DENPASAR, BALI EXPRESS-Gedung Pengadilan Negeri (PN) Denpasar di Jalan PB Sudirman, Denpasar, sejak beberapa hari lalu dibongkar bagian atapnya. Renovasi ini dimulai dari lantai dua gedung utama yang menjadi ruang kerja Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan dan sebagian hakim.
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sobandi, dikonfirmasi, Rabu (14/7) mengatakan, renovasi meliputi perbaikan atap dan plafon ruangan. Kondisi bangunan disebutkan sudah tua dengan kondisi atap banyak yang rusak.
Kayu kerangka atap kondisinya lapuk hingga banyak bocor bila hujan. Sejatinya, upaya renovasi sudah diprogramkan cukup lama, namun baru terlaksana tahun ini.
“Sumber dananya hibah dari Pemprov Bali dengan pagu anggaran tiga setengah miliar, ” ungkap Sobandi yang sebentar lagi pindah tugas ke PN Jakpus ini.
Proyek yang tendernya dimenangkan PT Dawan Sakti itu akan dilaksanakan selama 150 hari. Selain renovasi gedung, PN akan melengkapi beberapa fasilitas umum, diantaranya membangun toilet di bagian pelayanan satu pintu untuk masyarakat yang tengah memerlukan pelayanan pengadilan serta difable.
“Toilet tersebut sangat diperlukan, kasihan kalau para difable harus ke toilet di belakang gedung,” kata Sobandi.
Fasilitas umum lainnya, akan disiapkan ATM dari Bank BTN. ATM tersebut sangat dibutuhkan pengguna layanan yang selama ini ketika membayar harus bolak balik ke Bank BTN. Anggaran pembangunan pengerjaan gerai ATM ini dibiayai sendiri oleh BTN.
“Renovasi ini dilakukan karena kebutuhan mendesak dan sudah lama direncanakan, sehingga saya kira tidak mengganggu anggaran penanggulangan Covid, ” kata Sobandi.
Kedepan, PN Denpasar merencanakan akan membangun tempat parkir kendaraan yang selama ini banyak dikeluhkan. Untuk mengatasi ketersediaan areal parkir yang sempit, parkir kendaraan akan dibuat bertingkat sehingga bisa menampung banyak kendaraan baik roda dua atau empat.
“Sudah kita ajukan ke Mahmakah Agung, permohonan anggaran untuk membangun parkir bertingkat, ” pungkas Sobandi.
Saat ditanyakan pelayanan pengadilan berkaitan dengan masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dikatakan Sobandi ada beberapa pembatasan.
Mulai Rabu, 14 hingga 20 Juli sidang pidana yang masa penahanan terdakwa masih lama akan ditunda.Sebaliknya yang penahanannya menjelang habis tetap sidang. Adapun pelayanan pendaftaran gugatan bisa dilakukan secara online, namun verifikasi dilakukan setelah tanggal 20 mendatang. “Bukan lockdown, hanya work from home 75 persen dan work from office 25 persen, ” jelas Sobandi.
