Selasa, 26 Oct 2021
Bali Express
Home / Bali
icon featured
Bali

Golkar Luncurkan Buku Pemajuan dan Penguatan Desa Adat

15 Februari 2021, 17: 29: 04 WIB | editor : I Komang Gede Doktrinaya

Golkar Luncurkan Buku Pemajuan dan Penguatan Desa Adat

BUKU : DPD Partai Golkar menunjukkan buku rumusan rekomendasi webinar, terkait pemajuan dan penguatan Desa Adat di Kantor DPD Partai Golkar, Senin (15/2).   (Putu Agus Adegrantika/Bali Express)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Bali menerbitkan buku rumusan dan rekomendasi webinar yang telah dilakukan. 

Rekomendasi tersebut terkait pemajuan dan penguatan desa adat dalam aspek regulasi, kelembagaan, dan dukungan keuangan yang dipandang perlu direvisi pada Perda Desa Adat Nomor 4 Tahun 2019.

Sekretaris DPD Golkar Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati menjelaskan, buku tersebut merupakan pokok pikiran yang sudah dirangkum dan apa yang harus dikaji dalam buku tersebut. 

Baca juga: Satgas Ingatkan Warga yang Tunggu Hasil Swab Kurangi Mobilitas

“Kami menyampaikam dan menidaklanjuti dan merangkum dengan  satu buku ini.  Kemudian ditindaklanjuti kepada Pemprov Bali dengan persoalan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019,” paparnya, Senin (15/2).

Dalam buku tersebut disebutkan terdapat rekomendasi yang pihaknya tawarkan, apalagi itu bertitik tolak dari pakar yang sebagai pemateri dalam webinar yang terselenggara 22 Januari 2021.

“Ada revisi harus ditindaklanjuti dengan Pergub. Ini hal strategis yang kami bisa sumbangkan  dalam pemajuan dan penguatan desa adat. Ini murni bicara pemajuan dan penguatan desa adat.  Tim pengkajian DPD Golkar Bali bisa menyembahkan satu buku dari berbagai pakar,” imbuh Sri Wigunawati.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry menyampaikan, akan menindaklanjuti buku tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Selain dikirim ke orang nomor satu di Bali, pihaknya juga akan mengirimkan kepada seluruh pimpinan kepala daerah maupun ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali.

“Kami juga kirim ke seluruh perguruan tinggi yang ada, sebab desa adat ini independen dan desa adat tidak pernah lepas dari institusi yang menaunginya, atau pemerintahan yang ada. Desa adat suatu lembaga yang sangat dinamis dan tidak steril dilakukan perubahan. Sebab, selama ini sudah tiga kali Perda Desa Adat direvisi,” tegasnya.

Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini, mengaku sepanjang perjalanan desa adat ini selalu dipengaruhi lingkungan yang strategis. “Kita sadar semuanya harus mengamankan desa adat dari sisi regulasi. Kalau perubahan, jika memang dipandang perlu mendesak tidak perlu menunggu lima tahun jika harus dilakukan revisi,” pungkas Sugawa Korry. 

(bx/ade/rin/JPR)

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia