alexametrics
26.5 C
Denpasar
Monday, July 4, 2022

Eksekutif Sepakat Dengan Ranperda Inisiatif Dewan Tentang SPO

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Penggunaan pembasmi hama dan pupuk kimia atau anorganik di bidang pertanian dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan konsumen produk pertanian. Oleh karena itu, diperlukan perubahan secara bertahap pola perilaku pertanian salah satunya melalui pengaturannya dalam peraturan daerah tentang sistem pertanian organik.

Dengan diajukannya rancangan peraturan daerah kabupaten Buleleng tentang Sistem Pertanian Organik, diharapkan kesehatan sebagai hak dasar manusia dapat diwujudkan. Dengan menguranginya penggunaan pupuk dan obat-obatan sintesis serta varietas unggul  akan memberikan dampak positif pada pelestarian lingkungan dan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Serta bermanfaat bagi para petani organik yang sudah ada maupun petani organik yang baru memulai usahanya dalam hal regulasi maupun akses sarana dan prasarana. “Rancangan peraturan daerah Kabupaten Buleleng tentang sistem pertanian organik yang diajukan sebagai inisiatif dewan ini juga sejalan dengan visi Gubernur Bali yaitu “nangun sad kerthi loka bali” dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan kesejahteraan, kesadaran, kemauan, dan kesehatan masyarakat,” ungkat Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, Kamis (14/10) siang.

 

Fraksi-fraksi pun menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi Partai Golkar DPRD Buleleng, Ketut Dody Tisna Adi sebagai juru bicara menyampaikan, pandangan besarnya penyertaan modal Ke PT BPD Bali yang di rancang  sebesar 80M Sampai tahun 2025 adalah sikap optimis dan rasional untuk bisa di capai. Kami apresiasi kinerja PT BPD Bali yang dalam  perjalanannya dari tahun ke tahun menunjukan kemajuan dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai target-target yang sudah di tentukan. “Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menyetujui ketiga Ranperda tersebut di atas untuk dibahas pada sidang-sidang Dewan berikutnya,” paparnya saat membacakan pandangan umum di Gedung Dewan.

Sementara dari Fraksi Hanura, lewat Juru Bicaranya Gde Wisnaya Wisna menyampaikan, Fraksi Hanura sepakat bahwa upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu terus menerus dilakukan. Hal ini bertujuan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu semakin baik.

Fraksi PDIP menyampaikan pandangannya terkait Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Integrasi Pertanian, Pariwisata, dan UMKM yang didukung Investasi dan Infrastruktur. Melalui kebijakan ini, diharapkan mampu memberikan dorongan dan motivasi bagi generasi muda, petani, masyarakat dan pemangku kepentingan guna secara bersama-sama, saling bahu membahu memajukan pertanian Buleleng yang mungkin semua pihak menaruh harapan besar, karena bukan saja mampu menyerap tenaga kerja tetapi ditengah-tengah pandemi Covid-19 atau gejolak badai krisis ternyata pembangunan daerah yang berbasis pertanian lebih mampu menunjukan resistensinya. “Kami anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P), Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat Perindo terhadap 3 (Tiga) Ranperda yang diajukan yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (ABPD) Tahun Anggaran 2022; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT.BPD Bali Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, kami menyampaikan sepakat dan mendorong agar pembahasan dilanjutkan sesuai tahapannya sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng,” papar juru bicara PDIP Ketut Ngurah Arya.


SINGARAJA, BALI EXPRESS – Penggunaan pembasmi hama dan pupuk kimia atau anorganik di bidang pertanian dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan konsumen produk pertanian. Oleh karena itu, diperlukan perubahan secara bertahap pola perilaku pertanian salah satunya melalui pengaturannya dalam peraturan daerah tentang sistem pertanian organik.

Dengan diajukannya rancangan peraturan daerah kabupaten Buleleng tentang Sistem Pertanian Organik, diharapkan kesehatan sebagai hak dasar manusia dapat diwujudkan. Dengan menguranginya penggunaan pupuk dan obat-obatan sintesis serta varietas unggul  akan memberikan dampak positif pada pelestarian lingkungan dan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Serta bermanfaat bagi para petani organik yang sudah ada maupun petani organik yang baru memulai usahanya dalam hal regulasi maupun akses sarana dan prasarana. “Rancangan peraturan daerah Kabupaten Buleleng tentang sistem pertanian organik yang diajukan sebagai inisiatif dewan ini juga sejalan dengan visi Gubernur Bali yaitu “nangun sad kerthi loka bali” dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui peningkatan kesejahteraan, kesadaran, kemauan, dan kesehatan masyarakat,” ungkat Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, Kamis (14/10) siang.

 

Fraksi-fraksi pun menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi Partai Golkar DPRD Buleleng, Ketut Dody Tisna Adi sebagai juru bicara menyampaikan, pandangan besarnya penyertaan modal Ke PT BPD Bali yang di rancang  sebesar 80M Sampai tahun 2025 adalah sikap optimis dan rasional untuk bisa di capai. Kami apresiasi kinerja PT BPD Bali yang dalam  perjalanannya dari tahun ke tahun menunjukan kemajuan dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai target-target yang sudah di tentukan. “Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menyetujui ketiga Ranperda tersebut di atas untuk dibahas pada sidang-sidang Dewan berikutnya,” paparnya saat membacakan pandangan umum di Gedung Dewan.

Sementara dari Fraksi Hanura, lewat Juru Bicaranya Gde Wisnaya Wisna menyampaikan, Fraksi Hanura sepakat bahwa upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu terus menerus dilakukan. Hal ini bertujuan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu semakin baik.

Fraksi PDIP menyampaikan pandangannya terkait Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Integrasi Pertanian, Pariwisata, dan UMKM yang didukung Investasi dan Infrastruktur. Melalui kebijakan ini, diharapkan mampu memberikan dorongan dan motivasi bagi generasi muda, petani, masyarakat dan pemangku kepentingan guna secara bersama-sama, saling bahu membahu memajukan pertanian Buleleng yang mungkin semua pihak menaruh harapan besar, karena bukan saja mampu menyerap tenaga kerja tetapi ditengah-tengah pandemi Covid-19 atau gejolak badai krisis ternyata pembangunan daerah yang berbasis pertanian lebih mampu menunjukan resistensinya. “Kami anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P), Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat Perindo terhadap 3 (Tiga) Ranperda yang diajukan yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (ABPD) Tahun Anggaran 2022; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT.BPD Bali Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, kami menyampaikan sepakat dan mendorong agar pembahasan dilanjutkan sesuai tahapannya sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng,” papar juru bicara PDIP Ketut Ngurah Arya.


Most Read

Artikel Terbaru

/