alexametrics
30.4 C
Denpasar
Saturday, May 21, 2022

Pegawai Pemkab Karangasem Kembali Terapkan WFH

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Para pegawai di lingkup Pemkab Karangasem kembali menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Ketentuan ini tertuang melalui Surat Edaran (SE) Bupati Karangasem terkait panduan tindak lanjut penguatan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

Surat bernomor 800/1765/BKPSDM/Setda telah ditandatangani Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri, Jumat (18/9). Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem I Ketut Sedana Merta mengakui, penerapan sistem bekerja dari rumah akan terus dievaluasi selama dua pekan ke depan, sambil menunggu arahan Gubernur Bali maupun bupati.

Pembatasan ini dilakukan, mengingat kasus baru terkonfirmasi Covid-19 cenderung meningkat. Di samping itu, pemerintah juga melihat kecenderungan penambahan kasus meninggal akibat korona dan lambannya angka kesembuhan pasien.

“Untuk pembatasan juga sudah diatur, siapa saja yang bekerja di kantor dan bagaimana pengaturannya. Surat edaran ini menindaklanjuti SE Gubernur Bali tentang penguatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pelaksanaan pengerjaan tugas kantor dilakukan dari rumah, baik pemerintahan dan swasta, termasuk belajar dari rumah dan beribadah di rumah,” jelas Sedana Merta, Jumat (18/9).

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Karangasem ini menambahkan, dalam SE gubernur disebutkan, pegawai yang bekerja di kantor maksimum 25 persen dari jumlah pegawai keseluruhan. Sementara itu, pegawai yang bertugas di pelayanan publik tetap bekerja sesuai pengaturan kerja yang telah berjalan. “Jadi agar layanan ke masyarakat juga tidak terhambat,” imbuhnya.

Pejabat asal Kelurahan Karangasem ini menambahkan, pejabat struktural di lingkup Pemkab Karangasem tetap bekerja seperti biasa. Sedangkan staf, pejabat fungsional dan tenaga kontrak diatur bergiliran oleh masing-masing kepala instansi. Hanya satu pegawai yang boleh bekerja di tiap unit kerja seperti bagian atau sekretariat. Pegawai yang kerja di rumah akan dibekali surat tugas WFH. 

“Perangkat daerah pengampu belanja tak terduga (BTT) dan pekerjaan fisik lainnya, stafnya diatur tersendiri. Yang di kantor tetap perhatikan protokol kesehatan. Kami minta pegawai yang bekerja di rumah tetap siaga. Tidak boleh mematikan alat komunikasi. Untuk acara rapat, akan ada pengaturan peserta dalam jumlah kecil. Jika tidak memungkinkan,  bisa dilakukan secara virtual,” tegas Sedana Merta.


AMLAPURA, BALI EXPRESS – Para pegawai di lingkup Pemkab Karangasem kembali menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Ketentuan ini tertuang melalui Surat Edaran (SE) Bupati Karangasem terkait panduan tindak lanjut penguatan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

Surat bernomor 800/1765/BKPSDM/Setda telah ditandatangani Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri, Jumat (18/9). Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem I Ketut Sedana Merta mengakui, penerapan sistem bekerja dari rumah akan terus dievaluasi selama dua pekan ke depan, sambil menunggu arahan Gubernur Bali maupun bupati.

Pembatasan ini dilakukan, mengingat kasus baru terkonfirmasi Covid-19 cenderung meningkat. Di samping itu, pemerintah juga melihat kecenderungan penambahan kasus meninggal akibat korona dan lambannya angka kesembuhan pasien.

“Untuk pembatasan juga sudah diatur, siapa saja yang bekerja di kantor dan bagaimana pengaturannya. Surat edaran ini menindaklanjuti SE Gubernur Bali tentang penguatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Pelaksanaan pengerjaan tugas kantor dilakukan dari rumah, baik pemerintahan dan swasta, termasuk belajar dari rumah dan beribadah di rumah,” jelas Sedana Merta, Jumat (18/9).

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Karangasem ini menambahkan, dalam SE gubernur disebutkan, pegawai yang bekerja di kantor maksimum 25 persen dari jumlah pegawai keseluruhan. Sementara itu, pegawai yang bertugas di pelayanan publik tetap bekerja sesuai pengaturan kerja yang telah berjalan. “Jadi agar layanan ke masyarakat juga tidak terhambat,” imbuhnya.

Pejabat asal Kelurahan Karangasem ini menambahkan, pejabat struktural di lingkup Pemkab Karangasem tetap bekerja seperti biasa. Sedangkan staf, pejabat fungsional dan tenaga kontrak diatur bergiliran oleh masing-masing kepala instansi. Hanya satu pegawai yang boleh bekerja di tiap unit kerja seperti bagian atau sekretariat. Pegawai yang kerja di rumah akan dibekali surat tugas WFH. 

“Perangkat daerah pengampu belanja tak terduga (BTT) dan pekerjaan fisik lainnya, stafnya diatur tersendiri. Yang di kantor tetap perhatikan protokol kesehatan. Kami minta pegawai yang bekerja di rumah tetap siaga. Tidak boleh mematikan alat komunikasi. Untuk acara rapat, akan ada pengaturan peserta dalam jumlah kecil. Jika tidak memungkinkan,  bisa dilakukan secara virtual,” tegas Sedana Merta.


Most Read

Artikel Terbaru

/