alexametrics
27.8 C
Denpasar
Saturday, June 25, 2022

Soal Tes Covid-19, Sekda Dewa Indra : Ini Jalan Tengah

DENPASAR, BALI EXPRESS – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali angkat bicara soal polemik yang muncul terkait syarat masuk ke Bali bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang wajib tes Covid-19 dengan hasil negatif.

Uji swab PCR bagi penumpang pesawat dan rapid test Antigen bagi yang melakukan perjalanan darat dan laut. Sebagaimana ketentuan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 (SE 2021/2020).

Saat menyampaikan perubahan atau penyesuaian terkait penerapan ketentuan masuk ke Bali bagi PPDN pada Kamis sore (17/12), Dewa Indra menegaskan bahwa SE 2021/2020 pada prinsipnya menjaga keseimbangan antara kepentingan mencegah penyebaran Covid-19 dengan kepentingan pariwisata.

Disamping sebagai tindak lanjut rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Pusat yang dipimpin Menko Marvest pada Senin (14/12). “Sekali lagi ini adalah keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara pariwisata dan pencegahan penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Kesimbangan yang dimaksud dia ilustrasikan melalui dua kebijakan ekstrim. Kebijakan ekstrim pertama, membuka seluas-luasnya pintu masuk ke Bali demi kepentingan pariwisata dan perekonomian.

“Kalau berpikir untuk pariwisata, ya kan, buka pintu seluas-luasnya. Bila perlu tanpa screening. Tanpa pemeriksaan apapun. Demi pariwisata. Sehingga banyak orang datang ke Bali. Pariwisata hidup. Perekonomian hidup,” ujarnya.

Atau, sambung dia, kebijakan ekstrim lainnya, menutup pintu masuk ke Bali untuk memudahkan pengendalian penyebaran Covid-19. “Supaya tidak tumbuh lagi di Bali. Tidak meluas lagi di Bali. Maka tutup pariwisata. Melarang liburan ke Bali. Itu ekstrimnya,” sambung Dewa Indra.

Karena itu, menurutnya, SE 2021/2020 merupakan jalan tengah dari dua kebijakan ekstrim tersebut. “Jalan tengahnya adalah pintu Bali kami buka tetapi dengan persyaratan. Supaya orang bisa datang ke Bali tidak menimbulkan pertumbuhan kasus baru. Karena ini ratusan ribu orang potensi datang ke Bali. Maka dilakukan pembatasan. Bukan pelarangan,” pungkasnya.

Menurutnya, kebijakan yang ditempuh melalui SE 2021/2020 harus dilihat dari dua perspektif tersebut. Sehingga kalau hanya dilihat dari perspektif pariwisata semata dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi mengenai pembatalan kedatangan wisatawan, pihaknya tidak memungkiri itu bisa terjadi.

“Kalaupun benar adanya, maka itu merupakan cost yang harus dibayar untuk menjaga keseimbangan itu. Karena kami mengambil jalan tengah,” ujar Dewa Indra.

Dikatakan, bila tidak ada yang mau rugi dari sisi ekonomi, maka pelonggaran dilakukan. Namun di sisi lain, angka kasus positif Covid-19 meningkat.

“Angka kesakitan meningkat. Bukan tidak mungkin angka kematian meningkat. Ini juga kalau dihitung dengan biaya, tidak terhitung biayanya, kalau sampai korban jiwa bertambah,” ujarnya mempertegas.

Lagipula, sambung Dewa Indra, penerapan pembatasan ini sebagai bagian dari persiapan Bali untuk membuka diri sebagai daerah pariwisata internasional. Sekaligus tantangan bagi Bali dalam membangun kepercayaan internasional.

“Ujian penting dalam membangun kepercayaan internasional akan adanya satu sistem yang baik dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Bali,” tandasnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali angkat bicara soal polemik yang muncul terkait syarat masuk ke Bali bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang wajib tes Covid-19 dengan hasil negatif.

Uji swab PCR bagi penumpang pesawat dan rapid test Antigen bagi yang melakukan perjalanan darat dan laut. Sebagaimana ketentuan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 (SE 2021/2020).

Saat menyampaikan perubahan atau penyesuaian terkait penerapan ketentuan masuk ke Bali bagi PPDN pada Kamis sore (17/12), Dewa Indra menegaskan bahwa SE 2021/2020 pada prinsipnya menjaga keseimbangan antara kepentingan mencegah penyebaran Covid-19 dengan kepentingan pariwisata.

Disamping sebagai tindak lanjut rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Pusat yang dipimpin Menko Marvest pada Senin (14/12). “Sekali lagi ini adalah keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara pariwisata dan pencegahan penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Kesimbangan yang dimaksud dia ilustrasikan melalui dua kebijakan ekstrim. Kebijakan ekstrim pertama, membuka seluas-luasnya pintu masuk ke Bali demi kepentingan pariwisata dan perekonomian.

“Kalau berpikir untuk pariwisata, ya kan, buka pintu seluas-luasnya. Bila perlu tanpa screening. Tanpa pemeriksaan apapun. Demi pariwisata. Sehingga banyak orang datang ke Bali. Pariwisata hidup. Perekonomian hidup,” ujarnya.

Atau, sambung dia, kebijakan ekstrim lainnya, menutup pintu masuk ke Bali untuk memudahkan pengendalian penyebaran Covid-19. “Supaya tidak tumbuh lagi di Bali. Tidak meluas lagi di Bali. Maka tutup pariwisata. Melarang liburan ke Bali. Itu ekstrimnya,” sambung Dewa Indra.

Karena itu, menurutnya, SE 2021/2020 merupakan jalan tengah dari dua kebijakan ekstrim tersebut. “Jalan tengahnya adalah pintu Bali kami buka tetapi dengan persyaratan. Supaya orang bisa datang ke Bali tidak menimbulkan pertumbuhan kasus baru. Karena ini ratusan ribu orang potensi datang ke Bali. Maka dilakukan pembatasan. Bukan pelarangan,” pungkasnya.

Menurutnya, kebijakan yang ditempuh melalui SE 2021/2020 harus dilihat dari dua perspektif tersebut. Sehingga kalau hanya dilihat dari perspektif pariwisata semata dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi mengenai pembatalan kedatangan wisatawan, pihaknya tidak memungkiri itu bisa terjadi.

“Kalaupun benar adanya, maka itu merupakan cost yang harus dibayar untuk menjaga keseimbangan itu. Karena kami mengambil jalan tengah,” ujar Dewa Indra.

Dikatakan, bila tidak ada yang mau rugi dari sisi ekonomi, maka pelonggaran dilakukan. Namun di sisi lain, angka kasus positif Covid-19 meningkat.

“Angka kesakitan meningkat. Bukan tidak mungkin angka kematian meningkat. Ini juga kalau dihitung dengan biaya, tidak terhitung biayanya, kalau sampai korban jiwa bertambah,” ujarnya mempertegas.

Lagipula, sambung Dewa Indra, penerapan pembatasan ini sebagai bagian dari persiapan Bali untuk membuka diri sebagai daerah pariwisata internasional. Sekaligus tantangan bagi Bali dalam membangun kepercayaan internasional.

“Ujian penting dalam membangun kepercayaan internasional akan adanya satu sistem yang baik dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Bali,” tandasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/