alexametrics
27.8 C
Denpasar
Wednesday, June 29, 2022

Jabatan Ketua Bawaslu Tabanan Digilir

TABANAN, BALI EXPRESS – Setelah meninggalnya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan I Made Rumada pada akhir April lalu, sampai saat ini kursi Ketua Bawaslu Tabanan masih kosong. Namun, sesuai dengan keputusan rapat pleno internal Bawaslu Tabanan, posisi Plh Ketua Bawaslu Tabanan bakal dijabat bergantian dua anggota Bawaslu lainnya.

Saat ini posisi tersebut dijabat Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga I Ketut Narta.
Ketut Narta yang juga mantan Komisioner KPU Tabanan ini bertugas sebagai Plh periode 12-21 Mei 2022 mendatang.

Selanjutnya 22-31 Mei 2022 posisi Plh Ketua Bawaslu dipegang Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa I Gede Putu Suarnata. “Posisi bergilirnya tugas menjadi Plh sudah dilakukan sejak almarhum sakit, atau pada April lalu, agar tidak sampai ada kekosongan pimpinan hingga proses penggantian antarwajtu (PAW) lanjut pelantikan. Ini kami lakukan supaya tidak ada kesan monopoli,” jelas Narta, Kamis (19/5).

Terkait PAW, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Bali I Ketut Rudia menjelaskan, proses pengisian tentu menjadi kewenangan pusat. Termasuk juga dari Bawaslu Bali sudah menyampaikan pada Bawaslu RI.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2019 penganti anggota Bawaslu adalah nomor urut dibawahnya. Artinya dengan pola ini ada tiga calon PAW yang diajukan untuk selanjutnya Bawaslu RI dilakukan verifikasi dan klarifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak.

“Tiga nama calon PAW sesuai urutan yakni I Made Winarya (Panwascam Selemadeg), I Putu Rai Arta Sedana (Panwascam Kerambitan) dan I Putu Mantra (Panwascam Marga),” terangnya.

Di sisi lain jelang bergulirnya tahapan Pemilu 2024, Rudia menekankan sinergitas yang baik antara Bawaslu dengan media untuk bersama-sama mencegah potensi -potensi pelanggaran, dan potensi kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilu 2024.

Ada sejumlah hal yang menjadi catatan krusial pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang harus mendapat pengawasan, seperti pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik, pendaftaran calon partai politik peserta pemilu.

 






Reporter: IGA Kusuma Yoni

TABANAN, BALI EXPRESS – Setelah meninggalnya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan I Made Rumada pada akhir April lalu, sampai saat ini kursi Ketua Bawaslu Tabanan masih kosong. Namun, sesuai dengan keputusan rapat pleno internal Bawaslu Tabanan, posisi Plh Ketua Bawaslu Tabanan bakal dijabat bergantian dua anggota Bawaslu lainnya.

Saat ini posisi tersebut dijabat Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga I Ketut Narta.
Ketut Narta yang juga mantan Komisioner KPU Tabanan ini bertugas sebagai Plh periode 12-21 Mei 2022 mendatang.

Selanjutnya 22-31 Mei 2022 posisi Plh Ketua Bawaslu dipegang Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa I Gede Putu Suarnata. “Posisi bergilirnya tugas menjadi Plh sudah dilakukan sejak almarhum sakit, atau pada April lalu, agar tidak sampai ada kekosongan pimpinan hingga proses penggantian antarwajtu (PAW) lanjut pelantikan. Ini kami lakukan supaya tidak ada kesan monopoli,” jelas Narta, Kamis (19/5).

Terkait PAW, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Bali I Ketut Rudia menjelaskan, proses pengisian tentu menjadi kewenangan pusat. Termasuk juga dari Bawaslu Bali sudah menyampaikan pada Bawaslu RI.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2019 penganti anggota Bawaslu adalah nomor urut dibawahnya. Artinya dengan pola ini ada tiga calon PAW yang diajukan untuk selanjutnya Bawaslu RI dilakukan verifikasi dan klarifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak.

“Tiga nama calon PAW sesuai urutan yakni I Made Winarya (Panwascam Selemadeg), I Putu Rai Arta Sedana (Panwascam Kerambitan) dan I Putu Mantra (Panwascam Marga),” terangnya.

Di sisi lain jelang bergulirnya tahapan Pemilu 2024, Rudia menekankan sinergitas yang baik antara Bawaslu dengan media untuk bersama-sama mencegah potensi -potensi pelanggaran, dan potensi kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilu 2024.

Ada sejumlah hal yang menjadi catatan krusial pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang harus mendapat pengawasan, seperti pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik, pendaftaran calon partai politik peserta pemilu.

 






Reporter: IGA Kusuma Yoni

Most Read

Artikel Terbaru

/