alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Selama PPKM Darurat, 13 Usaha di Kuta Selatan Ditutup Pol PP

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sejumlah pelanggaran terjadi di Kabupaten Badung. Mulai dari perorangan yang melanggar protokol kesehatan (prokes) hingga pelaku usaha. Bahkan sebanyak 13 usaha di Kuta Selatan terpaksa ditutup oleh Satpol PP. 

Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara saat dikonfimasi membenarkan hal tersebut. Terlihat dari rekap laporan sampai Senin (19/7) sebanyak 449 pelaku usaha mendapatkan teguran lisan. “Dari banyaknya pelanggaran sebanyak 83 pelaku usaha mendapatkan teguran tertulis, 4 pelaku usaha didenda, dan 17 tempat usaha disegel,” ujar Suryanegara pada Selasa (20/7).

Dari banyaknya usaha yang ditutup selama PPKM Darurat, Suryanegara menyebutkan, usaha yang ditutup tersebut paling banyak terdapat di Kecamatan Kuta Selatan, yakni 13 tempat usaha. Penutupan ini diberlakukan kepada usaha non-esensial yang masih buka selama PPKM Darurat dan ada beberapa usaha esensial yang dicurigai masih menerima dine in (makan di tempat). “Berbagai jenis yang kami tutup, mulai dari UMKM sampai dengan usaha besar (bar dan restoran). Ada toko, gym, bar, rumah makan/restoran, rumah kecantikan dan lain-lain,” ungkapnya.

Menurut Birokrat asal Denpasar tersebut, penutupan beberapa usaha tersebut sudah mengikuti aturan yang berlaku. Baik dari Peraturan Gubernur Bali dan Peraturan Bupati Badung. “Yang pasti itu sudah ada SOP yang berdasar perda dan perbup. Kalau saat PPKM mikro, kami hanya beri peringatan, surat pernyataan setelah itu baru denda atau tutup 1 minggu. Saat PPKM Darurat keduanya bisa kami berikan, denda dan tutup sementara,” jelasnya.

Jumlah pelanggaran ini ada kemungkinan mengalami peningkatan, lantaran Suryanegara mengaku, masih melakukan pemantauan dan pengawasan selama diberlakukan PPKM Darurat. Di samping itu pengawasan yang dilakukan semakin diperketat karena tidak hanya masyarakat yang diawasi melainkan tempat usaha yang buka selama PPKM Darurat. “Kalau pelanggaran perorangan sebanyak 66 mendapatkan teguran lisan, sebanyak 9 orang mendapatkan teguran tertulis, 6 orang sanksi kerja sosial dan 24 orang di denda,” paparnya. (esa)

 


MANGUPURA, BALI EXPRESS – Selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sejumlah pelanggaran terjadi di Kabupaten Badung. Mulai dari perorangan yang melanggar protokol kesehatan (prokes) hingga pelaku usaha. Bahkan sebanyak 13 usaha di Kuta Selatan terpaksa ditutup oleh Satpol PP. 

Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara saat dikonfimasi membenarkan hal tersebut. Terlihat dari rekap laporan sampai Senin (19/7) sebanyak 449 pelaku usaha mendapatkan teguran lisan. “Dari banyaknya pelanggaran sebanyak 83 pelaku usaha mendapatkan teguran tertulis, 4 pelaku usaha didenda, dan 17 tempat usaha disegel,” ujar Suryanegara pada Selasa (20/7).

Dari banyaknya usaha yang ditutup selama PPKM Darurat, Suryanegara menyebutkan, usaha yang ditutup tersebut paling banyak terdapat di Kecamatan Kuta Selatan, yakni 13 tempat usaha. Penutupan ini diberlakukan kepada usaha non-esensial yang masih buka selama PPKM Darurat dan ada beberapa usaha esensial yang dicurigai masih menerima dine in (makan di tempat). “Berbagai jenis yang kami tutup, mulai dari UMKM sampai dengan usaha besar (bar dan restoran). Ada toko, gym, bar, rumah makan/restoran, rumah kecantikan dan lain-lain,” ungkapnya.

Menurut Birokrat asal Denpasar tersebut, penutupan beberapa usaha tersebut sudah mengikuti aturan yang berlaku. Baik dari Peraturan Gubernur Bali dan Peraturan Bupati Badung. “Yang pasti itu sudah ada SOP yang berdasar perda dan perbup. Kalau saat PPKM mikro, kami hanya beri peringatan, surat pernyataan setelah itu baru denda atau tutup 1 minggu. Saat PPKM Darurat keduanya bisa kami berikan, denda dan tutup sementara,” jelasnya.

Jumlah pelanggaran ini ada kemungkinan mengalami peningkatan, lantaran Suryanegara mengaku, masih melakukan pemantauan dan pengawasan selama diberlakukan PPKM Darurat. Di samping itu pengawasan yang dilakukan semakin diperketat karena tidak hanya masyarakat yang diawasi melainkan tempat usaha yang buka selama PPKM Darurat. “Kalau pelanggaran perorangan sebanyak 66 mendapatkan teguran lisan, sebanyak 9 orang mendapatkan teguran tertulis, 6 orang sanksi kerja sosial dan 24 orang di denda,” paparnya. (esa)

 


Most Read

Artikel Terbaru

/