alexametrics
30.4 C
Denpasar
Monday, May 16, 2022

Tolak RUU Omnibus Law, Ratusan Massa Geruduk DPRD Bali

DENPASAR, BALI EXPRESS – Kelompok yang mengorganisir diri dalam ‘Gerakan Bali Tidak Diam’ kembali menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Aksi yang digelar pada Kamis (16/7) diikuti ratusan mahasiswa dan pemuda.

Dari pantauan Bali Express (Jawa Pos Group), para demonstran berkumpul di sebelah timur Monumen Bajra Sandhi. Kemudian melakukan long march ke gedung DPRD Provinsi Bali. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk penolakan terhadap RUU Omnibus Law, yang menurutnya akan dibahas, Kamis (16/7) saat sidang paripurna DPR RI.

Koordinator Aksi Abror Torik Tanjilla kepada awak media menerangkan, aksi mereka hari ini menuntut DPR RI menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law. “Kami meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law dihentikan. Karena menurut analisa kami, adanya RUU ini akan membuat dunia pendidikan semakin dikomersialisasi, dan juga para tenaga kerja kontrak akan semakin sulit untuk menjadi pegawai tetap. Kami juga meminta Presiden membatalkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang RUU Cipta Kerja,” ungkapnya.

Adanya klaim dari sebuah lembaga survey yang mengatakan 85 persen masyarakat Bali menerima RUU Omnibus Law, menurut Torik, tidak benar. “Hari ini kami buktikan Bali menolak RUU Omnibus Law,” jelasnya lagi.

Ketika sampai di depan gerbang DPRD Bali, para demonstran kembali berunjuk rasa dengan menutup Jalan Kusuma Atmadja depan gedung dewan Bali. Para demonstran meminta perwakilan DPRD Bali keluar untuk menemui mereka. Permintaan itu pun mengundang perbedaan pandangan terkait lokasi penerimaan aspirasi antara demonstran dengan anggota DPRD yang akan menerima. Tak ayal negosiasi alot terjadi antara demonstran dan pihak DPRD Bali dijembatani polisi yang mengamankan jalannya aksi. Para demonstran tetap tidak mau masuk ke wantilan ataupun lobi DPRD. Sementara pihak DPRD Bali tetap pada pendirian untuk penerimaan masa aksi harus di dalam gedung.

Para demonstran kemudian memasang tenda di depan gerbang DPRD Bali dan di tengah Jalan Kusuma Atmadja. Hingga sore, para demonstran tetap bertahan enggan masuk ke tempat yang telah diarahkan pihak DPRD Bali.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta kepada awak media menerangkan, penerimaan aspirasi tidak harus dilakukan di jalan. “Kami pada prinsipnya siap menerima mereka, kami di sini sejak pukul 13.00. Kami sediakan tempat sesuai dengan aturan atau di rumah sidang. Kan tidak harus di jalan,” jelasnya Budiarta.

Budiarta didampingi Ketua BK DPRD Bali Ketut Boping Suryadi melanjutkan, RUU Cipta Kerja Omnibus Law merupakan produk pemerintah pusat, jika ada aspirasi dari daerah, maka mereka akan meneruskan ke pusat. “Ini (RUU Omnibus Law) kan inisiatif DPR RI. Kemudian ada aspirasi dari daerah, maka kami akan teruskan. Ada aspirasi dari daerah, karena kami wakil masyarakat di daerah, maka kami menyambungkan ke pusat,” jelasnya lagi.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Kelompok yang mengorganisir diri dalam ‘Gerakan Bali Tidak Diam’ kembali menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Aksi yang digelar pada Kamis (16/7) diikuti ratusan mahasiswa dan pemuda.

Dari pantauan Bali Express (Jawa Pos Group), para demonstran berkumpul di sebelah timur Monumen Bajra Sandhi. Kemudian melakukan long march ke gedung DPRD Provinsi Bali. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk penolakan terhadap RUU Omnibus Law, yang menurutnya akan dibahas, Kamis (16/7) saat sidang paripurna DPR RI.

Koordinator Aksi Abror Torik Tanjilla kepada awak media menerangkan, aksi mereka hari ini menuntut DPR RI menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law. “Kami meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law dihentikan. Karena menurut analisa kami, adanya RUU ini akan membuat dunia pendidikan semakin dikomersialisasi, dan juga para tenaga kerja kontrak akan semakin sulit untuk menjadi pegawai tetap. Kami juga meminta Presiden membatalkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang RUU Cipta Kerja,” ungkapnya.

Adanya klaim dari sebuah lembaga survey yang mengatakan 85 persen masyarakat Bali menerima RUU Omnibus Law, menurut Torik, tidak benar. “Hari ini kami buktikan Bali menolak RUU Omnibus Law,” jelasnya lagi.

Ketika sampai di depan gerbang DPRD Bali, para demonstran kembali berunjuk rasa dengan menutup Jalan Kusuma Atmadja depan gedung dewan Bali. Para demonstran meminta perwakilan DPRD Bali keluar untuk menemui mereka. Permintaan itu pun mengundang perbedaan pandangan terkait lokasi penerimaan aspirasi antara demonstran dengan anggota DPRD yang akan menerima. Tak ayal negosiasi alot terjadi antara demonstran dan pihak DPRD Bali dijembatani polisi yang mengamankan jalannya aksi. Para demonstran tetap tidak mau masuk ke wantilan ataupun lobi DPRD. Sementara pihak DPRD Bali tetap pada pendirian untuk penerimaan masa aksi harus di dalam gedung.

Para demonstran kemudian memasang tenda di depan gerbang DPRD Bali dan di tengah Jalan Kusuma Atmadja. Hingga sore, para demonstran tetap bertahan enggan masuk ke tempat yang telah diarahkan pihak DPRD Bali.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta kepada awak media menerangkan, penerimaan aspirasi tidak harus dilakukan di jalan. “Kami pada prinsipnya siap menerima mereka, kami di sini sejak pukul 13.00. Kami sediakan tempat sesuai dengan aturan atau di rumah sidang. Kan tidak harus di jalan,” jelasnya Budiarta.

Budiarta didampingi Ketua BK DPRD Bali Ketut Boping Suryadi melanjutkan, RUU Cipta Kerja Omnibus Law merupakan produk pemerintah pusat, jika ada aspirasi dari daerah, maka mereka akan meneruskan ke pusat. “Ini (RUU Omnibus Law) kan inisiatif DPR RI. Kemudian ada aspirasi dari daerah, maka kami akan teruskan. Ada aspirasi dari daerah, karena kami wakil masyarakat di daerah, maka kami menyambungkan ke pusat,” jelasnya lagi.


Most Read

Artikel Terbaru

/