alexametrics
28.7 C
Denpasar
Saturday, August 13, 2022

Tingkatkan Infrastruktur, Badung Rancang Anggaran Rp 390,5 Miliar

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Meski dalam masa pandemi Covid-19, Pemkab Badung berencana tetap menganggarkan pembangunan dan peningkatan insfrastruktur pada APBD Perubahan 2020. Jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai Rp 390,5 miliar lebih.

Pengalokasian anggaran tersebut disampaikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran (TA) 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Badung TA 2020, serta Ranperda Badung tentang  Perubahan atas Perda Badung Nomor 12 tahun 2019, Kamis (13/8), di Gedung Dewan. “Untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dialokasikan anggaran sebesar Rp 390.528.757.625,60 (Rp 390,5 miliar) pada APBD Perubahan 2020,” kata Giri Prasta

Lebih lanjut dijelaskan, anggaran tersebut diarahkan untuk melaksanakan sejumlah program kegiatan. Di antaranya program pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan sebesar Rp 58,2 miliar. Terdiri dari pemeliharaan, pembangunan, peningkatan dan penyusunan DED jembatan, ruas jalan, drainase dan trotoar, serta pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Panti Giri-Sawangan Niko.

Kemudian program penataan bangunan gedung sebesar Rp 260,5 miliar, yang diarahkan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, pembangunan gedung D,F dan G RSUD Kabupaten Badung (tahun jamak), peningkatan Puskesmas Abiansemal I, pembangunan gedung PN Badung, dan penataan interior gedung DPRD Badung. Kemudian pembangunan gedung dan pengadaan meubelair gedung Kejaksaan Tinggi Bali, serta penyusunan DED kegiatan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga dan masyarakat.

Baca Juga :  Tak Kenal Lelah, Suwirta Hadiri 13 Piodalan hingga Malam

Selanjutnya program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar. Anggaran tersebut guna penyelenggaraan dan pengawasan penataan ruang, serta harmonisasi Tanperda RDTR Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang.

Selanjutnya, kata Giri Prasta, ada program pengembangan dan pengelolaan sumber daya air sebesar Rp 9,5 miliar. Anggaran tersebut diarahkan ke kegiatan pemeliharaan prasarana keairan, rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi Sandakan dan Tirtamangu di Kecamatan Petang, serta penyusunan DED peningkatan jaringan irigasi di seluruh Badung.

Selanjutnya program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dialokasikan anggaran sebesar Rp 51,4 miliar. Anggaran ini diarahkan untuk kegiatan pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet/internet, pemeliharaan CCTV di Badung, pengadaan manajemen bandwidth, serta pengembangan penyediaan akses internet di Kabupaten Badung.

Selain itu, juga ada program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 9,6 miliar. Anggaran itu diarahkan untuk kegiatan monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran, pemeliharaan lampu penerangan jalan, pemeliharaan traffic light dan warning light, pemeliharaan rambu lalu lintas dan cermin tikungan, pengelolaan ATCS (area traffic control system), pengelolaan UPT lalu lintas dan angkutan Badung selatan, pengadaan sarana uji kendaraan bermotor.

Baca Juga :  Bawa Tumpeng, Dandim Jembrana Datangi Mapolres

Giri Prasta menyampaikan, pada 2019 lalu, pemda bersama DPRD Badung telah menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan menetapkan APBD Badung 2020. Hal ini sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2020 sesuai dengan bidang kewenangannya. “Namun akibat adanya wabah pandemi Covid-19, APBD Badung 2020 yang telah ditetapkan tersebut, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan rencana semula yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Badung,” jelas mantan Ketua DPRD Badung dua periode ini.

Berkenaan dengan itu, Giri Prasta menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020. Pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD 2020 dirancang sebesar Rp 3,58 triliun, menurun Rp 2,71 triliun atau 43,13 persen dari APBD Induk 2020 sebesar Rp 6,3 triliun.

Belanja daerah pada rancangan perubahan APBD 2020 dirancang sebesar Rp 3,86 triliun, menurun Rp 2,43 triliun atau 38,71 persen dari APBD Induk 2020 sebesar Rp 6,3 triliun. Dan penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD 2020 dirancang sebesar Rp 278,77 miliar.


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Meski dalam masa pandemi Covid-19, Pemkab Badung berencana tetap menganggarkan pembangunan dan peningkatan insfrastruktur pada APBD Perubahan 2020. Jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai Rp 390,5 miliar lebih.

Pengalokasian anggaran tersebut disampaikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran (TA) 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Badung TA 2020, serta Ranperda Badung tentang  Perubahan atas Perda Badung Nomor 12 tahun 2019, Kamis (13/8), di Gedung Dewan. “Untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dialokasikan anggaran sebesar Rp 390.528.757.625,60 (Rp 390,5 miliar) pada APBD Perubahan 2020,” kata Giri Prasta

Lebih lanjut dijelaskan, anggaran tersebut diarahkan untuk melaksanakan sejumlah program kegiatan. Di antaranya program pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan sebesar Rp 58,2 miliar. Terdiri dari pemeliharaan, pembangunan, peningkatan dan penyusunan DED jembatan, ruas jalan, drainase dan trotoar, serta pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Panti Giri-Sawangan Niko.

Kemudian program penataan bangunan gedung sebesar Rp 260,5 miliar, yang diarahkan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, pembangunan gedung D,F dan G RSUD Kabupaten Badung (tahun jamak), peningkatan Puskesmas Abiansemal I, pembangunan gedung PN Badung, dan penataan interior gedung DPRD Badung. Kemudian pembangunan gedung dan pengadaan meubelair gedung Kejaksaan Tinggi Bali, serta penyusunan DED kegiatan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga dan masyarakat.

Baca Juga :  Vihara Yang Dibangun Tahun 1975, Konon Dijaga Ratu Berambut Emas

Selanjutnya program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar. Anggaran tersebut guna penyelenggaraan dan pengawasan penataan ruang, serta harmonisasi Tanperda RDTR Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang.

Selanjutnya, kata Giri Prasta, ada program pengembangan dan pengelolaan sumber daya air sebesar Rp 9,5 miliar. Anggaran tersebut diarahkan ke kegiatan pemeliharaan prasarana keairan, rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi Sandakan dan Tirtamangu di Kecamatan Petang, serta penyusunan DED peningkatan jaringan irigasi di seluruh Badung.

Selanjutnya program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dialokasikan anggaran sebesar Rp 51,4 miliar. Anggaran ini diarahkan untuk kegiatan pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet/internet, pemeliharaan CCTV di Badung, pengadaan manajemen bandwidth, serta pengembangan penyediaan akses internet di Kabupaten Badung.

Selain itu, juga ada program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 9,6 miliar. Anggaran itu diarahkan untuk kegiatan monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran, pemeliharaan lampu penerangan jalan, pemeliharaan traffic light dan warning light, pemeliharaan rambu lalu lintas dan cermin tikungan, pengelolaan ATCS (area traffic control system), pengelolaan UPT lalu lintas dan angkutan Badung selatan, pengadaan sarana uji kendaraan bermotor.

Baca Juga :  Ibu Pembunuh Bayi Kembar Terancam 15 Tahun Penjara

Giri Prasta menyampaikan, pada 2019 lalu, pemda bersama DPRD Badung telah menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan menetapkan APBD Badung 2020. Hal ini sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2020 sesuai dengan bidang kewenangannya. “Namun akibat adanya wabah pandemi Covid-19, APBD Badung 2020 yang telah ditetapkan tersebut, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan rencana semula yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Badung,” jelas mantan Ketua DPRD Badung dua periode ini.

Berkenaan dengan itu, Giri Prasta menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020. Pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD 2020 dirancang sebesar Rp 3,58 triliun, menurun Rp 2,71 triliun atau 43,13 persen dari APBD Induk 2020 sebesar Rp 6,3 triliun.

Belanja daerah pada rancangan perubahan APBD 2020 dirancang sebesar Rp 3,86 triliun, menurun Rp 2,43 triliun atau 38,71 persen dari APBD Induk 2020 sebesar Rp 6,3 triliun. Dan penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD 2020 dirancang sebesar Rp 278,77 miliar.


Most Read

Artikel Terbaru

/