alexametrics
27.8 C
Denpasar
Friday, July 1, 2022

BPD Tamblang Mundur Massal, PMD Buleleng Gelar Mediasi dan Klarifikasi

BULELENG, BALI EXPRESS — Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota BPD Desa Tamblang melayangkan surat pengunduran diri kepada Bupati Buleleng. Langkah itu dilakukan lantaran mereka dianggap tidak lagi mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pernyataan itu disampaikan lewat aspirasi masyarakat melalui perwakilan Forum Peduli Tamblang (FPT) pada saat Musyawarah Desa (Musdes) Jumat (13/5) lalu. Di samping itu, minimnya koordinasi antara BPD dan kepala desa terkait dengan hal yang bersifat strategis, seperti pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa, juga menjadi pertimbangan pengunduran diri BPD Tamblang.

Apalagi dalam Musdes itu juga disepakati terbentuknya tim pencari fakta permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam surat pengunduran diri itu juga dinyatakan BPD Tamblang tidak lagi aktif setelah melakukan pengunduran diri. Namun satu anggota tidak ikut membubuhkan tanda tangannya.

Dikonfirmasi via telepon Rabu (18/5) siang, Ketua BPD Tamblang I Gede Buda Harta menyatakan, dalam Musdes tersebut telah dibentuk tim pencari fakta. Tim ini tengah bekerja untuk menelusuri hal-hal yang dirasa kurang sesuai. Hal itu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan yang sudah berjalan.

“Mungkin masyarakat atau FPT itu melihat situasi kondisi yang sebenarnya menurut beliau-beliau ada hal yang kurang sreg. Masalah hal yang kurang sreg itu masih dalam penelusuran tim pencari fakta,” ujarnya.

Pengunduran diri itu juga dikarenakan tim pencari fakta yang dibentuk saat Musdes telah berjalan. Sehingga BPD mengalah dan mengundurkan diri agar tidak ada tumpang tindih pencarian fakta.

“Mungkin terkait kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tim ini sedang berjalan. Dalam bentuk data. Belum disampaikan secara rinci apa yang dimaksud. Secara kolektif kami mengundurkan diri. Biar tidak dianggap ada konflik kepentingan. Ya, silakan nanti tim yang berproses,” tambahnya.

Kendati surat pengunduran diri itu telah dilayangkan dan menyatakan tidak aktif lagi, BPD Tamblang masih tetap berjalan. Sebab keputusan pengunduran diri tersebut harus mendapatkan persetujuan Bupati Buleleng.

“Karena yang berhak mengizinkan pengunduran diri itu adalah bupati. Otomatis bupati yang punya kewenangan penuh untuk merestui atau mengabulkan pengunduran diri. Sambil menunggu pengunduran diri, kami jalan saja dulu. Harapan kami, masyarakat tetap bisa kondusif, aman, dan tertib,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Buleleng Nyoman Jaya Sumpena mengatakan, surat pengunduran diri itu baru diterima Rabu (18/5) sore. Ia menegaskan, meski dalam surat pengunduran diri yang dilayangkan itu menyatakan BPD Tamblang sudah tidak aktif lagi, namun sebelum ada keputusan bupati, maka lembaga tersebut masih tetap aktif.

“Kalau sudah ada SK PAW, mereka baru bisa berhenti bertugas. Tapi kalau belum, mereka tetap bertugas. Masalah ini kami akan mediasi lagi Kamis (19/5). Nanti akan diklarifikasi seperti apa,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

 






Reporter: Dian Suryantini

BULELENG, BALI EXPRESS — Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota BPD Desa Tamblang melayangkan surat pengunduran diri kepada Bupati Buleleng. Langkah itu dilakukan lantaran mereka dianggap tidak lagi mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pernyataan itu disampaikan lewat aspirasi masyarakat melalui perwakilan Forum Peduli Tamblang (FPT) pada saat Musyawarah Desa (Musdes) Jumat (13/5) lalu. Di samping itu, minimnya koordinasi antara BPD dan kepala desa terkait dengan hal yang bersifat strategis, seperti pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa, juga menjadi pertimbangan pengunduran diri BPD Tamblang.

Apalagi dalam Musdes itu juga disepakati terbentuknya tim pencari fakta permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam surat pengunduran diri itu juga dinyatakan BPD Tamblang tidak lagi aktif setelah melakukan pengunduran diri. Namun satu anggota tidak ikut membubuhkan tanda tangannya.

Dikonfirmasi via telepon Rabu (18/5) siang, Ketua BPD Tamblang I Gede Buda Harta menyatakan, dalam Musdes tersebut telah dibentuk tim pencari fakta. Tim ini tengah bekerja untuk menelusuri hal-hal yang dirasa kurang sesuai. Hal itu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan yang sudah berjalan.

“Mungkin masyarakat atau FPT itu melihat situasi kondisi yang sebenarnya menurut beliau-beliau ada hal yang kurang sreg. Masalah hal yang kurang sreg itu masih dalam penelusuran tim pencari fakta,” ujarnya.

Pengunduran diri itu juga dikarenakan tim pencari fakta yang dibentuk saat Musdes telah berjalan. Sehingga BPD mengalah dan mengundurkan diri agar tidak ada tumpang tindih pencarian fakta.

“Mungkin terkait kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tim ini sedang berjalan. Dalam bentuk data. Belum disampaikan secara rinci apa yang dimaksud. Secara kolektif kami mengundurkan diri. Biar tidak dianggap ada konflik kepentingan. Ya, silakan nanti tim yang berproses,” tambahnya.

Kendati surat pengunduran diri itu telah dilayangkan dan menyatakan tidak aktif lagi, BPD Tamblang masih tetap berjalan. Sebab keputusan pengunduran diri tersebut harus mendapatkan persetujuan Bupati Buleleng.

“Karena yang berhak mengizinkan pengunduran diri itu adalah bupati. Otomatis bupati yang punya kewenangan penuh untuk merestui atau mengabulkan pengunduran diri. Sambil menunggu pengunduran diri, kami jalan saja dulu. Harapan kami, masyarakat tetap bisa kondusif, aman, dan tertib,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Buleleng Nyoman Jaya Sumpena mengatakan, surat pengunduran diri itu baru diterima Rabu (18/5) sore. Ia menegaskan, meski dalam surat pengunduran diri yang dilayangkan itu menyatakan BPD Tamblang sudah tidak aktif lagi, namun sebelum ada keputusan bupati, maka lembaga tersebut masih tetap aktif.

“Kalau sudah ada SK PAW, mereka baru bisa berhenti bertugas. Tapi kalau belum, mereka tetap bertugas. Masalah ini kami akan mediasi lagi Kamis (19/5). Nanti akan diklarifikasi seperti apa,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

 






Reporter: Dian Suryantini

Most Read

Artikel Terbaru

/