alexametrics
27.6 C
Denpasar
Monday, August 8, 2022

Dewan Denpasar Pertanyakan Penanganan Sampah, DLHK Terkendala Lahan

DENPASAR, BALI EXPRESS – Masyarakat Kota Denpasar wajib memilah sampah mereka sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Bahkan, kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2021 lalu, dimana sampah yang dibuang ke TPS hanya non organik, sedangkan sampah organik dikelola menjadi pupuk kompos. 

Langkah tersebut merupakan sebagai langkah alternatif untuk mengatasi penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita yang diperkirakan penuh di bulan Juli 2021 mendatang. 

Terkait pola penanganan sampah di Kota Denpasar,  jajaran anggota pansus Ranperda Rancangan Tata Ruang Wilayah DPRD Kota Denpasar, mempertanyakan sejauh mana keberhasilan pola tersebut. Hal itu dikemukakan sejumlah anggota Pansus  Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Eko Supriyadi dalam rapat kerja Rabu (21/4). 

“Masih ada sampah yang menumpuk di TPS. Sejauh mana peran petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengangkut sampah-sampah ini. Apakah masih mengambil sampah untuk dibuang ke TPA,” ungkap Eko Supriadi.

Baca Juga :  Soal Wisman Belum Datang, Ini Kata Ketua Komisi II DPRD Bali

Masalah sampah nampaknya menjadi persoalan yang tak kunjung habis. Meskipun diterbitkan kebijakan yang baik soal penanganan sampah, tetap saja ada kendalanya. Di Kota Denpasar, penanganan ini terkendala soal lahan karena setiap desa maupun kelurahan di Kota Denpasar belum memiliki TPS. 

Hal itu ditegaskan Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar, I Ketut Adi Wiguna, menanggapi pertanyaan dari anggota pansus tersebut. 

Menurut Adi Wiguna, sebelumnya Pemerintah Kota Denpasar sudah menunjuk 6 desa sebagai percontohan untuk melakukan pemilahan sampah. Enam desa tersebut yakni Desa Kesiman Kertalangu, Desa Ubung Kaja, Desa Tegal Kertha, Desa Sanur Kauh, Desa Pemogan dan Desa Pemecutan Kaja. Enam desa tersebut ditunjuk karena memiliki TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Baca Juga :  Posko Monitoring Bandara Ngurah Rai Catat 103.902 Kedatangan Penumpang

“Permasalahannya sekarang lahan TPS3R belum semua desa maupun kelurahan memiliki. Karena itu, petugas-petugas swakelola sampah di masing-masing desa, sementara membuang sampah di TPS yang terdekat. Kemudian dari TPS tersebut sampah akan diangkut petugas DLHK ke TPA Suwung. Jadi, petugas DLHK masih mengambil sampah untuk dibuang ke TPA,” beber Adi Wiguna.

Belum lagi soal volume sampah setiap harinya di Kota Denpasar. Pihaknya memberikan data pada hari-hari biasa saat Covid-19 ini, volume sampah per harinya di Denpasar mencapai 550 sampai 600 ton. Sedangkan volume sampah per hari sebelum Covid-19 bisa mencapai 800 ton. 


DENPASAR, BALI EXPRESS – Masyarakat Kota Denpasar wajib memilah sampah mereka sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Bahkan, kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2021 lalu, dimana sampah yang dibuang ke TPS hanya non organik, sedangkan sampah organik dikelola menjadi pupuk kompos. 

Langkah tersebut merupakan sebagai langkah alternatif untuk mengatasi penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita yang diperkirakan penuh di bulan Juli 2021 mendatang. 

Terkait pola penanganan sampah di Kota Denpasar,  jajaran anggota pansus Ranperda Rancangan Tata Ruang Wilayah DPRD Kota Denpasar, mempertanyakan sejauh mana keberhasilan pola tersebut. Hal itu dikemukakan sejumlah anggota Pansus  Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Eko Supriyadi dalam rapat kerja Rabu (21/4). 

“Masih ada sampah yang menumpuk di TPS. Sejauh mana peran petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengangkut sampah-sampah ini. Apakah masih mengambil sampah untuk dibuang ke TPA,” ungkap Eko Supriadi.

Baca Juga :  Soal Wisman Belum Datang, Ini Kata Ketua Komisi II DPRD Bali

Masalah sampah nampaknya menjadi persoalan yang tak kunjung habis. Meskipun diterbitkan kebijakan yang baik soal penanganan sampah, tetap saja ada kendalanya. Di Kota Denpasar, penanganan ini terkendala soal lahan karena setiap desa maupun kelurahan di Kota Denpasar belum memiliki TPS. 

Hal itu ditegaskan Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar, I Ketut Adi Wiguna, menanggapi pertanyaan dari anggota pansus tersebut. 

Menurut Adi Wiguna, sebelumnya Pemerintah Kota Denpasar sudah menunjuk 6 desa sebagai percontohan untuk melakukan pemilahan sampah. Enam desa tersebut yakni Desa Kesiman Kertalangu, Desa Ubung Kaja, Desa Tegal Kertha, Desa Sanur Kauh, Desa Pemogan dan Desa Pemecutan Kaja. Enam desa tersebut ditunjuk karena memiliki TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Baca Juga :  Bangli Bikin Lomba Cipta Kudapan Berbasis Pangan Lokal

“Permasalahannya sekarang lahan TPS3R belum semua desa maupun kelurahan memiliki. Karena itu, petugas-petugas swakelola sampah di masing-masing desa, sementara membuang sampah di TPS yang terdekat. Kemudian dari TPS tersebut sampah akan diangkut petugas DLHK ke TPA Suwung. Jadi, petugas DLHK masih mengambil sampah untuk dibuang ke TPA,” beber Adi Wiguna.

Belum lagi soal volume sampah setiap harinya di Kota Denpasar. Pihaknya memberikan data pada hari-hari biasa saat Covid-19 ini, volume sampah per harinya di Denpasar mencapai 550 sampai 600 ton. Sedangkan volume sampah per hari sebelum Covid-19 bisa mencapai 800 ton. 


Most Read

Artikel Terbaru

/