alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 19, 2022

WALHI Bali Soroti Megaproyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi

DENPASAR, BALI EXPRESS – Rencana pembangunan megaproyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi mendapat sorotan dari WALHI Bali. Disebutkan proyek itu dikhawatirkan akan memakan lahan pertanian yang produktif. 

Hal tersebut diungkapkan saat  Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali, Rabu (21/4). 

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Made Juli Untung Pratama menjelaskan, jika merujuk Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yang dipublikasaikan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3E Bali Nusra), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), justru terlihat bahwa rencana pembangunan tersebut memasuki wilayah jasa penyediaan pangan dengan klasifikasi sedang hingga sangat tinggi. “Peruntukan lahan yang terkena tol, untuk sawah irigasi seluas 188,31 Ha,” jelasnya. 

Baca Juga :  Katarak Tak Kunjung Sembuh, Kakek asal Yehsumbul Gantung Diri

Jalan yang melintasi tiga kabupaten, yaitu Jembrana, Tabanan dan Badung itu, dikatakan akan menerabas area sawah seluas 188,31 Ha. 

“Jika dikalkulasikan, 1 hektare lahan sawah sedikitnya menghasilkan beras 6 ton. Maka, proyek pembangunan Jalan tol Mengwi-Gilimanuk yang menerabas area sawah seluas 188,31 Ha mengurangi produksi beras di Bali sebanyak 1.129,86 ton,” sambung dia. 

Tidak hanya itu. Made Juli Untung Pratama menyebutkan bahwa rencana megaproyek tersebut juga diperkirakan akan melintasi kurang lebih 50 Ha Kawasan Pemangku Hutan Lindung (KHPL) Bali Barat.  

Selain kawasan hutan lindung, rencana proyek tersebut juga diperkirakan akan melintasi kurang lebih 67,44 Ha kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB). 

Berbagai fakta tersebut menurutnya harus menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam memenuhi ketentuan minimal luas kawasan hutan. “Hal ini berkali-kali dan sangat sering saya sampaikan. Sebab, sampai saat ini Pemprov Bali belum mampu memenuhi ketentuan minimal luas kawasan hutan,” ujarnya. 

Baca Juga :  Sopir Mengantuk, Truk Muat Janur Terguling


DENPASAR, BALI EXPRESS – Rencana pembangunan megaproyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi mendapat sorotan dari WALHI Bali. Disebutkan proyek itu dikhawatirkan akan memakan lahan pertanian yang produktif. 

Hal tersebut diungkapkan saat  Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali, Rabu (21/4). 

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Made Juli Untung Pratama menjelaskan, jika merujuk Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yang dipublikasaikan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3E Bali Nusra), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), justru terlihat bahwa rencana pembangunan tersebut memasuki wilayah jasa penyediaan pangan dengan klasifikasi sedang hingga sangat tinggi. “Peruntukan lahan yang terkena tol, untuk sawah irigasi seluas 188,31 Ha,” jelasnya. 

Baca Juga :  Istri Ultah, Jerinx Sebut Hadiahnya Tunggu Ibu Hakim

Jalan yang melintasi tiga kabupaten, yaitu Jembrana, Tabanan dan Badung itu, dikatakan akan menerabas area sawah seluas 188,31 Ha. 

“Jika dikalkulasikan, 1 hektare lahan sawah sedikitnya menghasilkan beras 6 ton. Maka, proyek pembangunan Jalan tol Mengwi-Gilimanuk yang menerabas area sawah seluas 188,31 Ha mengurangi produksi beras di Bali sebanyak 1.129,86 ton,” sambung dia. 

Tidak hanya itu. Made Juli Untung Pratama menyebutkan bahwa rencana megaproyek tersebut juga diperkirakan akan melintasi kurang lebih 50 Ha Kawasan Pemangku Hutan Lindung (KHPL) Bali Barat.  

Selain kawasan hutan lindung, rencana proyek tersebut juga diperkirakan akan melintasi kurang lebih 67,44 Ha kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB). 

Berbagai fakta tersebut menurutnya harus menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam memenuhi ketentuan minimal luas kawasan hutan. “Hal ini berkali-kali dan sangat sering saya sampaikan. Sebab, sampai saat ini Pemprov Bali belum mampu memenuhi ketentuan minimal luas kawasan hutan,” ujarnya. 

Baca Juga :  KPU Badung Coret 48 Ribu Data Pemilih


Most Read

Artikel Terbaru

/