alexametrics
26.5 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

Alokasi DAU Berkurang, Tabanan Pangkas Anggaran 12 Kegiatan 

TABANAN, BALI EXPRESS – Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021, tidak semata membuat perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan berkurang menapai Rp 24 Miliar.

Peraturan itu juga membuat Pemkab Tabanan melakukan realokasi anggaran. Yakni dengan memangkas penggunaan anggaran belanja untuk beberapa kegiatan. Maksimal 50 persen dari nilai yang dianggarkan semula.

Seperti dijelaskan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, Dewa Ayu Sri Budiarti, pada Senin (19/4).

Menurutnya, realokasi tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan delapan persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditransfer Pemerintah Pusat ke daerah, setelah mengalami pengurangan yang berlaku secara nasional. Dan, untuk Tabanan nilai pengurangannya mencapai Rp 24,7 Miliar.

Baca Juga :  Pembunuh Bos UD Maju Djaya Gemilang Divonis 13 Tahun

“Dari komponen (DAU yang tersisa), delapan persennya harus digunakan untuk mendukung penanganan Covid-19. Nilainya sekitar Rp 60 Miliar,” jelas Dewa Ayu.

Untuk mengejar ketentuan itu, terhitung mulai pertengahan Maret 2021 lalu, realokasi dilakukan lagi melalui Surat Edaran Nomor 900/2501/ BAKEUDA.

Dalam surat yang diteken Sekda Kabupaten Tabanan I Gede Susila itu, terdapat 12 sub kegiatan yang anggarannya dipangkas. Beberapa diantaranya perjalanan dinas, anggaran makan dan minum (mamin), serta BBM kendaraan operasional.

“Kami sudah melakukan refokusing per 8 Maret 2021 untuk menindaklanjuti PMK itu. Misalnya mamin, anggap anggarannya Rp 10 juta jadi yang boleh dibelanjakan cuma Rp 5 juta,” katanya.

Sesuai PMK itu juga, sambungnya, bila pemerintah daerah tidak melakukan ketentuan dana dukungan penanganan Covid-19 sebesar delapan persen dari DAU dan melaporkannya ke Pusat, maka transfer DAU pada bulan berikutnya akan ditunda.

Baca Juga :  Saling Klaim, Tanah SMPN 4 Tabanan Tak Bisa Disertifikatkan Adat

Apa aturan ini berimbas juga kepada gaji pegawai? “Tidak. Karena gaji kan komponen belanja wajib yang harus dipenuhi. Jadi belanja lain (12 sub kegiatan) yang dikurangi,” pungkasnya. 


TABANAN, BALI EXPRESS – Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021, tidak semata membuat perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan berkurang menapai Rp 24 Miliar.

Peraturan itu juga membuat Pemkab Tabanan melakukan realokasi anggaran. Yakni dengan memangkas penggunaan anggaran belanja untuk beberapa kegiatan. Maksimal 50 persen dari nilai yang dianggarkan semula.

Seperti dijelaskan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, Dewa Ayu Sri Budiarti, pada Senin (19/4).

Menurutnya, realokasi tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan delapan persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditransfer Pemerintah Pusat ke daerah, setelah mengalami pengurangan yang berlaku secara nasional. Dan, untuk Tabanan nilai pengurangannya mencapai Rp 24,7 Miliar.

Baca Juga :  Gadis Difabel di Payangan, Setiap Bulan Dapat Bantuan dari Dinsos

“Dari komponen (DAU yang tersisa), delapan persennya harus digunakan untuk mendukung penanganan Covid-19. Nilainya sekitar Rp 60 Miliar,” jelas Dewa Ayu.

Untuk mengejar ketentuan itu, terhitung mulai pertengahan Maret 2021 lalu, realokasi dilakukan lagi melalui Surat Edaran Nomor 900/2501/ BAKEUDA.

Dalam surat yang diteken Sekda Kabupaten Tabanan I Gede Susila itu, terdapat 12 sub kegiatan yang anggarannya dipangkas. Beberapa diantaranya perjalanan dinas, anggaran makan dan minum (mamin), serta BBM kendaraan operasional.

“Kami sudah melakukan refokusing per 8 Maret 2021 untuk menindaklanjuti PMK itu. Misalnya mamin, anggap anggarannya Rp 10 juta jadi yang boleh dibelanjakan cuma Rp 5 juta,” katanya.

Sesuai PMK itu juga, sambungnya, bila pemerintah daerah tidak melakukan ketentuan dana dukungan penanganan Covid-19 sebesar delapan persen dari DAU dan melaporkannya ke Pusat, maka transfer DAU pada bulan berikutnya akan ditunda.

Baca Juga :  Pasar Transit Pakai Parkir Barrier Gate, Hari Pertama Masih Bingung

Apa aturan ini berimbas juga kepada gaji pegawai? “Tidak. Karena gaji kan komponen belanja wajib yang harus dipenuhi. Jadi belanja lain (12 sub kegiatan) yang dikurangi,” pungkasnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/