alexametrics
27.6 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

Koster: Revisi Perda Adat dengan Tambahan Kewenangan dan Anggaran

BALI EXPRESS, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster mengapresiasi penyelesaian masalah OTT (operasi tangkap tangan) yang diambil DPRD Bali beserta Polda dan MUDP, Selasa lalu (13/11). Selanjutnya, Koster akan melakukan revisi Perda tentang dengan memberikan tambahan kewenangan dan anggaran untuk Desa Pakraman atau Desa Adat.

Masalah OTT (Operasi Tangkap Tangan) Polisi, terhadap beberapa aktivitas Desa Adat atau Desa Pakraman, sudah mendapatkan jalan keluar. Hasil kesimpulannya adalah, polisi tidak akan masuk ke ranah adat terkait pungutan. Jikapun memang ada pelanggaran, sebelum menindak agar berkoordinasi dengan MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman). Hasil ini diapresiasi oleh Wayan Koster.

“Itu bagus sekali. Ini yang benar. Hasil ini akan diperkuat lagi,” tegas Koster saat diwawancarai, Rabu (14/11).

Selanjutnya akan dilakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Dalam revisi tersebut, akan ditambahkan kewenangan untuk fungsi Pahrayangan, Pawongan dan Palemahan dengan Awig – awig dan perarem. “Penugasan (penambahan kewenangan, Red) ini nanti dari Pemprov Bali ke Desa Pakraman,” jelas Koster.

Baca Juga :  Janji Koster, Toko Mafia Tiongkok Harus Ditutup

Kemudian nanti ada penugasan lagi, untuk melestarikan adat tradisi seni kebudayaan dan kearifan lokal. Termasuk juga menyelenggarakan pendidikan PAUD berbasis agama hindu berbahasa bali. “Ada nantinya lagi membangun keamanan. Menyelenggarakan kegiatan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Yang terpenting, dengan penugasan ini, Pemprov Bali akan mengalokasikan anggaran dan juga memberikan kewenangan kepada Desa Adat untuk menggali sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan menggunakan awig-awig dan pararemnya. “Dengan kondisi ini, jadi bisa melakukan pungutan sesuai potensi desanya, “ jelas Koster.

“Termasuk tata kelola keuangan dengan awig-awig pararem juga,” imbuh Gubernur asal Semiran Buleleng ini. 

Nantinya segala aktivitas, yang menyangkut dengan pungutan sepanjang dituangkan dalam awig – awig atau perarem, aktivitasnya legal apalagi ada payung hukum Perda.

“Jika ada perorangan yang menyimpang di luar keputusan perarem atau awig, itu melanggar,” urai mantan Anggota DPR RI ini.

Tetapi Koster mengatakan sangat berterima kasih dengan langkah DPRD Bali yang mengundang semua pihak untuk mencari jalan keluar. “Bahkan solusinya sangat bagus,” jelasnya.

Baca Juga :  Sering “Diserang”, Koster Keluarkan Ancaman Bagi Penyebar Fitnah

 

Pemprov Bali Dukung Industri Arak

Sementara itu, terkait dengan acara Pelantikan Pengurus Dekranasda Provinsi Bali dan Pengukuhan Bunda PAUD Provinsi Bali Periode 2018-2023, di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (14/11), juga dijelaskan dengan industry pangan dan kerajinan rakyat.

Gubernur Koster mengatakan, mesti ada langkah – langkah pengembangan industri kerajinan dan sandang. “Misalnya terkait dengan industri perak di Celuk Gianyar, mulai redup. Mesti dibangkitkan lagi,” jelasnya.

Selain itu, ada juga potensi arak Karangasem yang dibuat secara tradisional. Namun bukan arak yang memabukan, atau arak oplosan. Ada indutsri di Karangasem ini, mengolah arak untuk kesehatan. “Ada di Karangasem, taste nya bagus, dan baik untuk kesehatan. Bukan arak yang memabukan itu. Tapi ada industri untuk kesehatan,” kata Koster.

Bagi Koster ini indutri macam ini mesti didukung, dikembangkan secara lebih bagus dan hasilnya nanti bisa menjadi hasil industri yang membangkitkan ekonomi kerakyatan. “Industri arak model ini Pemprov akan dukung untuk dikembangkan, ini kearifan lokal, bagus itu,” pungkasnya. 


BALI EXPRESS, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster mengapresiasi penyelesaian masalah OTT (operasi tangkap tangan) yang diambil DPRD Bali beserta Polda dan MUDP, Selasa lalu (13/11). Selanjutnya, Koster akan melakukan revisi Perda tentang dengan memberikan tambahan kewenangan dan anggaran untuk Desa Pakraman atau Desa Adat.

Masalah OTT (Operasi Tangkap Tangan) Polisi, terhadap beberapa aktivitas Desa Adat atau Desa Pakraman, sudah mendapatkan jalan keluar. Hasil kesimpulannya adalah, polisi tidak akan masuk ke ranah adat terkait pungutan. Jikapun memang ada pelanggaran, sebelum menindak agar berkoordinasi dengan MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman). Hasil ini diapresiasi oleh Wayan Koster.

“Itu bagus sekali. Ini yang benar. Hasil ini akan diperkuat lagi,” tegas Koster saat diwawancarai, Rabu (14/11).

Selanjutnya akan dilakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Dalam revisi tersebut, akan ditambahkan kewenangan untuk fungsi Pahrayangan, Pawongan dan Palemahan dengan Awig – awig dan perarem. “Penugasan (penambahan kewenangan, Red) ini nanti dari Pemprov Bali ke Desa Pakraman,” jelas Koster.

Baca Juga :  Soal Pembunuhan di Kubutambahan Hilang, Polisi Sebut Bukan Perampokan

Kemudian nanti ada penugasan lagi, untuk melestarikan adat tradisi seni kebudayaan dan kearifan lokal. Termasuk juga menyelenggarakan pendidikan PAUD berbasis agama hindu berbahasa bali. “Ada nantinya lagi membangun keamanan. Menyelenggarakan kegiatan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Yang terpenting, dengan penugasan ini, Pemprov Bali akan mengalokasikan anggaran dan juga memberikan kewenangan kepada Desa Adat untuk menggali sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan menggunakan awig-awig dan pararemnya. “Dengan kondisi ini, jadi bisa melakukan pungutan sesuai potensi desanya, “ jelas Koster.

“Termasuk tata kelola keuangan dengan awig-awig pararem juga,” imbuh Gubernur asal Semiran Buleleng ini. 

Nantinya segala aktivitas, yang menyangkut dengan pungutan sepanjang dituangkan dalam awig – awig atau perarem, aktivitasnya legal apalagi ada payung hukum Perda.

“Jika ada perorangan yang menyimpang di luar keputusan perarem atau awig, itu melanggar,” urai mantan Anggota DPR RI ini.

Tetapi Koster mengatakan sangat berterima kasih dengan langkah DPRD Bali yang mengundang semua pihak untuk mencari jalan keluar. “Bahkan solusinya sangat bagus,” jelasnya.

Baca Juga :  Koster Ingin Gerakan Resik Sampah Plastik Diatur Awig-awig

 

Pemprov Bali Dukung Industri Arak

Sementara itu, terkait dengan acara Pelantikan Pengurus Dekranasda Provinsi Bali dan Pengukuhan Bunda PAUD Provinsi Bali Periode 2018-2023, di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (14/11), juga dijelaskan dengan industry pangan dan kerajinan rakyat.

Gubernur Koster mengatakan, mesti ada langkah – langkah pengembangan industri kerajinan dan sandang. “Misalnya terkait dengan industri perak di Celuk Gianyar, mulai redup. Mesti dibangkitkan lagi,” jelasnya.

Selain itu, ada juga potensi arak Karangasem yang dibuat secara tradisional. Namun bukan arak yang memabukan, atau arak oplosan. Ada indutsri di Karangasem ini, mengolah arak untuk kesehatan. “Ada di Karangasem, taste nya bagus, dan baik untuk kesehatan. Bukan arak yang memabukan itu. Tapi ada industri untuk kesehatan,” kata Koster.

Bagi Koster ini indutri macam ini mesti didukung, dikembangkan secara lebih bagus dan hasilnya nanti bisa menjadi hasil industri yang membangkitkan ekonomi kerakyatan. “Industri arak model ini Pemprov akan dukung untuk dikembangkan, ini kearifan lokal, bagus itu,” pungkasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/