alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Tuntutan Pararem Pemilihan Bendesa Tak Digubris, Warga Bergerak

AMLAPURA, BALI EXPRESS – Harapan krama atau warga Desa Adat Liligundi, di Desa/Kecamatan Bebandem, Karangasem, agar dua poin pararem tentang syarat pemilihan bendesa adat dicabut, terus bergulir. Meski mediasi antara prajuru desa adat dan masyarakat sudah digelar beberapa kali, nyatanya belum melahirkan kata sepakat.

Sebagian besar krama Liligundi tetap menuntut agar dua poin yang dianggap bermasalah dalam pararem itu segera dicabut. Sebab, pararem yang dibuat pada 2019 lalu dinilai tidak berpedoman dengan awig-awig desa adat dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Alhasil, dua poin dalam pararem itu dinilai telah merampas hak bermusyawarah krama dalam memilih calon bendesa.

Merasa tuntutan mereka tak digubris, ratusan krama adat di Desa Adat Liligundi pun mendeklarasikan pernyataan sikap tidak melaksanakan 12 ketentuan di desa. Deklarasi dilaksanakan pada Jumat (20/8) pagi di Pura Penataran desa setempat.

“Ini kami lakukan sementara sampai tuntutan kami terpenuhi. Apabila dua poin yang kami minta, sudah dicabut oleh prajuru desa, maka situasi akan kembali normal. Kami akan tunduk dengan peraturan. Jika prajuru desa berkenan mencabut dua perarem itu, masalah selesai,” ujar perwakilan krama I Komang Wenten.

Dia membeberkan, dari 12 hal itu, beberapa di antaranya sepakat menolak membayar upeti pelaba pura, tidak mencari saksi prajuru desa ketika ada warga menikah, hingga tidak mengikuti kegiatan sekaa teruna hingga sekaa gong. Bahkan warga memilih menyambung langsung pipa air yang dikelola desa adat tanpa menggunakan meter water dan menolak membayar iurannya. 

Selain itu, warga juga menolak apapun yang diputuskan prajuru desa adat. “Terkecuali untuk membahas penyelesaian isi pararem yang kami anggap bermasalah dan merampas hak masyarakat,” tegas Wenten. Dia menerangkan, dua poin dalam pararem pemilihan prajuru adat, yakni syarat menjadi calon bendesa minimal berijazah SMP/sederajat dan diputuskan oleh lima orang yang telah lolos sebagai calon bendesa.

Warga menilai ini sangat bertentangan dengan awig-awig yang posisinya lebih tinggi dari pararem. Padahal suara atas hasil pemilihan bendesa dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah krama. Bahkan syarat calon bendesa minimal pendidikan SMP tak ada disebutkan dalam awig-awig. Sikap keberatan ini pun telah disampaikan ke Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem, 6 Maret 2020 lalu.

MDA kabupaten yang saat itu masih dijabat Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa ternyata telah mengeluarkan surat imbauan kepada prajuru desa adat Liligundi agar kembali mengacu pada awig-awig. Surat itu dikeluarkan Maret 2020. Warga makin geram lantaran surat imbauan itu tak sampai pada forum desa dan baru diketahui saat mediasi di sekretariat MDA Kecamatan Bebandem, April lalu.

Kelompok warga ini pun kecewa dengan MDA Kecamatan Bebandem selaku mediator. Wenten khawatir, situasi makin memanas apabila warga tak mendapat solusi dan tak ada penyelesaian. “Tidak ada titik terang masalah ini. Kelanjutan mediasi pun tak ada. Karena itu, deklarasi ini bentuk kecewa kami. Pemerintah agar tahu dan MDA tergugah,” tandasnya.

Di lain pihak, Bendesa Alitan MDA Kecamatan Bebandem I Nyoman Ganti menegaskan, pihaknya saat ini hanya menampung aspirasi krama yang bersikeras mempertahankan syarat calon bendesa sesuai awig-awig dan prajuru desa yang mempertahankan pararem. Majelis tidak dapat memutuskan apapun dan bersikap sebagai mediator.

Terkait tudingan pihaknya tak memberikan solusi atas masalah itu, dia menegaskan, pihaknya telah bekerja dengan mengacu pada ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. “Setelah kami lihat unsur-unsurnya, kami tanyakan apakah ada pembentukan pararem, ternyata ada. Pembentukan panitia sudah, dan musyawarah. Dari kacamata kami sudah sesuai namun krama tetap tidak sepakat,” katanya ketika dihubungi melalui telepon.

Diakui, pada tahap mediasi, pihaknya berharap akan lahir kesepakatan dari dua belah pihak. “Baik itu sepakat untuk bersepakat, oke kami buatkan berita acara. Atau sepakat untuk tidak bersepakat. Maunya kami membuatkan sepakat untuk tidak bersepakat dilanjutkan ke mana harusnya. Sampai di sana tupoksi kami dan tidak berhak memutuskan apa-apa,” pungkasnya.


AMLAPURA, BALI EXPRESS – Harapan krama atau warga Desa Adat Liligundi, di Desa/Kecamatan Bebandem, Karangasem, agar dua poin pararem tentang syarat pemilihan bendesa adat dicabut, terus bergulir. Meski mediasi antara prajuru desa adat dan masyarakat sudah digelar beberapa kali, nyatanya belum melahirkan kata sepakat.

Sebagian besar krama Liligundi tetap menuntut agar dua poin yang dianggap bermasalah dalam pararem itu segera dicabut. Sebab, pararem yang dibuat pada 2019 lalu dinilai tidak berpedoman dengan awig-awig desa adat dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Alhasil, dua poin dalam pararem itu dinilai telah merampas hak bermusyawarah krama dalam memilih calon bendesa.

Merasa tuntutan mereka tak digubris, ratusan krama adat di Desa Adat Liligundi pun mendeklarasikan pernyataan sikap tidak melaksanakan 12 ketentuan di desa. Deklarasi dilaksanakan pada Jumat (20/8) pagi di Pura Penataran desa setempat.

“Ini kami lakukan sementara sampai tuntutan kami terpenuhi. Apabila dua poin yang kami minta, sudah dicabut oleh prajuru desa, maka situasi akan kembali normal. Kami akan tunduk dengan peraturan. Jika prajuru desa berkenan mencabut dua perarem itu, masalah selesai,” ujar perwakilan krama I Komang Wenten.

Dia membeberkan, dari 12 hal itu, beberapa di antaranya sepakat menolak membayar upeti pelaba pura, tidak mencari saksi prajuru desa ketika ada warga menikah, hingga tidak mengikuti kegiatan sekaa teruna hingga sekaa gong. Bahkan warga memilih menyambung langsung pipa air yang dikelola desa adat tanpa menggunakan meter water dan menolak membayar iurannya. 

Selain itu, warga juga menolak apapun yang diputuskan prajuru desa adat. “Terkecuali untuk membahas penyelesaian isi pararem yang kami anggap bermasalah dan merampas hak masyarakat,” tegas Wenten. Dia menerangkan, dua poin dalam pararem pemilihan prajuru adat, yakni syarat menjadi calon bendesa minimal berijazah SMP/sederajat dan diputuskan oleh lima orang yang telah lolos sebagai calon bendesa.

Warga menilai ini sangat bertentangan dengan awig-awig yang posisinya lebih tinggi dari pararem. Padahal suara atas hasil pemilihan bendesa dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah krama. Bahkan syarat calon bendesa minimal pendidikan SMP tak ada disebutkan dalam awig-awig. Sikap keberatan ini pun telah disampaikan ke Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem, 6 Maret 2020 lalu.

MDA kabupaten yang saat itu masih dijabat Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa ternyata telah mengeluarkan surat imbauan kepada prajuru desa adat Liligundi agar kembali mengacu pada awig-awig. Surat itu dikeluarkan Maret 2020. Warga makin geram lantaran surat imbauan itu tak sampai pada forum desa dan baru diketahui saat mediasi di sekretariat MDA Kecamatan Bebandem, April lalu.

Kelompok warga ini pun kecewa dengan MDA Kecamatan Bebandem selaku mediator. Wenten khawatir, situasi makin memanas apabila warga tak mendapat solusi dan tak ada penyelesaian. “Tidak ada titik terang masalah ini. Kelanjutan mediasi pun tak ada. Karena itu, deklarasi ini bentuk kecewa kami. Pemerintah agar tahu dan MDA tergugah,” tandasnya.

Di lain pihak, Bendesa Alitan MDA Kecamatan Bebandem I Nyoman Ganti menegaskan, pihaknya saat ini hanya menampung aspirasi krama yang bersikeras mempertahankan syarat calon bendesa sesuai awig-awig dan prajuru desa yang mempertahankan pararem. Majelis tidak dapat memutuskan apapun dan bersikap sebagai mediator.

Terkait tudingan pihaknya tak memberikan solusi atas masalah itu, dia menegaskan, pihaknya telah bekerja dengan mengacu pada ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. “Setelah kami lihat unsur-unsurnya, kami tanyakan apakah ada pembentukan pararem, ternyata ada. Pembentukan panitia sudah, dan musyawarah. Dari kacamata kami sudah sesuai namun krama tetap tidak sepakat,” katanya ketika dihubungi melalui telepon.

Diakui, pada tahap mediasi, pihaknya berharap akan lahir kesepakatan dari dua belah pihak. “Baik itu sepakat untuk bersepakat, oke kami buatkan berita acara. Atau sepakat untuk tidak bersepakat. Maunya kami membuatkan sepakat untuk tidak bersepakat dilanjutkan ke mana harusnya. Sampai di sana tupoksi kami dan tidak berhak memutuskan apa-apa,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/