alexametrics
27.8 C
Denpasar
Saturday, June 25, 2022

DID 2018 Mengucur ke 19 Instansi, Pejabat Banyak yang No Comment

TABANAN, BALI EXPRESS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyidik dugaan korupsi Dana Insentif Desa (DID) untuk Kabupaten Tabanan pada tahun anggaran 2018.

 

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga masih dilakukan. Termasuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen dan barang bukti yang disita dari beberapa tempat baik di sejumlah instansi dan kediaman pribadi pihak-pihak terkait.

 

Terlepas dari proses penyidikan yang lagi berjalan, pihak pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan enggan bicara banyak soal DID yang prosesnya diduga melalui gratifikasi tersebut.

 

Bahkan karena dana perimbangan dari pusat ini juga, mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan staf khususnya Dewa Nyoman Wiratmaja sampai terseret.

 

Tidai hanya itu, kedua nama tersebut muncul dalam surat dakwaan penuntut umum KPK dalam persidangan terdakwa Yaya Purnomo, staf Kementerian Keuangan.

 

Belakangan Yaya Purnomo divonis enam setengah tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

 

Informasi yang diperoleh menyebutkan, DID tahun anggaran 2018 yang diterima Tabanan sebesar Rp 51 miliar. Penggunaan anggaran tersebut menyebar ke sejumlah dinas maupun badan di lingkungan Pemkab Tabanan.

 

Setidaknya ada 19 badan atau dinas yang memperoleh kucuran DID tersebut. Di antaranya Bakeuda, Bapelitbang, BKPSDM, DPMPPTSP, Dinsos, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker). 

 

Selanjutnya Dinas PUPRPKP, Inspektorat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Arsip (Persip), Dinas Pertanian, Satpol PP, Sekretariat Daerah, serta Sekretariat DPRD.

 

Terkait pengalokasian dana ke masing-masing badan atau dinas tersebut, tidak seorang pejabat di Pemkab Tabanan yang bersedia komentar.

 

Semisal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan atau Bappelitbang Tabanan, I Gede Urip Gunawan. Saat disinggung soal pengalokasian anggaran dari DID tersebut memilih untuk tidak berkomentar.

 

“No comment. Malahan tidak di sini (Bappelitbang) kalau ngomongin ke mana saja. Dari sisi perencanaannya. Kan kami hanya menyebut uangnya. Ke mananya kan nggak,” ujar Urip yang dijumpai di teras depan kantornya, Senin (15/11).

 

Apalagi, sambungnya, dia baru bertugas di Bappelitbang belum ada enam bulan. Sehingga dia tidak mengetahui detil bagaimana proses pengusulannya sampai pengalokasiannya.

 

“Saya baru di sini (Bappelitbang). Belum di sini waktu itu (2018). Intinya saya no comment ya,” pungkasnya seraya mengaku akan mengikuti rapat. 


TABANAN, BALI EXPRESS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyidik dugaan korupsi Dana Insentif Desa (DID) untuk Kabupaten Tabanan pada tahun anggaran 2018.

 

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga masih dilakukan. Termasuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen dan barang bukti yang disita dari beberapa tempat baik di sejumlah instansi dan kediaman pribadi pihak-pihak terkait.

 

Terlepas dari proses penyidikan yang lagi berjalan, pihak pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan enggan bicara banyak soal DID yang prosesnya diduga melalui gratifikasi tersebut.

 

Bahkan karena dana perimbangan dari pusat ini juga, mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan staf khususnya Dewa Nyoman Wiratmaja sampai terseret.

 

Tidai hanya itu, kedua nama tersebut muncul dalam surat dakwaan penuntut umum KPK dalam persidangan terdakwa Yaya Purnomo, staf Kementerian Keuangan.

 

Belakangan Yaya Purnomo divonis enam setengah tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

 

Informasi yang diperoleh menyebutkan, DID tahun anggaran 2018 yang diterima Tabanan sebesar Rp 51 miliar. Penggunaan anggaran tersebut menyebar ke sejumlah dinas maupun badan di lingkungan Pemkab Tabanan.

 

Setidaknya ada 19 badan atau dinas yang memperoleh kucuran DID tersebut. Di antaranya Bakeuda, Bapelitbang, BKPSDM, DPMPPTSP, Dinsos, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker). 

 

Selanjutnya Dinas PUPRPKP, Inspektorat Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Arsip (Persip), Dinas Pertanian, Satpol PP, Sekretariat Daerah, serta Sekretariat DPRD.

 

Terkait pengalokasian dana ke masing-masing badan atau dinas tersebut, tidak seorang pejabat di Pemkab Tabanan yang bersedia komentar.

 

Semisal Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan atau Bappelitbang Tabanan, I Gede Urip Gunawan. Saat disinggung soal pengalokasian anggaran dari DID tersebut memilih untuk tidak berkomentar.

 

“No comment. Malahan tidak di sini (Bappelitbang) kalau ngomongin ke mana saja. Dari sisi perencanaannya. Kan kami hanya menyebut uangnya. Ke mananya kan nggak,” ujar Urip yang dijumpai di teras depan kantornya, Senin (15/11).

 

Apalagi, sambungnya, dia baru bertugas di Bappelitbang belum ada enam bulan. Sehingga dia tidak mengetahui detil bagaimana proses pengusulannya sampai pengalokasiannya.

 

“Saya baru di sini (Bappelitbang). Belum di sini waktu itu (2018). Intinya saya no comment ya,” pungkasnya seraya mengaku akan mengikuti rapat. 


Most Read

Artikel Terbaru

/