alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, July 6, 2022

Nasib LLK Mau Dibawa ke Bupati dan Gubernur

TABANAN, BALI EXPRESS – Keberadaan Lembaga Latihan Kerja (LLK) menjadi tumpuan di tengah paceklik yang terjadi akibat pandemi Covid-19. LLK diharapkan mampu menjadi tempat bagi masyarakat pencari kerja untuk mengasah dan meningkatkan keterampilannya. 

Tapi sayangnya, kondisi LLK di Tabanan sungguh memprihatinkan. Sebagian besar kondisi bangunan LLK yang berada di Kecamatan Kerambitan tersebut rusak. 

Nasib LLK ini sempat dibahas dalam rapat kerja atau raker antara Komisi IV DPRD Tabanan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Dan kemarin, Jumat (15/10), komisi yang salah satunya membidangu urusan ketenagakerjaan ini meninjau langsung kondisi LLK.

Hasilnya, dengan melihat kondisi bangunan saja, kondisi LLK bisa dikatakan memprihatinkan. Sebagian besar gedung LLK yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih dua hektar itu rusak parah. Sekalipun struktur bangunannya masih kuat, tampilannya kusam. Plafonnya banyak yang jebol.

Kondisi ini juga yang ditengarai sebagai sebab sejumlah program pelatihan kerja dari pemerintah pusat tidak bisa diserap. Lantaran tempat yang tidak representatif. Kalaupun ada kegiatan pelatihan, tempatnya terkadang menumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti balai atau kantor desa.

“Kondisi ini akan kami tegaskan ke bupati maupun gubernur,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, yang memimpin rombongannya waktu meninjau LLK kemarin.

Bagi komisinya, optimalisasi peran LLK untuk mendukung upaya pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 perlu dikawal. Termasuk dari sisi anggaran untuk merevitalisasi gedung-gedungnya yang banyak rusak.

“Setelah dua tahun pandemi, masalah ketenagakerjaan banyak. Ada yang dirumahkan. Ada yang kena PHK. Semuanya berdampak kepada kesejahteraan mereka. Ini LLK semestinya menjadi salah satu solusi agar bisa membangun kemandirian. Tapi kondisi memprihatinkan seperti ini,” sebutnya.

Karena itu, pihaknya akan tetap memberikan dukungan kepada Disnakertrans untuk melakukan upaya revitalisasi LLK. Serta membantu menjembatani dan membangun koordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Apalagi saat ini sudah ada salah unit gedung yang hendak diperbaiki. Yakni bangunan pusat kendali energi yang menyuplai listrik ke seluruh bangunan di LLK.

“Kami akan koordinasi dengan Bapelitbang dan Dinas PU juga. Pastinya dengan kondisi anggaran yang masih terbatas, perbaikan akan dilakukam dengan menggunakan skala prioritas dan bertahap,” sebutnya.

Apalagi, sambung dia, Disnakertrans sejatinya telah mengajukan permohonan bantuan ke Pemprov Bali sebesar Rp 47 miliar. Meski yang disetujui kemudian menjadi Rp 14 miliar. Namun karena terlanjur pandemi, bantuan tersebut urung tereksekusi karena berlaku kebijakan refocusing anggaran.

Kepala Disnakertrans Tabanan I Putu Santika yang menerima kunjungan Komisi IV juga membeberkan hal serupa. Perencanaan mengenai revitalisasi LLK sudah diajukan sejak tiga tahun lalu.

“Sebenarnya sudah disetujui Rp 14 miliar. Tetapi karena keburu pandemi, kena refocusing,” jelasnya.

Perencanaan ini juga sudah diajukan ke Bapelitbang. Sehingga dalam perjalanannya, dari usulan Rp 14 miliar akhirnya disetujui Rp 14 miliar.

“Dengan kondisi anggaran seperti sekarang kami mesti melakukan upaya perbaikan secara mencicil. Mana yang prioritas itu dulu yang dikerjakan. Salah satunya gedung tempat sumber listrik. Kalau itu atapnya jebol dan atapnya menimpa kabel utama bisa berisiko kebakaran,” tukasnya.


TABANAN, BALI EXPRESS – Keberadaan Lembaga Latihan Kerja (LLK) menjadi tumpuan di tengah paceklik yang terjadi akibat pandemi Covid-19. LLK diharapkan mampu menjadi tempat bagi masyarakat pencari kerja untuk mengasah dan meningkatkan keterampilannya. 

Tapi sayangnya, kondisi LLK di Tabanan sungguh memprihatinkan. Sebagian besar kondisi bangunan LLK yang berada di Kecamatan Kerambitan tersebut rusak. 

Nasib LLK ini sempat dibahas dalam rapat kerja atau raker antara Komisi IV DPRD Tabanan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Dan kemarin, Jumat (15/10), komisi yang salah satunya membidangu urusan ketenagakerjaan ini meninjau langsung kondisi LLK.

Hasilnya, dengan melihat kondisi bangunan saja, kondisi LLK bisa dikatakan memprihatinkan. Sebagian besar gedung LLK yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih dua hektar itu rusak parah. Sekalipun struktur bangunannya masih kuat, tampilannya kusam. Plafonnya banyak yang jebol.

Kondisi ini juga yang ditengarai sebagai sebab sejumlah program pelatihan kerja dari pemerintah pusat tidak bisa diserap. Lantaran tempat yang tidak representatif. Kalaupun ada kegiatan pelatihan, tempatnya terkadang menumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti balai atau kantor desa.

“Kondisi ini akan kami tegaskan ke bupati maupun gubernur,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, yang memimpin rombongannya waktu meninjau LLK kemarin.

Bagi komisinya, optimalisasi peran LLK untuk mendukung upaya pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 perlu dikawal. Termasuk dari sisi anggaran untuk merevitalisasi gedung-gedungnya yang banyak rusak.

“Setelah dua tahun pandemi, masalah ketenagakerjaan banyak. Ada yang dirumahkan. Ada yang kena PHK. Semuanya berdampak kepada kesejahteraan mereka. Ini LLK semestinya menjadi salah satu solusi agar bisa membangun kemandirian. Tapi kondisi memprihatinkan seperti ini,” sebutnya.

Karena itu, pihaknya akan tetap memberikan dukungan kepada Disnakertrans untuk melakukan upaya revitalisasi LLK. Serta membantu menjembatani dan membangun koordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Apalagi saat ini sudah ada salah unit gedung yang hendak diperbaiki. Yakni bangunan pusat kendali energi yang menyuplai listrik ke seluruh bangunan di LLK.

“Kami akan koordinasi dengan Bapelitbang dan Dinas PU juga. Pastinya dengan kondisi anggaran yang masih terbatas, perbaikan akan dilakukam dengan menggunakan skala prioritas dan bertahap,” sebutnya.

Apalagi, sambung dia, Disnakertrans sejatinya telah mengajukan permohonan bantuan ke Pemprov Bali sebesar Rp 47 miliar. Meski yang disetujui kemudian menjadi Rp 14 miliar. Namun karena terlanjur pandemi, bantuan tersebut urung tereksekusi karena berlaku kebijakan refocusing anggaran.

Kepala Disnakertrans Tabanan I Putu Santika yang menerima kunjungan Komisi IV juga membeberkan hal serupa. Perencanaan mengenai revitalisasi LLK sudah diajukan sejak tiga tahun lalu.

“Sebenarnya sudah disetujui Rp 14 miliar. Tetapi karena keburu pandemi, kena refocusing,” jelasnya.

Perencanaan ini juga sudah diajukan ke Bapelitbang. Sehingga dalam perjalanannya, dari usulan Rp 14 miliar akhirnya disetujui Rp 14 miliar.

“Dengan kondisi anggaran seperti sekarang kami mesti melakukan upaya perbaikan secara mencicil. Mana yang prioritas itu dulu yang dikerjakan. Salah satunya gedung tempat sumber listrik. Kalau itu atapnya jebol dan atapnya menimpa kabel utama bisa berisiko kebakaran,” tukasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/