alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

PN Amlapura Tolak Gugatan Desa Adat Karangasem

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Sengketa lahan tiga aset Pemkab Karangasem, akhirnya sampai pada titik ujung. Pengadilan Negeri (PN) Amlapura, akhirnya mengeluarkan putusan, menolak gugatan yang diajukan Desa Adat Karangasem atas tiga aset, di antaranya Pasar Amlapura Barat, Pasar Amlapura Timur, dan Gedung UKM Centre.

Majelis hakim yang diketuai Cokorda Gde Suryalaksana, dan anggota majelis hakim Luh Putu Sela Septika dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, itu memutuskan menolak permohonan penggugat melalui sidang E-Court dengan amar putusan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard), Rabu (18/8). Ketua Mejelis Hakim, Cok Gde Suryalaksana membenarkan hal itu.

Dia menjelaskan, PN Amlapura tidak berwenang dalam mengadili kasus ini. Namun sengketa yang melibatkan Pemkab Karangasem selaku tergugat dengan Desa Adat Karangasem selaku penggugat masih memungkinkan berlanjut lantaran pihak penggugat punya kesempatan untuk ajukan banding. “Kasus ini dapat bergulir ke PTUN. Kami tak berwenang mengadili perkara ini,” ucap Cok Gde Suryalaksana, melalui telepon, Kamis (19/8).

Seperti diketahui, sengketa atas tiga aset Pemkab Karangasem itu mulai bergulir Nopember 2020 lalu. Desa Adat Karangasem menunjuk I Wayan Bagiarta, yang juga Bendesa Adat Karangasem, dkk selaku kuasa hukum. Sedangkan Bupati Karangasem telah berikan Surat Kuasa kepada Kasi Datun, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Karangasem dalam menangani gugatan perdata di PN Amlalpura.

Putusan tersebut otomatis menyatakan JPN memenangkan sengketa perdata tersebut sekaligus dapat menyelamatkan objek senilai Rp 69 miliar. Kepala Kejari Karangasem Aji Kalbu Pribadi, melalui Kasi Intel Dewa Gede Semara Putra, melalui keterangannya menyampaikan, putusan yang dikeluarkan PN Amlapura, sebelumnya sudah melalui tahap mediasi. Namun tahap itu gagal.  

Majelis hakim pun menjatuhkan putusan melalui sidang E-Court dengan amar putusan N.O. Sehingga berakibat seluruh isi gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. “Sebagaimana dalil-dalil yang telah dituangkan JPN Kejari Karangasem dalam pembuktian di persidangan sebelumnya,” tegasnya.


AMLAPURA, BALI EXPRESS – Sengketa lahan tiga aset Pemkab Karangasem, akhirnya sampai pada titik ujung. Pengadilan Negeri (PN) Amlapura, akhirnya mengeluarkan putusan, menolak gugatan yang diajukan Desa Adat Karangasem atas tiga aset, di antaranya Pasar Amlapura Barat, Pasar Amlapura Timur, dan Gedung UKM Centre.

Majelis hakim yang diketuai Cokorda Gde Suryalaksana, dan anggota majelis hakim Luh Putu Sela Septika dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, itu memutuskan menolak permohonan penggugat melalui sidang E-Court dengan amar putusan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard), Rabu (18/8). Ketua Mejelis Hakim, Cok Gde Suryalaksana membenarkan hal itu.

Dia menjelaskan, PN Amlapura tidak berwenang dalam mengadili kasus ini. Namun sengketa yang melibatkan Pemkab Karangasem selaku tergugat dengan Desa Adat Karangasem selaku penggugat masih memungkinkan berlanjut lantaran pihak penggugat punya kesempatan untuk ajukan banding. “Kasus ini dapat bergulir ke PTUN. Kami tak berwenang mengadili perkara ini,” ucap Cok Gde Suryalaksana, melalui telepon, Kamis (19/8).

Seperti diketahui, sengketa atas tiga aset Pemkab Karangasem itu mulai bergulir Nopember 2020 lalu. Desa Adat Karangasem menunjuk I Wayan Bagiarta, yang juga Bendesa Adat Karangasem, dkk selaku kuasa hukum. Sedangkan Bupati Karangasem telah berikan Surat Kuasa kepada Kasi Datun, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Karangasem dalam menangani gugatan perdata di PN Amlalpura.

Putusan tersebut otomatis menyatakan JPN memenangkan sengketa perdata tersebut sekaligus dapat menyelamatkan objek senilai Rp 69 miliar. Kepala Kejari Karangasem Aji Kalbu Pribadi, melalui Kasi Intel Dewa Gede Semara Putra, melalui keterangannya menyampaikan, putusan yang dikeluarkan PN Amlapura, sebelumnya sudah melalui tahap mediasi. Namun tahap itu gagal.  

Majelis hakim pun menjatuhkan putusan melalui sidang E-Court dengan amar putusan N.O. Sehingga berakibat seluruh isi gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. “Sebagaimana dalil-dalil yang telah dituangkan JPN Kejari Karangasem dalam pembuktian di persidangan sebelumnya,” tegasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/