alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, July 3, 2022

Bupati Tawarkan Win-win Solution, Semua Akan Di-nol-kan

GIANYAR, BALI EXPRESS – Sengketa lahan di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, akhirnya diselesaikan dengan win-wim solution oleh Bupati Gianyar. Setelah kedua belah pihak dipertemukan, lahirkan sebuah draf perjanjian yang pada intinya diterima kedua belah pihak bahwa status tanah yang ada di wilayah Teba krama atau dibelakang sikut satak di-nol-kan serta laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajuru Adat dicabut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, upaya penyelesaian masalah itu diawali dengan pertemuan dengan  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) serta MDA Gianyar yang digelar Jumat (15/10). Selanjutnya kedua belah pihak yang bersengketa pun diundang dalam sebuah pertemuan, Sabtu (16/10). Hingga akhirnya menghasilkan sebuah draft perjanjian untuk  kedua belah pihak sebagai opsi penyelasaian secara win-win solution. Draf perjanjian itu pun diterima oleh kedua belah pihak.

Menurut sumber di lapangan, draf perjanjian itu memuat sejumlah poin yang akhirnya mampu meluluhkan kekhawatiran kedua belah pihak. Diantaranya, sertifikat hak milik untuk teba akan dibuatkan perjanjian dua belah pihak dan Bupati akan menjadi saksi. Disamping itu dipastikan tidak akan ada yang menghalangi warga memproses hak milik. Kemudian untuk pekarangan sikut satak,  warga setuju dengan status  AYDS dengan menyesuasikan kondisi di lapangan. Untuk warga yang dikenai sanksi adat, Bupati pun menjadi jaminan untuk dicabut. Sementara tanah-tanah lainnya yang memang druwen Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Pemerintah akan membantu proses sertifikasinya  menjadi tanah milik adat.

Lalu untuk masalah Bendesa dan Prajuru yang juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan awig-awig dan perarem,  penyelesaiannya akan di tangani oleh Majelis Desa Adat.  Sedangkan mengenai Bendesa Adat Jero Kuta yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan surat, Bupati sendiri yang akan berkoordinasi dengan aparat hukum baik di Polres Gianyar maupun Kejaksaan Negeri Gianyar. Dengan adanya keputusan tersebut, diharapkan permasalahan di Desa Adat Jero Kuta Pejeng tak lagi berlarut-larut dan dapat menjadi pembelajaran ke depannya agar permasalahan sejenis disikapi secara arif dan bijaksana serta mengesampingan egoisme.

Terkait hal tersebut, Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng Cokorda Gede Putra Pemayun membenarkan jika Bupati Gianyar menawarkan win-win solution dalam persoalan tersebut. Pihaknya pun menyambut baik solusi yang diberikan oleh Bupati tersebut dan berharap poin-potin tersebut dapat dijalankan tanpa ada permasalahan lain. “Pada intinya, draf perjanjian itu disebutkan bahwa semuanya akan dinolkan. Sanksi adat dicabut dan dari pihak krama yang sebelumnya melakukan penolakan dan laporan ke kepolisian juga dicabut,” tegasnya saat dikonfirmasi Minggu (17/10).

Namun saat ini pihaknya masih menunggu draf perjanjian yang dimaksud selesai dibuat, untuk selanjutnya dipelajari dan tentunya nanti  akan diharmonisasikan bersama. “Kalau mengenai pencabutan sanksi ini, nanti akan dibuat perjanjian kedua belah pihak oleh Pak Bupati. Setelah ditandatangani barulah nanti kita sampaikan dalam paruman,” tandasnya. 


GIANYAR, BALI EXPRESS – Sengketa lahan di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, akhirnya diselesaikan dengan win-wim solution oleh Bupati Gianyar. Setelah kedua belah pihak dipertemukan, lahirkan sebuah draf perjanjian yang pada intinya diterima kedua belah pihak bahwa status tanah yang ada di wilayah Teba krama atau dibelakang sikut satak di-nol-kan serta laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajuru Adat dicabut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, upaya penyelesaian masalah itu diawali dengan pertemuan dengan  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) serta MDA Gianyar yang digelar Jumat (15/10). Selanjutnya kedua belah pihak yang bersengketa pun diundang dalam sebuah pertemuan, Sabtu (16/10). Hingga akhirnya menghasilkan sebuah draft perjanjian untuk  kedua belah pihak sebagai opsi penyelasaian secara win-win solution. Draf perjanjian itu pun diterima oleh kedua belah pihak.

Menurut sumber di lapangan, draf perjanjian itu memuat sejumlah poin yang akhirnya mampu meluluhkan kekhawatiran kedua belah pihak. Diantaranya, sertifikat hak milik untuk teba akan dibuatkan perjanjian dua belah pihak dan Bupati akan menjadi saksi. Disamping itu dipastikan tidak akan ada yang menghalangi warga memproses hak milik. Kemudian untuk pekarangan sikut satak,  warga setuju dengan status  AYDS dengan menyesuasikan kondisi di lapangan. Untuk warga yang dikenai sanksi adat, Bupati pun menjadi jaminan untuk dicabut. Sementara tanah-tanah lainnya yang memang druwen Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Pemerintah akan membantu proses sertifikasinya  menjadi tanah milik adat.

Lalu untuk masalah Bendesa dan Prajuru yang juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan awig-awig dan perarem,  penyelesaiannya akan di tangani oleh Majelis Desa Adat.  Sedangkan mengenai Bendesa Adat Jero Kuta yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan surat, Bupati sendiri yang akan berkoordinasi dengan aparat hukum baik di Polres Gianyar maupun Kejaksaan Negeri Gianyar. Dengan adanya keputusan tersebut, diharapkan permasalahan di Desa Adat Jero Kuta Pejeng tak lagi berlarut-larut dan dapat menjadi pembelajaran ke depannya agar permasalahan sejenis disikapi secara arif dan bijaksana serta mengesampingan egoisme.

Terkait hal tersebut, Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng Cokorda Gede Putra Pemayun membenarkan jika Bupati Gianyar menawarkan win-win solution dalam persoalan tersebut. Pihaknya pun menyambut baik solusi yang diberikan oleh Bupati tersebut dan berharap poin-potin tersebut dapat dijalankan tanpa ada permasalahan lain. “Pada intinya, draf perjanjian itu disebutkan bahwa semuanya akan dinolkan. Sanksi adat dicabut dan dari pihak krama yang sebelumnya melakukan penolakan dan laporan ke kepolisian juga dicabut,” tegasnya saat dikonfirmasi Minggu (17/10).

Namun saat ini pihaknya masih menunggu draf perjanjian yang dimaksud selesai dibuat, untuk selanjutnya dipelajari dan tentunya nanti  akan diharmonisasikan bersama. “Kalau mengenai pencabutan sanksi ini, nanti akan dibuat perjanjian kedua belah pihak oleh Pak Bupati. Setelah ditandatangani barulah nanti kita sampaikan dalam paruman,” tandasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/