alexametrics
26.5 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

Pansus I DPRD Buleleng Godok Ranperda Pengelolaan Limbah Domestik

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Pansus I DPRD Buleleng tengah menggodok ranperda terkait Pengelolaan Limbah Domestik. Pembahasan pun melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

Rapat pansus dipimpin langsng Ketua Pansus I I Ketut Ngurah Arya serta didampingi tim Ahli DPRD Buleleng serta dari SKPD terkait yang bertempat diruang Komisi III DPRD Buleleng, Jumat (15/7).

Ketua Pansus I Ketut Ngurah Arya menyampaikan untuk mematangkan dan menyamakan persepsi terkait dengan Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik, Pansus I mengundang dinas terkait untuk berunding bersama.

Menurutnya, dalam pandangan Pansus I masih ada beberapa yang perlu di bahas untuk mencari saran dan masukan diantaranya beberapa pasal, sangsi yang diberikan bagi pelanggar perda serta penggelolaan air limbah rumah tangga non kakus yang menghasilkan Grey Water.

Baca Juga :  Bekal Mulai Menipis, Pengungsi Isi Waktu dengan Majejaitan

“Pematangan ranperda ini membutuhkan saran dan usulan seperti apa teknisnya agar tidak memberatkan satu pihak saja. KArena selama ini soal limbah sangat riskan,” kata dia.

Anggota Pansus I, Gede Wisnaya Wisna dalam rapat menyampaikan perlunya ada penggelolaan air limbah non kakus (grey water) dan air limbah kakus (black water) serta sangsi yang diberikan kepada para pelanggar agar ada efek jera serta adannya sosialisasi tentang penggelolaan limbah domestik. “Hal ini dilakukan agar tidak sembarangan dalam pembuangan limbah,” terangnya.

Dalam rapat antara Pansus I dengan SKPD terkait, sudah disepakati beberapa masukan diantaranya terkait dengan perubahan di beberapa pasal, pengolahan air limbah di IPLT yang dibuang ke badan air pemukiman harus memenuhi standar baku mutu melalui uji laboratorium dan sangsi tidak pidana bila terjadi pelanggaran paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

Baca Juga :  Pesta Arak, Teler, Keroyok Teman Sendiri

“Sudah ada kesepakatan antar pansus dengan SKPD terkait subtansi Ranperda Pengelolaan Limbah Domestik, selanjutnya hasil dari rapat ini akan dilanjutkan pembahasannya pada rapat selanjutnya,” tambah Ngurah Arya.

 






Reporter: Dian Suryantini

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Pansus I DPRD Buleleng tengah menggodok ranperda terkait Pengelolaan Limbah Domestik. Pembahasan pun melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

Rapat pansus dipimpin langsng Ketua Pansus I I Ketut Ngurah Arya serta didampingi tim Ahli DPRD Buleleng serta dari SKPD terkait yang bertempat diruang Komisi III DPRD Buleleng, Jumat (15/7).

Ketua Pansus I Ketut Ngurah Arya menyampaikan untuk mematangkan dan menyamakan persepsi terkait dengan Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik, Pansus I mengundang dinas terkait untuk berunding bersama.

Menurutnya, dalam pandangan Pansus I masih ada beberapa yang perlu di bahas untuk mencari saran dan masukan diantaranya beberapa pasal, sangsi yang diberikan bagi pelanggar perda serta penggelolaan air limbah rumah tangga non kakus yang menghasilkan Grey Water.

Baca Juga :  Layanan RSUD Dikeluhkan, Dewan Pertanyakan Kiat Manajemen

“Pematangan ranperda ini membutuhkan saran dan usulan seperti apa teknisnya agar tidak memberatkan satu pihak saja. KArena selama ini soal limbah sangat riskan,” kata dia.

Anggota Pansus I, Gede Wisnaya Wisna dalam rapat menyampaikan perlunya ada penggelolaan air limbah non kakus (grey water) dan air limbah kakus (black water) serta sangsi yang diberikan kepada para pelanggar agar ada efek jera serta adannya sosialisasi tentang penggelolaan limbah domestik. “Hal ini dilakukan agar tidak sembarangan dalam pembuangan limbah,” terangnya.

Dalam rapat antara Pansus I dengan SKPD terkait, sudah disepakati beberapa masukan diantaranya terkait dengan perubahan di beberapa pasal, pengolahan air limbah di IPLT yang dibuang ke badan air pemukiman harus memenuhi standar baku mutu melalui uji laboratorium dan sangsi tidak pidana bila terjadi pelanggaran paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

Baca Juga :  Bekal Mulai Menipis, Pengungsi Isi Waktu dengan Majejaitan

“Sudah ada kesepakatan antar pansus dengan SKPD terkait subtansi Ranperda Pengelolaan Limbah Domestik, selanjutnya hasil dari rapat ini akan dilanjutkan pembahasannya pada rapat selanjutnya,” tambah Ngurah Arya.

 






Reporter: Dian Suryantini

Most Read

Artikel Terbaru

/