alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Koster Minta OPD Perhatikan Program Prioritas dan Fokus Tangani Covid

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pandemi Covid-19 yang menjadi persoalan global dalam beberapa bulan terakhir mengharuskan pemerintah pusat dan daerah mencari berbagai cara untuk menanganinya. Mengingat sampai saat ini vaksin atau obatnya belum ada. Salah satunya melakukan refokusing anggaran untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19.

Refokusing anggaran itu pun ikut memberikan dampak. Sebab rasionalisasi membuat sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Bali tidak lagi berkegiatan pada sisa waktu tahun anggaran 2020. Untuk mengisi masa jeda, OPD didorong memberi perhatian pada sejumlah program prioritas dengan melaksanakan kegiatan yang tidak membutuhkan anggaran.

Ini menjadi arahan Gubernur Bali Wayan Koster, kepada pimpinan OPD dan jajaran pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Bali pada Selasa (14/7) dari Jaya Sabha. Dalam pengarahan secara virtual itu, Koster didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dan Sekda Dewa Made Indra.

Pada awal pengarahannya, Koster menegaskan, jalannya APBD 2020 telah melewati pertengahan tahun. Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah mengubah total rencana kegiatan dan program yang dirancang tahun ini. “Kita fokus pada penanganan Covid-19, baik dari aspek kesehatan, ekonomi dan dampak lainnya yang sangat dirasakan masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan, upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Bali berjalan dengan baik hingga mendapat apresiasi pusat dan dijadikan percontohan. Selain itu, saat ini Bali sedang menjalankan tahap pertama skema tatanan kehidupan era baru yang sudah mulai sejak 9 Juli.

“Tahap berikutnya dimulai 31 Juli dengan membuka sektor pariwisata untuk wisatawan domestik. Lanjut tahap ketiga pada 11 September, seluruh aktivitas akan dibuka. Termasuk sektor pariwisata untuk wisatawan mancanegara,” bebernya.

Dia menyadari, upaya penanganan Covid-19 dengan dampaknya yang sangat komplek telah menyita waktu, pikiran, tenaga dan sumber daya yang dimiliki. Hanya saja, sejalan dengan upaya penanganan Covid-19 yang masih berlangsung, dia berharap OPD Pemprov Bali tetap memberi perhatian program prioritas yang menjadi penjabaran visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan telah tertuang dalam RPJMD.

Selain itu, tidak semua OPD tekait langsung dengan upaya penanganan Covid-19. “OPD yang sibuk karena berkaitan langsung dalam penanganan Covid-19 yaitu BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Disperindag dan beberapa OPD pendukung. Sedangkan sebagian OPD saat ini bisa dikatakan dalam posisi jeda, karena rasionalisasi anggaran,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

Karena itu, pada masa jeda, dia mengingatkan OPD tidak berhenti total tanpa melakukan aktivitas apapun. OPD yang tidak bersinggungan langsung dengan penanganan Covid-19 diminta melakukan kegiatan yang tidak membutuhkan anggaran. “Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Misalnya mempersiapkan dan mematangkan program kerja di 2021. Buat panduan dan petunjuk teknisnya hingga tahun depan lebih siap, lebih cepat, lebih progresif dan tertata dalam sistem yang lebih baik,” pungkasnya. Sekaligus berharap jajaran Pemprov Bali mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Menurutnya, sistem digitalisasi birokrasi di seluruh OPD telah rampung di akhir 2020. Sehingga Pemprov Bali akan memiliki tatanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Pandemi Covid-19 yang menjadi persoalan global dalam beberapa bulan terakhir mengharuskan pemerintah pusat dan daerah mencari berbagai cara untuk menanganinya. Mengingat sampai saat ini vaksin atau obatnya belum ada. Salah satunya melakukan refokusing anggaran untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19.

Refokusing anggaran itu pun ikut memberikan dampak. Sebab rasionalisasi membuat sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Bali tidak lagi berkegiatan pada sisa waktu tahun anggaran 2020. Untuk mengisi masa jeda, OPD didorong memberi perhatian pada sejumlah program prioritas dengan melaksanakan kegiatan yang tidak membutuhkan anggaran.

Ini menjadi arahan Gubernur Bali Wayan Koster, kepada pimpinan OPD dan jajaran pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Bali pada Selasa (14/7) dari Jaya Sabha. Dalam pengarahan secara virtual itu, Koster didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dan Sekda Dewa Made Indra.

Pada awal pengarahannya, Koster menegaskan, jalannya APBD 2020 telah melewati pertengahan tahun. Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah mengubah total rencana kegiatan dan program yang dirancang tahun ini. “Kita fokus pada penanganan Covid-19, baik dari aspek kesehatan, ekonomi dan dampak lainnya yang sangat dirasakan masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan, upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Bali berjalan dengan baik hingga mendapat apresiasi pusat dan dijadikan percontohan. Selain itu, saat ini Bali sedang menjalankan tahap pertama skema tatanan kehidupan era baru yang sudah mulai sejak 9 Juli.

“Tahap berikutnya dimulai 31 Juli dengan membuka sektor pariwisata untuk wisatawan domestik. Lanjut tahap ketiga pada 11 September, seluruh aktivitas akan dibuka. Termasuk sektor pariwisata untuk wisatawan mancanegara,” bebernya.

Dia menyadari, upaya penanganan Covid-19 dengan dampaknya yang sangat komplek telah menyita waktu, pikiran, tenaga dan sumber daya yang dimiliki. Hanya saja, sejalan dengan upaya penanganan Covid-19 yang masih berlangsung, dia berharap OPD Pemprov Bali tetap memberi perhatian program prioritas yang menjadi penjabaran visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan telah tertuang dalam RPJMD.

Selain itu, tidak semua OPD tekait langsung dengan upaya penanganan Covid-19. “OPD yang sibuk karena berkaitan langsung dalam penanganan Covid-19 yaitu BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Disperindag dan beberapa OPD pendukung. Sedangkan sebagian OPD saat ini bisa dikatakan dalam posisi jeda, karena rasionalisasi anggaran,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

Karena itu, pada masa jeda, dia mengingatkan OPD tidak berhenti total tanpa melakukan aktivitas apapun. OPD yang tidak bersinggungan langsung dengan penanganan Covid-19 diminta melakukan kegiatan yang tidak membutuhkan anggaran. “Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Misalnya mempersiapkan dan mematangkan program kerja di 2021. Buat panduan dan petunjuk teknisnya hingga tahun depan lebih siap, lebih cepat, lebih progresif dan tertata dalam sistem yang lebih baik,” pungkasnya. Sekaligus berharap jajaran Pemprov Bali mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Menurutnya, sistem digitalisasi birokrasi di seluruh OPD telah rampung di akhir 2020. Sehingga Pemprov Bali akan memiliki tatanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif.


Most Read

Artikel Terbaru

/