alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Giri Prasta Bantah Soal Pemotongan Gaji Pegawai Kontrak

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta membantah soal pemotongan gaji pegawai kontrak. Justru, menurut Bupati yang akrab dengan pantun ‘Be Lele Be Jair’ ini, justru dirinya menginginkan kenaikan gaji pegawai kontrak.

Bantahan tersebut ditegaskan Giri Prasta di sela memantau Pembangunan Sidan, Petang, Rabu (15/7).

“Tidak mungkin ada (pemotongan gaji pegawai kontrak, Red). Contoh ya, UMR Badung Rp 2,9 juta. Kalau itu dipotong 50 persen, pertanyaannya dibolehkan apa tidak?” ujarnya.

Pemotongan gaji kontrak 50 persen, menurutnya, akan menyalahi undang-undang. Sebab akan jadi di bawah UMK. “Itu kan bisa menyalahi undang-undang. Kalau Giri Prasta tidak boleh ada pemotongan. Bahkan pikiran Giri Prasta lebih baik kita naikkan,” tegasnya.

Sementara soal santunan lansia, ia mengatakan, hanya permasalahan administrasi sehingga ada sebagian belum cair. “Itu hanya persoalan administrasi. Jadi persoalan yang harus kita keluarkan ini adalah uang negara, jadi tidak boleh ada kesalahan administrasi,” akunya.

Diterangkan, tugas dari pemerintah Kabupaten Badung, termasuk di desa, salah satunya adalah administrasi. Sehingga, katanya, kalau salah dalam administrasi akan menjadi fatal.

“Jangan sampai niat baik kita menjadi persoalan masalah hukum. Caranya gampang, agar kita terhindar dari hukum adalah jangan dilanggar,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Badung ini pun menegaskan, pihaknya selaku pemerintah akan berupaya optimal sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin, ini demi masyarakat di Kabupaten Badung. Itulah kepiawaian Giri Prasta untuk selalu memberikan kesejahteraan,” tandas Giri Prasta.

Sebelumnya, ada informasi rencana pemotongan sejumlah gaji, perjalanan dinas, hingga santunan. Di antaranya gaji pegawai kontrak dipotong 50 persen selama enam bulan ke depan. Pihak Bappeda Badung sempat menegaskan, hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum final.

Sementara, soal belum cairnya santunan kematian juga sempat dipertanyakan salah seorang warga Abiansemal. Sebab, sudah mengurus santunan sejak November 2019, hingga kini belum cair.


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta membantah soal pemotongan gaji pegawai kontrak. Justru, menurut Bupati yang akrab dengan pantun ‘Be Lele Be Jair’ ini, justru dirinya menginginkan kenaikan gaji pegawai kontrak.

Bantahan tersebut ditegaskan Giri Prasta di sela memantau Pembangunan Sidan, Petang, Rabu (15/7).

“Tidak mungkin ada (pemotongan gaji pegawai kontrak, Red). Contoh ya, UMR Badung Rp 2,9 juta. Kalau itu dipotong 50 persen, pertanyaannya dibolehkan apa tidak?” ujarnya.

Pemotongan gaji kontrak 50 persen, menurutnya, akan menyalahi undang-undang. Sebab akan jadi di bawah UMK. “Itu kan bisa menyalahi undang-undang. Kalau Giri Prasta tidak boleh ada pemotongan. Bahkan pikiran Giri Prasta lebih baik kita naikkan,” tegasnya.

Sementara soal santunan lansia, ia mengatakan, hanya permasalahan administrasi sehingga ada sebagian belum cair. “Itu hanya persoalan administrasi. Jadi persoalan yang harus kita keluarkan ini adalah uang negara, jadi tidak boleh ada kesalahan administrasi,” akunya.

Diterangkan, tugas dari pemerintah Kabupaten Badung, termasuk di desa, salah satunya adalah administrasi. Sehingga, katanya, kalau salah dalam administrasi akan menjadi fatal.

“Jangan sampai niat baik kita menjadi persoalan masalah hukum. Caranya gampang, agar kita terhindar dari hukum adalah jangan dilanggar,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Badung ini pun menegaskan, pihaknya selaku pemerintah akan berupaya optimal sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin, ini demi masyarakat di Kabupaten Badung. Itulah kepiawaian Giri Prasta untuk selalu memberikan kesejahteraan,” tandas Giri Prasta.

Sebelumnya, ada informasi rencana pemotongan sejumlah gaji, perjalanan dinas, hingga santunan. Di antaranya gaji pegawai kontrak dipotong 50 persen selama enam bulan ke depan. Pihak Bappeda Badung sempat menegaskan, hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum final.

Sementara, soal belum cairnya santunan kematian juga sempat dipertanyakan salah seorang warga Abiansemal. Sebab, sudah mengurus santunan sejak November 2019, hingga kini belum cair.


Most Read

Artikel Terbaru

/