alexametrics
30.4 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Pusat Pangkas Dana Daerah, DAU Tabanan Berkurang Rp 24 Miliar

TABANAN, BALI EXPRESS – Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tabanan 2021 terkoreksi lagi. Pasalnya, anggaran bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dipotong.

Pemotongan tersebut menyusul kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang memangkas besaran TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa di tahun anggaran 2021. Salah satu komponennya adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, tidak memungkiri adanya pemangkasan tersebut. Sehingga anggaran di OPD berkurang akibat penyesuaian tersebut.

“Ada penurunan DAU saja. (Karena) DAU turun, otomatis anggaran di OPD berkurang,” jelas Susila usai Rapat Koordinasi Pembangunan di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Jumat (19/3).

Soal nilai penurunannya, Susila tidak menyebutkan secara spesifik. Hanya sebatas estimasi atau perkiraan. Penurunan DAU tersebut mencapai Rp 24 Miliar.

“Sehingga (anggaran) harus dikurangi. Direm dulu pengeluarannya. Siapa tahu ada perubahan-perubahan,” ujarnya, seraya menyebutkan bukan hanya DAU saja yang berkurang, namun dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga berkurang.

Apa tidak berpengaruh terhadap APBD yang sudah disahkan dan ditetapkan? “Ini kan terus ada penyesuaian-penyesuaian. Memang aturan membolehkan untuk itu. Melakukan perubahan-perubahan. Menyesuaikan terus. Ini kan (karena situasi) pandemi,” tukasnya.

Perubahan terkait anggaran ini diperkirakan tidak lepas dari kebijakan anggaran secara nasional. Menyusul berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021.

Aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian APBN tahun anggaran 2021.

PMK tersebut secara spesifik mengatur soal perubahan rincian anggaran TKDD pada tahun anggaran 2021 beserta pengelolaannya untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Sesuai PMK, alokasi DAU ditetapkan sebesar Rp 377,71 triliun. Ini lebih rendah dari alokasi DAU yang ditetapkan dalam Perpres 113/2020 sebesar Rp 390,29 Triliun.

Dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020 rincian DAU bagi Kabupaten Tabanan sebesar Rp 770.968.153.000. Namun, dengan berlakunya PMK Nomor 17/PMK.07/2021, rincian tersebut menurun menjadi Rp 746.276.084.000. Penurunan itu setara dengan Rp 24,6 Miliar lebih. 


TABANAN, BALI EXPRESS – Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tabanan 2021 terkoreksi lagi. Pasalnya, anggaran bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dipotong.

Pemotongan tersebut menyusul kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang memangkas besaran TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa di tahun anggaran 2021. Salah satu komponennya adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, tidak memungkiri adanya pemangkasan tersebut. Sehingga anggaran di OPD berkurang akibat penyesuaian tersebut.

“Ada penurunan DAU saja. (Karena) DAU turun, otomatis anggaran di OPD berkurang,” jelas Susila usai Rapat Koordinasi Pembangunan di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Jumat (19/3).

Soal nilai penurunannya, Susila tidak menyebutkan secara spesifik. Hanya sebatas estimasi atau perkiraan. Penurunan DAU tersebut mencapai Rp 24 Miliar.

“Sehingga (anggaran) harus dikurangi. Direm dulu pengeluarannya. Siapa tahu ada perubahan-perubahan,” ujarnya, seraya menyebutkan bukan hanya DAU saja yang berkurang, namun dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga berkurang.

Apa tidak berpengaruh terhadap APBD yang sudah disahkan dan ditetapkan? “Ini kan terus ada penyesuaian-penyesuaian. Memang aturan membolehkan untuk itu. Melakukan perubahan-perubahan. Menyesuaikan terus. Ini kan (karena situasi) pandemi,” tukasnya.

Perubahan terkait anggaran ini diperkirakan tidak lepas dari kebijakan anggaran secara nasional. Menyusul berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021.

Aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian APBN tahun anggaran 2021.

PMK tersebut secara spesifik mengatur soal perubahan rincian anggaran TKDD pada tahun anggaran 2021 beserta pengelolaannya untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Sesuai PMK, alokasi DAU ditetapkan sebesar Rp 377,71 triliun. Ini lebih rendah dari alokasi DAU yang ditetapkan dalam Perpres 113/2020 sebesar Rp 390,29 Triliun.

Dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020 rincian DAU bagi Kabupaten Tabanan sebesar Rp 770.968.153.000. Namun, dengan berlakunya PMK Nomor 17/PMK.07/2021, rincian tersebut menurun menjadi Rp 746.276.084.000. Penurunan itu setara dengan Rp 24,6 Miliar lebih. 


Most Read

Artikel Terbaru

/