alexametrics
30.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Tersangka Korupsi Sesajen Diisyaratkan Bertambah

DENPASAR, BALI EXPRESS- Penyidik Pidsus Kejari Denpasar, Senin (16/8) memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Mataram alias IGM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sesajen. Kendati sudah ditetapkan tersangka, penyidik belum melakukan penahanan. 

Kepala Seksi Intelijen Kejari Denpasar Kadek Hari Supriyadi mengatakan, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan asumsi agar mudah untuk mendalami kasus ini selanjutnya.

Informasi internal Kejari Denpasar, kabarnya kasus ini akan berkembang. Bahkan akan ada penambahan tersangka. Ditanya apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini, Kadek Hari Supriyadi menyatakan tergantung dari pemeriksaan. “Nanti dievaluasi dari keterangan saksi maupun tersangka, apa ada tersangka lain atau tidak,” jawab Kadek Hari Supriyadi. 

IGM mendatangi Kejari Denpasar memenuhi panggilan penyidik Kejari untuk diperiksa seusai ditetapkan sebagai tersangka. Namun, beberapa waktu lalu  penyidik urung memeriksa IGM lantaran tidak didampingi penasihat hukum.

Dalam kesempatan yang kedua ini, IGM didampingi penasihat hukumnya diperiksa selama kurang lebih 6 jam terhitung sejak pukul 09.00 hingga pukul 15.30 di ruang Pidsus Kejari Denpasar. Tersangka dicecar sekitar 62 pertanyaan seputar perencanaan,  penganggaran, realisasi,  pertanggungjawaban BKK Pemprov Bali dan BKK Pemkot Denpasar untuk banjar adat se-kota Denpasar.

Lebih lanjut, kata Hari, ke depan tim penyidik akan mendalami lagi hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Apabila nantinya keterangan tersangka masih dianggap belum mencukupi atau ada kekurangan maka tersangka akan dipanggil lagi. “Untuk sementara pemeriksaan dianggap cukup. Namun tidak menutup kemungkinan apabila tim penyidik memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan,” ujarnya.

Sementara itu, IGM yang didampingi penasihat hukumnya Komang Sutrisna, memilih untuk irit bicara dengan alasan masih dalam tahap penyidikan. “Mengenai materi (pemeriksaan) itu sudah masuk pokok materi. Jadi keterangan semuanya ada di penyidik. Jadi kami tidak dapat mengungkapkan semuanya. Kan masih tahap penyidikan. Nantikan ada tahap-tahap berikutnya,” katanya.

Seperti diketahui,  IGM merupakan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kota Denpasar dan APBD Pemprov Bali tahun anggaran 2019/2020. Dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tersangka IGM tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif.

Perbuatan tersangka menyebabkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 miliar lebih. Adapun pasal disangkakan yaitu  Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.


DENPASAR, BALI EXPRESS- Penyidik Pidsus Kejari Denpasar, Senin (16/8) memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Mataram alias IGM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sesajen. Kendati sudah ditetapkan tersangka, penyidik belum melakukan penahanan. 

Kepala Seksi Intelijen Kejari Denpasar Kadek Hari Supriyadi mengatakan, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan asumsi agar mudah untuk mendalami kasus ini selanjutnya.

Informasi internal Kejari Denpasar, kabarnya kasus ini akan berkembang. Bahkan akan ada penambahan tersangka. Ditanya apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini, Kadek Hari Supriyadi menyatakan tergantung dari pemeriksaan. “Nanti dievaluasi dari keterangan saksi maupun tersangka, apa ada tersangka lain atau tidak,” jawab Kadek Hari Supriyadi. 

IGM mendatangi Kejari Denpasar memenuhi panggilan penyidik Kejari untuk diperiksa seusai ditetapkan sebagai tersangka. Namun, beberapa waktu lalu  penyidik urung memeriksa IGM lantaran tidak didampingi penasihat hukum.

Dalam kesempatan yang kedua ini, IGM didampingi penasihat hukumnya diperiksa selama kurang lebih 6 jam terhitung sejak pukul 09.00 hingga pukul 15.30 di ruang Pidsus Kejari Denpasar. Tersangka dicecar sekitar 62 pertanyaan seputar perencanaan,  penganggaran, realisasi,  pertanggungjawaban BKK Pemprov Bali dan BKK Pemkot Denpasar untuk banjar adat se-kota Denpasar.

Lebih lanjut, kata Hari, ke depan tim penyidik akan mendalami lagi hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Apabila nantinya keterangan tersangka masih dianggap belum mencukupi atau ada kekurangan maka tersangka akan dipanggil lagi. “Untuk sementara pemeriksaan dianggap cukup. Namun tidak menutup kemungkinan apabila tim penyidik memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan,” ujarnya.

Sementara itu, IGM yang didampingi penasihat hukumnya Komang Sutrisna, memilih untuk irit bicara dengan alasan masih dalam tahap penyidikan. “Mengenai materi (pemeriksaan) itu sudah masuk pokok materi. Jadi keterangan semuanya ada di penyidik. Jadi kami tidak dapat mengungkapkan semuanya. Kan masih tahap penyidikan. Nantikan ada tahap-tahap berikutnya,” katanya.

Seperti diketahui,  IGM merupakan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kota Denpasar dan APBD Pemprov Bali tahun anggaran 2019/2020. Dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tersangka IGM tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif.

Perbuatan tersangka menyebabkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 miliar lebih. Adapun pasal disangkakan yaitu  Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Most Read

Artikel Terbaru

/