SEMARAPURA, BALI EXPRESS- DPRD Klungkung menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung. Sebab persentase penduduk miskinnya berdasarkan data 2020 berada di peringkat ketiga. Ke depan, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta diminta lebih fokus dalam pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut terungkap saat rapat paripurna dengan agenda rekomendasi DPRD Klungkung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2020, Jumat (16/4). Rapat dipimpin Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom, dihadiri Bupati Suwirta. Wakil Ketua DPRD Tjokorda Gde Agung yang bertugas membacakan rekomendasi menyatakan, secara kuantitas jumlah penduduk miskin di Klungkung pada 2020 terkecil di Bali. Yaitu 8,76 ribu jiwa. Namun jika ditinjau dari angka persentase, ternyata Klungkung tertinggi ketiga.
Meskipun tidak menyebut persentasenya, Tjokorda Agung menegaskan, Klungkung berada di peringkat ketiga setelah Karangasem dan Buleleng masing-masing 5,91 persen dan 5,32 persen. Sedangkan pada 2019, Klungkung masuk dalam klasifikasi tertingggi kedua setelah Karangasem. Untuk itu, bupati diminta agar lebih fokus dalam pengentasan kemiskinan. “Lebih-lebih saat ini masyarakat sedang menghadapi pandemi Covid-19,” jelas Tjokorda Agung.
Selain persentase masuk tiga besar, politikus Partai Golkar itu membeberkan bahwa Klungkung juga menyandang kabupaten dengan indek kedalaman kemiskinan tertinggi pertama di Bali pada 2020. Padahal pada 2018, Klungkung tertinggi kedua setelah Karangasem. Selain itu, kabupaten dengan sebutan Gumi Serombotan ini juga menyandang kabupaten dengan indek keparahan tertinggi pertama 2020. Padahal sebelumnya berada pada level kedua setelah Karangasem. “Hal ini perlu atensi saudara bupati ke depan,” tegasnya.
Terlepas dari sorotan terhadap persentase kemiskinan itu, dewan menilai LKPJ yang telah disajikan, secara umum pelaksanaan pemerintahan 2020 sudah baik. DPRD Klungkung menilai bahwa secara umum kinerjabupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah tahun anggaran 2020 termasuk memadai. Terlebih bupati telah mampu meraih beberapa piagam penghargaan. Tetapi masih ada beberapa koreksi yang perlu diatensi untuk penyempurnaan masa yang akan datang.
SEMARAPURA, BALI EXPRESS- DPRD Klungkung menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung. Sebab persentase penduduk miskinnya berdasarkan data 2020 berada di peringkat ketiga. Ke depan, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta diminta lebih fokus dalam pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut terungkap saat rapat paripurna dengan agenda rekomendasi DPRD Klungkung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2020, Jumat (16/4). Rapat dipimpin Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom, dihadiri Bupati Suwirta. Wakil Ketua DPRD Tjokorda Gde Agung yang bertugas membacakan rekomendasi menyatakan, secara kuantitas jumlah penduduk miskin di Klungkung pada 2020 terkecil di Bali. Yaitu 8,76 ribu jiwa. Namun jika ditinjau dari angka persentase, ternyata Klungkung tertinggi ketiga.
Meskipun tidak menyebut persentasenya, Tjokorda Agung menegaskan, Klungkung berada di peringkat ketiga setelah Karangasem dan Buleleng masing-masing 5,91 persen dan 5,32 persen. Sedangkan pada 2019, Klungkung masuk dalam klasifikasi tertingggi kedua setelah Karangasem. Untuk itu, bupati diminta agar lebih fokus dalam pengentasan kemiskinan. “Lebih-lebih saat ini masyarakat sedang menghadapi pandemi Covid-19,” jelas Tjokorda Agung.
Selain persentase masuk tiga besar, politikus Partai Golkar itu membeberkan bahwa Klungkung juga menyandang kabupaten dengan indek kedalaman kemiskinan tertinggi pertama di Bali pada 2020. Padahal pada 2018, Klungkung tertinggi kedua setelah Karangasem. Selain itu, kabupaten dengan sebutan Gumi Serombotan ini juga menyandang kabupaten dengan indek keparahan tertinggi pertama 2020. Padahal sebelumnya berada pada level kedua setelah Karangasem. “Hal ini perlu atensi saudara bupati ke depan,” tegasnya.
Terlepas dari sorotan terhadap persentase kemiskinan itu, dewan menilai LKPJ yang telah disajikan, secara umum pelaksanaan pemerintahan 2020 sudah baik. DPRD Klungkung menilai bahwa secara umum kinerjabupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah tahun anggaran 2020 termasuk memadai. Terlebih bupati telah mampu meraih beberapa piagam penghargaan. Tetapi masih ada beberapa koreksi yang perlu diatensi untuk penyempurnaan masa yang akan datang.
