alexametrics
24.8 C
Denpasar
Friday, July 8, 2022

Bapemperda Sepakati Ranperda Dana Cadangan Pemilu 2024

SINGRAJA, BALI EXPRESS – Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mulai dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun menindaklanjuti usulan KPU Buleleng terkait dana cadangan senilai Rp 43 miliar. Usulan itu kini tengah dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) soal rancangan dana cadangan.

Pembahasan Ranperda Dana Cadangan itu dipimpin langsung Ketua Bapemperda DPRD Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi. Sebelum dibahas dalam rapat ranperda, Bapemperda telah menginformasikan kepada Pemerintah Daerah pentingnya membuat dana cadangan untuk perhelatan pikada 2024 mendatang.

Pembentukan dan cadangan itu dimaksudkan untuk mengantisipasi pengeluaran yang terlalu besar pada anggaran pemilu, sehingga menyinggung anggaran yag sudah diplot di tahun 2023.

“Kalau ranperda ini sudah disahkan, dana cadangan ini dapat diposkan di anggaran tahun 2023. Bagi kami hal ini baik, tapi belum efektif,” ujar Wandira.

Wandira memandang dana cadangan tersebut dapat dianggarkan minimal tigga tahun. Sehingga setiap tahunnya dapat menyisihkan anggaran untuk dana cadangan dan tidak menyedot anggaran yang terlalu besar, bila dianggarkan dalam satu tahun.

“Namun demikian, karena ini baru masuk, mau tidak mau kami sepakati itu. Tapi sekarang kami ingin tahu lebih detail, dari pos anggaran mana dipersiapkan dana cadangan ini. Dan, karena proses input data, musrenbang di tingkat desa, kecamatan, kabupaten tahun 2023 sudah berjalan, bahkan proposal serta hibah bansos sudah berlangsung, tidakkah terkoreksi hal yang dirancang bersama? Kalau toh harus terkoreksi ini yang penting kami ketahui. Bukan berarti kami tidak sependapat, tapi bagaimana kita semua mendapat gambaran yang sama terkait dengan dana cadangan,” terangnya.

Disebutkan pula untuk dana cadangan yang dibutuhkan dalam Pilkada Buleleng tahun 2024 sekitar Rp 70,1 miliar. Kebutuhan dana dengan jumlah miliaran itu dianggarkan pada tahun 2023 sebesar 50 persen hingga 60 persen atau sekitar Rp 43 miliar.

Sementara sisa dana lainnya dianggarkan pada tahun 2024. Anggaran itu pun dipasang dalam anggaran induk 2023. “Saya dan kawan-kawan lain, menyepakati ranperda ini walau sedikit terlambat. Memang tadi digambarkan dalam ranperda dana cadangan pemilu tahun 2023, diposkan atau diplot Rp 43 miliar, sedangkan sisanya di 2024.
Dari pandangan kami kenapa di tahun 2023 dicadangkan dana lebih bsar dibanding 2024, ” tanya Wandira.

Diakuinya, nemang semestinya semua ini perlu dikaji lagi. “Kami masih perlu medapat penjelasan, kalau memang perlu ditukar pos anggarannya ya kami tukar. JAdi kenapa tidak dibuat di 2024, kalau besar di 2023, takutnya ada pos-pos yang sudah terlanjur dijanjikan dan diharapkan terkoreksi karena membuat dana cadangan yang cukup besar. Sambil berjalan prosesnya kami akan lakukan koordinasi dengan badan anggaran dan eksekutif,” tutupnya.

 






Reporter: Dian Suryantini

SINGRAJA, BALI EXPRESS – Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mulai dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun menindaklanjuti usulan KPU Buleleng terkait dana cadangan senilai Rp 43 miliar. Usulan itu kini tengah dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) soal rancangan dana cadangan.

Pembahasan Ranperda Dana Cadangan itu dipimpin langsung Ketua Bapemperda DPRD Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi. Sebelum dibahas dalam rapat ranperda, Bapemperda telah menginformasikan kepada Pemerintah Daerah pentingnya membuat dana cadangan untuk perhelatan pikada 2024 mendatang.

Pembentukan dan cadangan itu dimaksudkan untuk mengantisipasi pengeluaran yang terlalu besar pada anggaran pemilu, sehingga menyinggung anggaran yag sudah diplot di tahun 2023.

“Kalau ranperda ini sudah disahkan, dana cadangan ini dapat diposkan di anggaran tahun 2023. Bagi kami hal ini baik, tapi belum efektif,” ujar Wandira.

Wandira memandang dana cadangan tersebut dapat dianggarkan minimal tigga tahun. Sehingga setiap tahunnya dapat menyisihkan anggaran untuk dana cadangan dan tidak menyedot anggaran yang terlalu besar, bila dianggarkan dalam satu tahun.

“Namun demikian, karena ini baru masuk, mau tidak mau kami sepakati itu. Tapi sekarang kami ingin tahu lebih detail, dari pos anggaran mana dipersiapkan dana cadangan ini. Dan, karena proses input data, musrenbang di tingkat desa, kecamatan, kabupaten tahun 2023 sudah berjalan, bahkan proposal serta hibah bansos sudah berlangsung, tidakkah terkoreksi hal yang dirancang bersama? Kalau toh harus terkoreksi ini yang penting kami ketahui. Bukan berarti kami tidak sependapat, tapi bagaimana kita semua mendapat gambaran yang sama terkait dengan dana cadangan,” terangnya.

Disebutkan pula untuk dana cadangan yang dibutuhkan dalam Pilkada Buleleng tahun 2024 sekitar Rp 70,1 miliar. Kebutuhan dana dengan jumlah miliaran itu dianggarkan pada tahun 2023 sebesar 50 persen hingga 60 persen atau sekitar Rp 43 miliar.

Sementara sisa dana lainnya dianggarkan pada tahun 2024. Anggaran itu pun dipasang dalam anggaran induk 2023. “Saya dan kawan-kawan lain, menyepakati ranperda ini walau sedikit terlambat. Memang tadi digambarkan dalam ranperda dana cadangan pemilu tahun 2023, diposkan atau diplot Rp 43 miliar, sedangkan sisanya di 2024.
Dari pandangan kami kenapa di tahun 2023 dicadangkan dana lebih bsar dibanding 2024, ” tanya Wandira.

Diakuinya, nemang semestinya semua ini perlu dikaji lagi. “Kami masih perlu medapat penjelasan, kalau memang perlu ditukar pos anggarannya ya kami tukar. JAdi kenapa tidak dibuat di 2024, kalau besar di 2023, takutnya ada pos-pos yang sudah terlanjur dijanjikan dan diharapkan terkoreksi karena membuat dana cadangan yang cukup besar. Sambil berjalan prosesnya kami akan lakukan koordinasi dengan badan anggaran dan eksekutif,” tutupnya.

 






Reporter: Dian Suryantini

Most Read

Artikel Terbaru

/