, baru bisa berjalan. Jangan sampai bukan kewenangan kita, tapi ingin berbuat baik, malah kita yang salah,” jelasnya.
