alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, June 26, 2022

Masuk Belanja BLUD, Program KBS Bisa Dinikmati Tahun Depan

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Program Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Badung Sehat (Jamkesda-KBS) kembali dapat dinikmati pada 2022. Jaminan kesehatan tambahan yang menanggung biaya di luar tanggungan BPJS Kesehatan kini sudah menemukan metode pembayarannya.

Program tersebut akan masuk ke belanja operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kepala Dinas Kesehatan Badung dr. Nyoman Gunarta mengatakan, program KBS yang sebelumnya sempat terhenti karena tidak masuk dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD), kini sudah menemukan rumus pelaporan datanya. “KBS itu kami sudah berproses dari akhir tahun 2020 sampai dipimpin oleh bapak bupati, wakil bupati dan sekda ke Kemendagri tepatnya di Dirjen Bina Keuangan Daerah pada 6 april 2021. Di sana dinyatakan jelas kalau KBS tidak bisa dibayarkan dengan dana gelondongan supaya tidak ada duplikasi dari pembiayaan yang berbasis JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” ujar dr. Gunarta, Jumat (15/10).

Pihaknya menjelaskan, sebenarnya dalam program KBS tersebut merupakan program tambahan untuk kasus yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Lantaran tidak dapat dibayarkan secara gelondongan diberikan solusi untuk memasukkan ke dalam belanja operasional BLUD.  “Sesuai dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 secara garis umum ada delapan kasus yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Contohnya, penitipan jenazah dan pengiriman jenazah, yang tercover hanya pemulasaraannya, kedua sterilisasi saat di luar masa persalinan atau yang disebut persalinan interval, sirkumsisi tanpa indikasi medis, perawatan kecantikan, kemudian kasus detoksipikasi dari alcohol, berikutnya kasus bunuh diri, dan kecelakaan ganda atau kecelakaan ada lawan,” bebernya.

Menurutnya, pelaporan penggunaan biaya yang masuk ke belanja operasional BLUD harus dijabarkan secara terperinci. Seperti, belanja untuk penitipan jenazah harus terperinci berapa penitipan jenazah, berapa lama dititipkan, dan berapa biaya yang dikeluarkan. “Untuk menyusun itu kami harus melihat tren tiga tahun terakhir, dan pelaporannya harus terperinci tidak dengan pelaporan gelondongan untuk belanja KBS,” jelasnya.

Lebih lanjut mantan Dirut RSD Mangusada ini menambahkan, saat ini penyusunan pelaporan tersebut sedang dikerjakan. Pihaknya pun berharap tahun 2022 seluruh prosesnya sudah terselesaikan sehingga program KBS dapat kembali dinikmati masyarakat. “Itu sekarang yang sedang digarap dari teman-teman di rumah sakit sehingga kami harapkan tahun depan sudah masuk ke dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) rumah sakit,” bebernya.

Sementara itu, untuk saat ini karena program KBS belum berjalan masyarakat yang akan mengakses layanan kesehatan diminta untuk menggunakan tanggungan dari BPJS Kesehatan. Namun jika masyarakat terkendala biaya asuransi milik pemerintah tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Pemkab Badung. (esa)

 


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Program Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Badung Sehat (Jamkesda-KBS) kembali dapat dinikmati pada 2022. Jaminan kesehatan tambahan yang menanggung biaya di luar tanggungan BPJS Kesehatan kini sudah menemukan metode pembayarannya.

Program tersebut akan masuk ke belanja operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kepala Dinas Kesehatan Badung dr. Nyoman Gunarta mengatakan, program KBS yang sebelumnya sempat terhenti karena tidak masuk dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD), kini sudah menemukan rumus pelaporan datanya. “KBS itu kami sudah berproses dari akhir tahun 2020 sampai dipimpin oleh bapak bupati, wakil bupati dan sekda ke Kemendagri tepatnya di Dirjen Bina Keuangan Daerah pada 6 april 2021. Di sana dinyatakan jelas kalau KBS tidak bisa dibayarkan dengan dana gelondongan supaya tidak ada duplikasi dari pembiayaan yang berbasis JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” ujar dr. Gunarta, Jumat (15/10).

Pihaknya menjelaskan, sebenarnya dalam program KBS tersebut merupakan program tambahan untuk kasus yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Lantaran tidak dapat dibayarkan secara gelondongan diberikan solusi untuk memasukkan ke dalam belanja operasional BLUD.  “Sesuai dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 secara garis umum ada delapan kasus yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Contohnya, penitipan jenazah dan pengiriman jenazah, yang tercover hanya pemulasaraannya, kedua sterilisasi saat di luar masa persalinan atau yang disebut persalinan interval, sirkumsisi tanpa indikasi medis, perawatan kecantikan, kemudian kasus detoksipikasi dari alcohol, berikutnya kasus bunuh diri, dan kecelakaan ganda atau kecelakaan ada lawan,” bebernya.

Menurutnya, pelaporan penggunaan biaya yang masuk ke belanja operasional BLUD harus dijabarkan secara terperinci. Seperti, belanja untuk penitipan jenazah harus terperinci berapa penitipan jenazah, berapa lama dititipkan, dan berapa biaya yang dikeluarkan. “Untuk menyusun itu kami harus melihat tren tiga tahun terakhir, dan pelaporannya harus terperinci tidak dengan pelaporan gelondongan untuk belanja KBS,” jelasnya.

Lebih lanjut mantan Dirut RSD Mangusada ini menambahkan, saat ini penyusunan pelaporan tersebut sedang dikerjakan. Pihaknya pun berharap tahun 2022 seluruh prosesnya sudah terselesaikan sehingga program KBS dapat kembali dinikmati masyarakat. “Itu sekarang yang sedang digarap dari teman-teman di rumah sakit sehingga kami harapkan tahun depan sudah masuk ke dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) rumah sakit,” bebernya.

Sementara itu, untuk saat ini karena program KBS belum berjalan masyarakat yang akan mengakses layanan kesehatan diminta untuk menggunakan tanggungan dari BPJS Kesehatan. Namun jika masyarakat terkendala biaya asuransi milik pemerintah tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Pemkab Badung. (esa)

 


Most Read

Artikel Terbaru

/