DENPASAR, BALI EXPRESS – Realisasi kontribusi wisata di kawasan konservasi yang diemban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali masih minim dari target. Pada Januari 2023 lalu hanya mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 14 juta.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiana menyampaikan, pihaknya masih bekerja dengan membuat tim terpadu. Selanjutnya mereka juga turun ke lapangan untuk sosialisasi dan memonitoring kendala yang dihadapi. “Kami sedang melakukan langkah-langkah upaya kegiatan berupa sosialisasi, termasuk penegakan perda administrasi,” jelasnya, Senin (20/2).
Sementara pada Januari 2023 kemarin baru terealisasi sebesar Rp 14.865.000. Sementara target menyumbang ke PAD sebesar Rp 50 miliar. Sehingga pihaknya melakukan langkah strategis untuk memenuhi target PAD tersebut, dan melibatkan berbagai pihak termasuk Kelompok Ahli Gubernur Bali.
Disebutkan juga program ini sudah berjalan, cuma belum maksimal. Sosialisasi dan upaya lain juga sudah dilakukan. Hasilnya dari tiga bulan di tahun 2022 kemarin, PAD baru terkumpul Rp 21 juta. Sehingga tahun 2023 ini akan digarap lebih maksimal lagi.
Rencananya di awal Februari, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Termasuk juga pengusaha wisata tirta untuk eksekusi Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pihaknya berharap, seiring dengan membaiknya pertumbuhan pariwisata dengan ditandai mulai datangnya wisatawan Tiongkok ke Bali, target Rp 50 miliar itu bisa terealisasi.
Reporter: Putu Agus Adegrantika
DENPASAR, BALI EXPRESS – Realisasi kontribusi wisata di kawasan konservasi yang diemban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali masih minim dari target. Pada Januari 2023 lalu hanya mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 14 juta.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiana menyampaikan, pihaknya masih bekerja dengan membuat tim terpadu. Selanjutnya mereka juga turun ke lapangan untuk sosialisasi dan memonitoring kendala yang dihadapi. “Kami sedang melakukan langkah-langkah upaya kegiatan berupa sosialisasi, termasuk penegakan perda administrasi,” jelasnya, Senin (20/2).
Sementara pada Januari 2023 kemarin baru terealisasi sebesar Rp 14.865.000. Sementara target menyumbang ke PAD sebesar Rp 50 miliar. Sehingga pihaknya melakukan langkah strategis untuk memenuhi target PAD tersebut, dan melibatkan berbagai pihak termasuk Kelompok Ahli Gubernur Bali.
Disebutkan juga program ini sudah berjalan, cuma belum maksimal. Sosialisasi dan upaya lain juga sudah dilakukan. Hasilnya dari tiga bulan di tahun 2022 kemarin, PAD baru terkumpul Rp 21 juta. Sehingga tahun 2023 ini akan digarap lebih maksimal lagi.
Rencananya di awal Februari, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Termasuk juga pengusaha wisata tirta untuk eksekusi Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pihaknya berharap, seiring dengan membaiknya pertumbuhan pariwisata dengan ditandai mulai datangnya wisatawan Tiongkok ke Bali, target Rp 50 miliar itu bisa terealisasi.
Reporter: Putu Agus Adegrantika
