alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Dirut Bank Buleleng 45 Klaim Penggugat Tak Pegang Bilyet Deposito

SINGARAJA, BALI EXPRESS-Direktur Utama (Dirut) BPR Bank Buleleng 45, Nyoman Suarjaya angkat bicara atas polemic deposito yang tidak bisa dicairkan. Hingga membuat dua orang nasabah sekaligus penggugat menyeret bank plat merah tersebut ke meja hijau.

Dikatakan Suarjaya, pihak bank sejatinya bukannya tidak ingin mencairkan dana deposito kedua masabah tersebut. Hanya saja diakui Suarjaya, kedua nasabah itu tidak bisa menunjukan bukti atau bilyet deposito yang dipegang kedua nasabah tersebut.

“Tentunya setiap orang yang ingin mengambil dana, kan harus ada bukti, ya bisa itu kartu tabungan atau kartu deposito. Kalau ada kartu deposito itu, jadi kami siap saja dam dalam hitungan menit sudah cair. Kalau tidak ada, apa dasar kami mencairkan dana itu, bisa jadi kami bermasalah hukum nanti,” ucap Suarjaya kepada awak media.

Suarjaya tak memungkiri, jika persoalan dana deposito tidak cair ini merupakan rentetan dari kasus korupsi salah satu eks karyawan di bank tersebut yakni PAA yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tipikor.

Dana itu tidak disetorkan ke kas Bank. “Itu kan perjanjian antara oknum (PAA mantan karyawan) dan masyarakat, uang itu tidak disetor ke bank. Bunga dibayar oleh oknum itu diluar ketentuan bank,” terang Suarjaya.

Kendati demikian, Suarjaya mengaku, akan menyerahkan semua proses yang kini sedang berlangsung di PN Singaraja. “Kami welcome saja, kan namanya masyarakat mau mencari keadilan. Klau dibilang wanprestasi, dimananya? Tidak ada perjanjian dengan kami (Bank Buleleleng 45). Apa dasar kami mencairkan dana itu? Ya, kami serahkan proses yang sedang berlangsung di pengadilan,” pungkas Suarjaya.

Terpisah, pada Kamis (18/3) penasehat hukum para penggugat membacakan gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja. Perkara tersebut awalnya terdaftar diregister PN Singaraja No. 63/Pdt.G/2021/Pn. Sgr., yakni antara Ketut Sarining selaku penggugat I dan Sadyah Ama selaku penggugat II melawan BPR Bank Buleleng 45 selaku pihak tergugat.

Sebelumnya, sempat dilakukan mediasi Kamis (4/3) lalu, yang dimediasi Hakim Mediasi PN Singaraja, AA. Ayu Sri Sudanthi. Hanya saja upaya itu gagal alias tidak menemukan kata sepakat, sehingga prosesnya pun terus dilanjutkan ke ranah hukum.

Koordinator Tim Penasehat Hukum para Penggugat, Gede Harja Astawa mengatakan, ada beberapa poin penting disampaikan dalam gugatan tersebut, termasuk salah satunya memohon Majelis Hakim untuk menetapkan sita jaminan atas aset milik Bank Buleleng 45 selaku tergugat sebagai pengganti dana deposito nasabah yang tak dicairkan.

“Dalam gugatan para penggugat, disamping menuntut tergugat untuk mengembalikan dana-dana para pihak penggugat dalam bentuk deposito, juga dalam tuntutannya meminta PN Singaraja menyita asset tergugat,” ujar Harja Astawa.

Perkara perdata ini berawal dari saat penggugat I dan penggugat II yang selama ini memang menjadi nasabah pihak tergugat, telah mendepositokan uangnya melalui salah satu mantan karyawan bank berinisial PAA yakni masing-masing penggugat I sebesar Rp200 juta dan penggugat II sebesar Rp150 juta.

Namun, karena adanya perbuatan korupsi oleh salah satu oknum pegawai berinisial PAA, dan kasusnya pun kini telah diputus melalui Pengadilan Tipikor sekitar tahun 2017 lalu. Sayangnya, dana deposito dari penggugat I dan penggugat II justru tidak mau dicairkan oleh tergugat walau sudah jatuh tempo.

“Dalam putusan mantan karyawan itu, diminta mengembalikan dana yang dikorupsi dan denda. Uang dikorupsi itu sudah dikembalikan kepada pihak bank, didalamnya ada uang klien kami. Malah uang itu tidak dikembalikan pihak bank ke klien kami saat waktu jatuh tempo,” ujar Harja Astawa.

Sejatinya para klien-nya berharap agar dalam mediasi ada itikad baik pihak tergugat untuk mencairkan deposito klien-nya yang merupakan haknya. “Klien kami hanya mohon keadilan agar uang mereka bisa kembali. Dan klien kami ini sempat jadi saksi, ketika sidang perkara korupsi karyawan itu,” pungkas Harja Astawa. 


SINGARAJA, BALI EXPRESS-Direktur Utama (Dirut) BPR Bank Buleleng 45, Nyoman Suarjaya angkat bicara atas polemic deposito yang tidak bisa dicairkan. Hingga membuat dua orang nasabah sekaligus penggugat menyeret bank plat merah tersebut ke meja hijau.

Dikatakan Suarjaya, pihak bank sejatinya bukannya tidak ingin mencairkan dana deposito kedua masabah tersebut. Hanya saja diakui Suarjaya, kedua nasabah itu tidak bisa menunjukan bukti atau bilyet deposito yang dipegang kedua nasabah tersebut.

“Tentunya setiap orang yang ingin mengambil dana, kan harus ada bukti, ya bisa itu kartu tabungan atau kartu deposito. Kalau ada kartu deposito itu, jadi kami siap saja dam dalam hitungan menit sudah cair. Kalau tidak ada, apa dasar kami mencairkan dana itu, bisa jadi kami bermasalah hukum nanti,” ucap Suarjaya kepada awak media.

Suarjaya tak memungkiri, jika persoalan dana deposito tidak cair ini merupakan rentetan dari kasus korupsi salah satu eks karyawan di bank tersebut yakni PAA yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tipikor.

Dana itu tidak disetorkan ke kas Bank. “Itu kan perjanjian antara oknum (PAA mantan karyawan) dan masyarakat, uang itu tidak disetor ke bank. Bunga dibayar oleh oknum itu diluar ketentuan bank,” terang Suarjaya.

Kendati demikian, Suarjaya mengaku, akan menyerahkan semua proses yang kini sedang berlangsung di PN Singaraja. “Kami welcome saja, kan namanya masyarakat mau mencari keadilan. Klau dibilang wanprestasi, dimananya? Tidak ada perjanjian dengan kami (Bank Buleleleng 45). Apa dasar kami mencairkan dana itu? Ya, kami serahkan proses yang sedang berlangsung di pengadilan,” pungkas Suarjaya.

Terpisah, pada Kamis (18/3) penasehat hukum para penggugat membacakan gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja. Perkara tersebut awalnya terdaftar diregister PN Singaraja No. 63/Pdt.G/2021/Pn. Sgr., yakni antara Ketut Sarining selaku penggugat I dan Sadyah Ama selaku penggugat II melawan BPR Bank Buleleng 45 selaku pihak tergugat.

Sebelumnya, sempat dilakukan mediasi Kamis (4/3) lalu, yang dimediasi Hakim Mediasi PN Singaraja, AA. Ayu Sri Sudanthi. Hanya saja upaya itu gagal alias tidak menemukan kata sepakat, sehingga prosesnya pun terus dilanjutkan ke ranah hukum.

Koordinator Tim Penasehat Hukum para Penggugat, Gede Harja Astawa mengatakan, ada beberapa poin penting disampaikan dalam gugatan tersebut, termasuk salah satunya memohon Majelis Hakim untuk menetapkan sita jaminan atas aset milik Bank Buleleng 45 selaku tergugat sebagai pengganti dana deposito nasabah yang tak dicairkan.

“Dalam gugatan para penggugat, disamping menuntut tergugat untuk mengembalikan dana-dana para pihak penggugat dalam bentuk deposito, juga dalam tuntutannya meminta PN Singaraja menyita asset tergugat,” ujar Harja Astawa.

Perkara perdata ini berawal dari saat penggugat I dan penggugat II yang selama ini memang menjadi nasabah pihak tergugat, telah mendepositokan uangnya melalui salah satu mantan karyawan bank berinisial PAA yakni masing-masing penggugat I sebesar Rp200 juta dan penggugat II sebesar Rp150 juta.

Namun, karena adanya perbuatan korupsi oleh salah satu oknum pegawai berinisial PAA, dan kasusnya pun kini telah diputus melalui Pengadilan Tipikor sekitar tahun 2017 lalu. Sayangnya, dana deposito dari penggugat I dan penggugat II justru tidak mau dicairkan oleh tergugat walau sudah jatuh tempo.

“Dalam putusan mantan karyawan itu, diminta mengembalikan dana yang dikorupsi dan denda. Uang dikorupsi itu sudah dikembalikan kepada pihak bank, didalamnya ada uang klien kami. Malah uang itu tidak dikembalikan pihak bank ke klien kami saat waktu jatuh tempo,” ujar Harja Astawa.

Sejatinya para klien-nya berharap agar dalam mediasi ada itikad baik pihak tergugat untuk mencairkan deposito klien-nya yang merupakan haknya. “Klien kami hanya mohon keadilan agar uang mereka bisa kembali. Dan klien kami ini sempat jadi saksi, ketika sidang perkara korupsi karyawan itu,” pungkas Harja Astawa. 


Most Read

Artikel Terbaru

/