Minggu, 28 Nov 2021
Bali Express
Home / Bali
icon featured
Bali

Syarat Tes Covid-19 untuk Masuk ke Bali Diperlunak

17 Desember 2020, 19: 31: 44 WIB | editor : Chairul Amri Simabur

Syarat Tes Covid-19 untuk Masuk ke Bali Diperlunak

DILONGGARKAN : Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menjelaskan beberapa poin pelonggaran dari ketentuan tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan ke Bali pada Kamis sore (17/12). (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

DENPASAR, BALI EXPRESS – Ketentuan wajib uji swab PCR dengan hasil negatif Covid-19 bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) ke Bali minimal dua hari sebelum keberangkatan akhirnya diperlunak. Begitu juga wajib rapid test Antigen bagi PPDN dengan transportasi darat maupun laut.

Ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 (SE 2021/2020) itu sedikit dilonggarkan pada beberapa poinnya.

Pelonggaran itu menjadi kesepakatan dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan yang diikuti Gubernur Bali Wayan Koster pada Kamis (17/12) sekitar pukul 14.00 Wita.

Baca juga: Cegah Kerumunan, Polres Badung Gelar Patroli Gabungan

Syarat Tes Covid-19 untuk Masuk ke Bali Diperlunak (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

“Setelah mendengar dan mendapatkan masukan dari opini yang berkembang di masyarakat, sehingga tadi diadakan rapat dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” jelas Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam keterangannya pada Kamis sore.

Dikatakan, ada beberapa poin penting atau penyesuaian yang disepakati dalam rapat yang juga dihadiri beberapa menteri dan kepala daerah tersebut. Khususnya terkait ketentuan uji swab PCR dan rapid test Antigen tersebut. Penyesuaian pertama, ketentuan mengenai wajib uji swab PCR dengan hasil negatif bagi penumpang pesawat dan rapid test Antigen bagi PPDN melalui jalur darat dan laut diundur sehari pemberlakuannya. Dari yang semula Jumat (18/12) menjadi Sabtu (19/12).

“Ini secara nasional. Tidak hanya di Bali. Tidak ada yang salah pada SE (2021/2020) karena dalam rakor sebelumnya, pada 14 Desember 2020 kemarin, memang diarahkan mulai berlaku pada 18 Desember 2020. Tetapi tadi Menko Marvest, setelah mendengar masukan, menjadi mulai 19 Desember 2020,” ungkap Dewa Indra yang juga Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

Penyesuaian yang kedua mengenai batas waktu terkait ketentuan wajib uji swab PCR dan rapid test Antigen dengan hasil negatif Covid-19. Semula, dalam SE 2021/2020 disebutkan kewajiban menunjukkan hasil tes tersebut minimal dua hari sebelum keberangkatan (H-2). Namun ketentuan itu diperlonggar menjadi H-7 sebelum keberangkatan.

“Artinya kalau sudah punya hasil swab PCR, tiga hari sebelum berangkat, empat hari sebelum berangkat, lima hari sebelum berangkat, enam hari sebelum berangkat, tujuh hari sebelum berangkat boleh. Asal masih berlaku. Berlakunya PCR 14 hari sepanjang masih berlaku H-7 boleh. Jadi ini ada pelongaran,” imbuh Dewa Indra yang didampingi Sekretaris Satgas Covid-19 Bali Made Rentin dan Kepala Diskes Bali dr Ketut Suarjaya.

Kemudian, sambung dia, penyesuaian yang ketiga terkait dengan orang-orang yang dikecualikan dari ketentuan tersebut. Mereka yang masuk pengecualian dari ketentuan wajib uji swab PCR dan rapid test Antigen antara lain penumpang di bawah usia 12 tahun.

Pengecualian ini juga ditambah sesuai dengan hasil kesepakatan rapat antara Gubernur Bali dengan Forkompinda dan pemangku kepentingan lainnya pada Rabu (16/12).

Pengecualian ini berlaku untuk penumpang pesawat transit. Kru pesawat yang tidak turun. Pesawat divert atau melakukan pendaratan darurat. Serta penumpang yang di daerah asalnya tidak memiliki fasilitas kesehatan yang melayani uji swab PCR.

“Penumpang yang berasal dari daerah-daerah yang tidak ada fasilitas PCR maka diizinkan tetapi setelah tiba di bandara oleh KKP diarahkan mengikuti tes PCR,” tegas Dewa Indra menjelaskan PPDN yang dikecualikan seperti hasil kesepakatan dalam rapat pada Gubernur Bali, Forkompinda Bali, serta beberapa pemangku kepentingan lainnya.

“Ini persoalan-persoalan lapangan yang tidak dimuat dalam SE namun disepakati dalam pertemuan,” jelasnya.

(bx/hai/hai/JPR)


Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia