alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Pansus II Sempurnakan Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Untuk menyamakan persepsi pansus dengan esekutif terkait ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ranperda, maka Pansus II DPRD Buleleng pun mengudang Dinas Perkimta, Kabag Hukum Setda Buleleng dan Dinas PUPR Kabupaten Buleleng.

Bertempat diruang Komisi II DPRD Buleleng, rapat dipimpin Ketua Pansus II Putu Mangku Budiasa, didampingi anggota pansus serta tim ahli DPRD.

Mangku Budiasa dalam paparannya menyampaikan, setelah melakukan studi banding ke daerah lain dan melakukan rapat internal pansus II, pansus II DPRD Buleleng selanjutnya mengundang dinas terkait untuk menyempurnakan materi muatan Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta merumuskan masukan dan saran untuk penyempurnaan ranperda ini.

Baca Juga :  Dikenakan Piutang Pajak, Wajib Pajak Keberatan Datangi Dewan

Mangku Budiasa dalam pembahasannya menyampaikan, ada beberapa pasal yang perlu diubah atau ditambah seperti halnya dalam hal-hal yang bersifat lokal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tetapi belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang maupun pemerintah.

Selain itu, dalam aturan luasan rumah hendaknya dibuat klasifikasi antara rumah program pemerintah pusat, seperti rumah subsidi dengan rumah mandiri dari pengembang.

Dalam aturannya dibuat rumah tersebut minimal tanahnya seluar 10×10 (100) meter persegi untuk rumah komersil dan untuk rumah rumah subsidi mengikuti aturan pemerintah pusat yaitu minimal 60 meter persegi.

Anggota Pansus II Nyoman Gede Wandira Adi menambahkan, dalam pembahasan Ranperda ini diharapkan bisa dimasukan untuk penyerahan, hendaknya diatur dalam klausal penyerahan dengan mencantukan minimal tahunnya.

Baca Juga :  Dewan Buleleng Soroti Tenaga Kerja Asing di Celukan Bawang

“Banyak terjadi di pengembang perumahan yang bermasalah dengan jalan pasung, untuk itu kami berharap dalam Ranperda ini dipertegas lagi waktu penyerahan Pasungnya” tambahnya.

Ditemui usai rapat, Mangku Budiasa mengatakan adapun usul saran dari pansus II sudah diakomodir dan diterima secara baik, lebih lanjut nanti tinggal menyempurnakan materi yang tertuang dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Sudah sepakat, maka selanjutnya kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dalam sidang-sidang di dewan,” tambahnya.

 






Reporter: Dian Suryantini

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Untuk menyamakan persepsi pansus dengan esekutif terkait ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ranperda, maka Pansus II DPRD Buleleng pun mengudang Dinas Perkimta, Kabag Hukum Setda Buleleng dan Dinas PUPR Kabupaten Buleleng.

Bertempat diruang Komisi II DPRD Buleleng, rapat dipimpin Ketua Pansus II Putu Mangku Budiasa, didampingi anggota pansus serta tim ahli DPRD.

Mangku Budiasa dalam paparannya menyampaikan, setelah melakukan studi banding ke daerah lain dan melakukan rapat internal pansus II, pansus II DPRD Buleleng selanjutnya mengundang dinas terkait untuk menyempurnakan materi muatan Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta merumuskan masukan dan saran untuk penyempurnaan ranperda ini.

Baca Juga :  Tidak Punya Izin ABT, Pengusaha Laundry Dituntut Empat Bulan

Mangku Budiasa dalam pembahasannya menyampaikan, ada beberapa pasal yang perlu diubah atau ditambah seperti halnya dalam hal-hal yang bersifat lokal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tetapi belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang maupun pemerintah.

Selain itu, dalam aturan luasan rumah hendaknya dibuat klasifikasi antara rumah program pemerintah pusat, seperti rumah subsidi dengan rumah mandiri dari pengembang.

Dalam aturannya dibuat rumah tersebut minimal tanahnya seluar 10×10 (100) meter persegi untuk rumah komersil dan untuk rumah rumah subsidi mengikuti aturan pemerintah pusat yaitu minimal 60 meter persegi.

Anggota Pansus II Nyoman Gede Wandira Adi menambahkan, dalam pembahasan Ranperda ini diharapkan bisa dimasukan untuk penyerahan, hendaknya diatur dalam klausal penyerahan dengan mencantukan minimal tahunnya.

Baca Juga :  Aksi Jongkel Jok Terekam CCTV, Harianto Dibekuk Polisi

“Banyak terjadi di pengembang perumahan yang bermasalah dengan jalan pasung, untuk itu kami berharap dalam Ranperda ini dipertegas lagi waktu penyerahan Pasungnya” tambahnya.

Ditemui usai rapat, Mangku Budiasa mengatakan adapun usul saran dari pansus II sudah diakomodir dan diterima secara baik, lebih lanjut nanti tinggal menyempurnakan materi yang tertuang dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Sudah sepakat, maka selanjutnya kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dalam sidang-sidang di dewan,” tambahnya.

 






Reporter: Dian Suryantini

Most Read

Artikel Terbaru

/