alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Bupati Karangasem Minta Uang Ortu Siswa Dikembalikan

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Warga Karangasem menyambut baik kebijakan bupati meniadakan pungutan biaya perlengkapan sekolah, uang gedung, dan biaya komite bagi siswa baru di sekolah negeri selama pandemi Covid-19. Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2021 per 9 Juli lalu dinilai sangat berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu akibat pandemi.

Meski demikian, sebagian masyarakat juga ingin agar kebijakan itu berlaku merata. Informasi di lapangan, beberapa orang tua (ortu) siswa mengeluh lantaran biaya untuk perlengkapan sekolah sudah telanjur dibayar sebelum instruksi bupati keluar. Mendengar hal itu, Bupati Karangasem I Gede Dana meminta semua kepala sekolah dan ketua komite di satuan pendidikan TK hingga SMP negeri mengembalikan uang yang sudah dibayarkan orang tua siswa.

Bupati I Gede Dana menegaskan, pungutan biaya pembelian pakaian, tas, uang gedung maupun sumbangan komite pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 dinilai belum bersifat mendesak. Sebab proses pembelajaran saat ini dilaksanakan secara daring. Namun dirinya mengakui, instruksi ini dapat ditinjau kembali apabila situasi penyebaran Covid-19 menunjukkan ada tanda penurunan.

Menurutnya, jika instruksi telah berlaku, seluruh satuan pendidikan negeri di Karangasem wajib melaksanakan. Pihaknya tegas akan mengeluarkan sanksi khusus apabila ada sekolah yang membandel. “Bisa kami mutasi. Karena itu sekolah yang sudah telanjur memungut uang dari orang tua siswa diminta agar dikembalikan,” tegas bupati, Kamis (15/7). 

Bupati juga menyilakan sekolah melakukan pengadaan seragam apabila situasi sudah normal. “Saat ini belum pembelajaran tatap muka, nanti kalau sudah mulai normal silahkan belikan,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Karangasem Kadek Weisya Kusmiadewi mendukung kebijakan bupati tersebut. Ketua Fraksi Gerinda DPRD Karangasem ini menyebut kebijakan larangan sekolah untuk memungut biaya keperluan sekolah di tengah pandemi sangat selaras dengan Surat Edaran Mendikbud Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Kusmiadewi menilai, kebijakan ini dapat mengurangi beban para orang tua di tengah perekonomian sulit. Dia juga berharap, pembelian maupun pengadaan barang seperti pembelian pakaian, tas, uang gedung, buku, serta sumbangan komite yang memang diperlukan sekolah dapat memakai dana BOS dan BOP.

 


AMLAPURA, BALI EXPRESS – Warga Karangasem menyambut baik kebijakan bupati meniadakan pungutan biaya perlengkapan sekolah, uang gedung, dan biaya komite bagi siswa baru di sekolah negeri selama pandemi Covid-19. Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2021 per 9 Juli lalu dinilai sangat berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat yang tidak menentu akibat pandemi.

Meski demikian, sebagian masyarakat juga ingin agar kebijakan itu berlaku merata. Informasi di lapangan, beberapa orang tua (ortu) siswa mengeluh lantaran biaya untuk perlengkapan sekolah sudah telanjur dibayar sebelum instruksi bupati keluar. Mendengar hal itu, Bupati Karangasem I Gede Dana meminta semua kepala sekolah dan ketua komite di satuan pendidikan TK hingga SMP negeri mengembalikan uang yang sudah dibayarkan orang tua siswa.

Bupati I Gede Dana menegaskan, pungutan biaya pembelian pakaian, tas, uang gedung maupun sumbangan komite pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 dinilai belum bersifat mendesak. Sebab proses pembelajaran saat ini dilaksanakan secara daring. Namun dirinya mengakui, instruksi ini dapat ditinjau kembali apabila situasi penyebaran Covid-19 menunjukkan ada tanda penurunan.

Menurutnya, jika instruksi telah berlaku, seluruh satuan pendidikan negeri di Karangasem wajib melaksanakan. Pihaknya tegas akan mengeluarkan sanksi khusus apabila ada sekolah yang membandel. “Bisa kami mutasi. Karena itu sekolah yang sudah telanjur memungut uang dari orang tua siswa diminta agar dikembalikan,” tegas bupati, Kamis (15/7). 

Bupati juga menyilakan sekolah melakukan pengadaan seragam apabila situasi sudah normal. “Saat ini belum pembelajaran tatap muka, nanti kalau sudah mulai normal silahkan belikan,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Karangasem Kadek Weisya Kusmiadewi mendukung kebijakan bupati tersebut. Ketua Fraksi Gerinda DPRD Karangasem ini menyebut kebijakan larangan sekolah untuk memungut biaya keperluan sekolah di tengah pandemi sangat selaras dengan Surat Edaran Mendikbud Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Kusmiadewi menilai, kebijakan ini dapat mengurangi beban para orang tua di tengah perekonomian sulit. Dia juga berharap, pembelian maupun pengadaan barang seperti pembelian pakaian, tas, uang gedung, buku, serta sumbangan komite yang memang diperlukan sekolah dapat memakai dana BOS dan BOP.

 


Most Read

Artikel Terbaru

/