alexametrics
27.6 C
Denpasar
Monday, August 8, 2022

Polemik Tanah Ampo, Gapasdap Padangbai Ngadu ke Bupati

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Beroperasinya Dermaga Tanah Ampo untuk aktivitas bongkar muat logistik dan penumpang membuat beberapa pengusaha kapal di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, terusik. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) di Padangbai menganggap, dibukanya dermaga itu mengakibatkan perusahaan kapal di Padangbai tergerus.

Penurunan muat penumpang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi ini terjadi pasca rute pelabuhan di Jawa Timur telah bisa melayani penyeberangan langsung ke Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Perusahaan angkutan di Padangbai dibuat merelokasi beberapa kapalnya ke pelabuhan lain. Setelah Tanah Ampo beroperasi sejak Februari lalu, makin mengeruh kondisi. Delapan kapal di Padangbai pun menyusul pindah lintasan ke pelabuhan lain. 

Atas persoalan itu, DPC Gapasdap Padangbai dan Lembar akhirnya menemui Bupati Karangasem I Gede Dana, Selasa (20/4) siang. Kedatangan itu untuk menyampaikan kondisi saat ini di Padangbai. Pengembalian status pelabuhan Tanah Ampo di pemerintah pusat juga jadi harapan. Gapasdap menyadari, status Tanah Ampo kini beralih fungsi sebagai pelabuhan pengumpul dari pelabuhan utama untuk kapal cruise. “Kami sudah sampaikan persoalan ini ke semua pihak terkait. Bahkan sudah ke Dirjen Perhubungan Darat, Laut, bahkan ke atasan kami di DPW Gapasdap. Jadi kami bertemu pak bupati, kami sampaikan kondisinya. Kami berharap pengembalian (status Tanah Ampo) ini bisa terwujud,” ucap Ketua DPC Gapasdap Lembar, NTB, Danny F. Anggoro.

Baca Juga :  Angkot Terbakar Saat Jalan di Padangaji, Sopir Luka

Danny menyatakan, pihaknya dengan tegas menolak rute Tanah Ampo ke Gili Mas. Sebab rute tersebut, menurutnya telah membuat perusahaan kapal di Padangbai terhimpit. Sama-sama beroperasi untuk aktivitas embarkasi-debarkasi. Bukan karena tidak mau bersaing. “Kami merasa tak ada masalah di Padangbai-Lembar sehingga masih bisa mampu sebagai pelabuhan penyeberangan. Perusahaan juga sudah sesuai standar minimum layanan jasa transportasi. Regulasi jelas,” imbuh Danny.

Bupati Karangasem I Gede Dana, usai audiensi menyebut telah menerima penyampaian dari Gapasdap Padangbai. Pemkab Karangasem pada dasarnya juga tengah berupaya agar status Tanah Ampo dikembalikan sebagai pelabuhan utama untuk kapal cruise. Kawasan Tanah Ampo telah masuk dalam kawasan pariwisata eksklusif. “Kami akan komunikasi dengan pemerintah pusat agar dikembalikan sekalipun kami saat ini belum langsung bisa lakukan,” ujar Gede Dana.

Baca Juga :  Banyak Anjing Dilepas, Distan Catat 14 Kasus Rabies

 


AMLAPURA, BALI EXPRESS – Beroperasinya Dermaga Tanah Ampo untuk aktivitas bongkar muat logistik dan penumpang membuat beberapa pengusaha kapal di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, terusik. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) di Padangbai menganggap, dibukanya dermaga itu mengakibatkan perusahaan kapal di Padangbai tergerus.

Penurunan muat penumpang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi ini terjadi pasca rute pelabuhan di Jawa Timur telah bisa melayani penyeberangan langsung ke Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Perusahaan angkutan di Padangbai dibuat merelokasi beberapa kapalnya ke pelabuhan lain. Setelah Tanah Ampo beroperasi sejak Februari lalu, makin mengeruh kondisi. Delapan kapal di Padangbai pun menyusul pindah lintasan ke pelabuhan lain. 

Atas persoalan itu, DPC Gapasdap Padangbai dan Lembar akhirnya menemui Bupati Karangasem I Gede Dana, Selasa (20/4) siang. Kedatangan itu untuk menyampaikan kondisi saat ini di Padangbai. Pengembalian status pelabuhan Tanah Ampo di pemerintah pusat juga jadi harapan. Gapasdap menyadari, status Tanah Ampo kini beralih fungsi sebagai pelabuhan pengumpul dari pelabuhan utama untuk kapal cruise. “Kami sudah sampaikan persoalan ini ke semua pihak terkait. Bahkan sudah ke Dirjen Perhubungan Darat, Laut, bahkan ke atasan kami di DPW Gapasdap. Jadi kami bertemu pak bupati, kami sampaikan kondisinya. Kami berharap pengembalian (status Tanah Ampo) ini bisa terwujud,” ucap Ketua DPC Gapasdap Lembar, NTB, Danny F. Anggoro.

Baca Juga :  Avanza versus L300 di Melaya, Sebelas Orang Alami Luka-Luka

Danny menyatakan, pihaknya dengan tegas menolak rute Tanah Ampo ke Gili Mas. Sebab rute tersebut, menurutnya telah membuat perusahaan kapal di Padangbai terhimpit. Sama-sama beroperasi untuk aktivitas embarkasi-debarkasi. Bukan karena tidak mau bersaing. “Kami merasa tak ada masalah di Padangbai-Lembar sehingga masih bisa mampu sebagai pelabuhan penyeberangan. Perusahaan juga sudah sesuai standar minimum layanan jasa transportasi. Regulasi jelas,” imbuh Danny.

Bupati Karangasem I Gede Dana, usai audiensi menyebut telah menerima penyampaian dari Gapasdap Padangbai. Pemkab Karangasem pada dasarnya juga tengah berupaya agar status Tanah Ampo dikembalikan sebagai pelabuhan utama untuk kapal cruise. Kawasan Tanah Ampo telah masuk dalam kawasan pariwisata eksklusif. “Kami akan komunikasi dengan pemerintah pusat agar dikembalikan sekalipun kami saat ini belum langsung bisa lakukan,” ujar Gede Dana.

Baca Juga :  Terpapar Klaster Kumbasari, Warga Darmasaba Dirapid Test

 


Most Read

Artikel Terbaru

/