Selasa, 26 Oct 2021
Bali Express
Home / Bali
icon featured
Bali

SHM Pura Jurit Dikembalikan, Legalitas HGB PT. Marindo Belum Jelas

17 September 2021, 11: 21: 59 WIB | editor : Nyoman Suarna

SHM Pura Jurit Dikembalikan, Legalitas HGB PT. Marindo Belum Jelas

Ilustrasi (istimewa/net)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS - Belum lama ini, dokumen sertifikat hak milik (SHM) bernomor 5048 berlabel "B" milik Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu, Jimbaran Kuta Selatan, diklaim telah dikembalikan melalui Notaris Nyoman Sudjarni SH. oleh Polda Bali. Hal itu disampaikan Kabid Humas Kombespol Syamsi pada Rabu (8/9).

Sehingga kasus pemalsuan yang menyeret nama eks Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta itu diakui telah tuntas sepenuhnya. "Kalau SHM berlabel "A" itu adalah palsu, sehingga tetap disita oleh penyidik Ditreskrimum Polda Bali," ujarnya kepada wartawan kala itu. Namun, ternyata masih ada yang belum jelas. Yakni legalitas SHM palsu yang sudah dilepas dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 5074 seluas 38.650 M2 kepada PT. Marindo Gemilang berlokasi di Surabaya Jawa Timur.

Kali ini, pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali dan BPN Badung yang enggan memberikan komentar resmi terkait masalah itu. Padahal diketahui, Kanwil BPN Provinsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor SK 0001/HGB/BPN.51/2014, tanggal 2 April 2014 tentang pemberian HGB kepada PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya Jawa Timur atas tanah di SHM nomor 5048 Pura Jurit, yang dimatikan karena dihapus hak seluruhnya berdasarkan keputusan tersebut. 

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Badung Tebar Jutaan Benih Ikan

Penata Pertanahan Muda BPN Bali bernama Eka Arya Wirata, yang dihubungi berucap bukan kewenanganya untuk menjawab. "Terkait riwayat tanah itu hal yang dikecualikan dalam aturan kami. Riwayat tanah hanya dapat diberikan kepada pemilik tanah dan/instansi yang mempunyai kewenangan dalam rangka penegakan hukum. Untuk riwayat penanganan laporan di kepolisian, terkait penyitaan mungkin bisa tanyakan ke penyidik mengenai hal tersebut. Terimakasih," jawabnya.

Sebagaimana diberitakan, kasus ini diawali laporan I Made Subakat ke SPKT Polda Bali terkait dugaan pemalsuan SHM nomor 5048 tanah Puri Luhur/Jurit Uluwatu tahun 2016. Dengan terlapor Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.  Dalam pemeriksaan, Wayan Wakil (Terpidana 12 tahun, kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), penipuan atau pemalsuan bersama mantan Wagub Bali Ketut Sudikerta) mengaku dirinya mengambil SHM nomor 5048 yang dititipkan pihak Pura Jurit ke Notaris Ni Nyoman Sudjarni dengan surat tanda terima tertanggal 15 Juli 2013. 

Tetapi dari hasil pengecekan Labfor Bareskrim cabang Polresta Denpasar, terungkap bahwa surat tanda terima pada cap stempel dan tanda tangan Notaris Ni Nyoman Sudjarni dipalsukan pembuatannya melalui percetakan alat printer scanner oleh terlapor Wayan Wakil. Sementara Anak Agung Ngurah Agung terlibat dalam melepaskan hak tanah kepada PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya berdasarkan akta nomor 50 tertanggal 20 Desember 2013 di Notaris Ketut Neli Asih SH.   

Kemudian dalam penyelidikan ditemukan 2 SHM nomor 5048 dan salah satu diantaranya palsu yang disita dari kantor BPN Badung. Hingga penyidik sempat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tertanggal 22 Januari 2016 dengan alasan tidak cukup bukti dan membuat Laporan Polisi Model A nomor LA-A/28/1/2016/Bali/SPKT/20 Januari 2016.

Dengan terlapor Kadek Apsariani dan kawan-kawan (oknum BPN Badung). Kombes Syamsi membeberkan alasan pembuatan Laporan Polisi Model A tersebut, lantaran saat penyelidikan ternyata mengarah ke mantan Kepala BPN Badung, Tri Nugraha atas kasus gratifikasi dan pencucian uang beberapa sertifikat tanah, salah satunya SHM Pura Jurit Uluwatu, Pecatu. "Ya penyelidikan ternyata mengarah kepada Kepala BPN Badung sehingga penyidik membuat laporan Polisi Model A," tutur mantan Kabid Humas Polda Bengkulu ini. 

Namun karena insiden tragis, pada akhirnya penyidik kembali mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor S.Tap/222b/VI/2021/Ditreskrimum tertanggal 9 Juni 2021 dan akhirnya menghentikan kasus pemalsuan terhadap perkara dua terlapor Wayan Wakil dan AA Ngurah Agung. Kombes Syamsi membenarkan hal itu karena tersangka utamanya yakni mantan Kepala BPN Badung, Tri Nugraha (53) meninggal dunia akibat menembak dirinya sendiri di kamar mandi Kejaksaan Negeri Denpasar.

Dengan pengembalian SHM nomor 5048 kepada Notaris Ni Nyoman Sudjarni, Kombes Syamsi mengatakan kasus pemalsuan tanah Pura Jurit telah berakhir. "Karena tersangka utamanya meninggal dunia sehingga sertifikat asli dikembalikan kepada notaris. Sertifikat itu disita untuk pembanding saja (uji labfor)," tutupnya. (ges)

(bx/ras/man/JPR)

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia