alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Pasca Disidak, Pemilik Akan Bongkar Sendiri Warung di Pinggir Pantai Berawa

DENPASAR, BALI EXPRESS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi dengan pemilik warung yang tanpa izin di tepi Pantai Berawa, Jumat (18/3). Rapat juga melibatkan  Pol PP Badung, Kabid Dinas Pariwisata, Camat Kuta Utara dan Perbekel Desa Tibubeneng yang dihadiri oleh tiga Bendesa adat dan seluruh pedagang di sepanjang pantai Berawa.

 

Kasat Pol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menjelaskan  rapat koordinasi itu terkait keberadaan bangunan tanpa izin di sepanjang pantai Berawa. Bangunan itu telah melanggar Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 16 tahun 2009 tentang RTRWP Bali tahun 2009-2029.

 

Rapat tersebut  digelar di Ruang Rapat Kantor Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara,  Kabupaten Badung. Peserta pertemuan terdiri dari tiga unsur Desa Adat yaitu , Bendesa Adat Padonan, Bendesa Adat Tandeg, dan Bendesa Adat Berawa. Penataan pantai itu juga sebagai tindaklanjut pantai Berawa ditetapkan sebagai DTW pemerintah daerah setempat.

 

“Disetujui kegiatan penertiban dan penataan pantai Berawa dalam rangka persiapan tindak-lanjut pantai Berawa ditetapkan sebagai DTW Pemerintah Kabupaten Badung,” papar Dewa Dharmadi.

 

Dia juga menambahkan peserta rapat mengetujui pengelolaan pantai Berawa dikoordinir oleh kepala desa Tibubeneng yang akan dirumuskan panitia kecil. Bahkan pemilik warung juga menyetujui akan membongkar warungnya sendiri yang tidak memiliki izin dan memanfaatkan sempadan pantai.

 

“Pemilik warung akan membongkar sendiri  bangunannya terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022,” tandasnya.






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi dengan pemilik warung yang tanpa izin di tepi Pantai Berawa, Jumat (18/3). Rapat juga melibatkan  Pol PP Badung, Kabid Dinas Pariwisata, Camat Kuta Utara dan Perbekel Desa Tibubeneng yang dihadiri oleh tiga Bendesa adat dan seluruh pedagang di sepanjang pantai Berawa.

 

Kasat Pol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menjelaskan  rapat koordinasi itu terkait keberadaan bangunan tanpa izin di sepanjang pantai Berawa. Bangunan itu telah melanggar Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 16 tahun 2009 tentang RTRWP Bali tahun 2009-2029.

 

Rapat tersebut  digelar di Ruang Rapat Kantor Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara,  Kabupaten Badung. Peserta pertemuan terdiri dari tiga unsur Desa Adat yaitu , Bendesa Adat Padonan, Bendesa Adat Tandeg, dan Bendesa Adat Berawa. Penataan pantai itu juga sebagai tindaklanjut pantai Berawa ditetapkan sebagai DTW pemerintah daerah setempat.

 

“Disetujui kegiatan penertiban dan penataan pantai Berawa dalam rangka persiapan tindak-lanjut pantai Berawa ditetapkan sebagai DTW Pemerintah Kabupaten Badung,” papar Dewa Dharmadi.

 

Dia juga menambahkan peserta rapat mengetujui pengelolaan pantai Berawa dikoordinir oleh kepala desa Tibubeneng yang akan dirumuskan panitia kecil. Bahkan pemilik warung juga menyetujui akan membongkar warungnya sendiri yang tidak memiliki izin dan memanfaatkan sempadan pantai.

 

“Pemilik warung akan membongkar sendiri  bangunannya terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022,” tandasnya.






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru

/