alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 19, 2022

LPD Bakas Diduga Labrak SOP, Laporan Dugaan Korupsi Naik Penyidikan

SEMARAPURA, BALI EXPRESS – Kasus dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, telah bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung sejak Mei 2022 lalu. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan ekspos perkara, Kejari Klungkung akhirnya meningkatkan kasus itu ke tahap penyidikan.

 

Penyidikan dimulai menyusul ditemukannya sejumlah masalah yang terjadi di LPD. Salah satunya pengurus lembaga diduga melabrak SOP dalam pemberian kredit maupun penerimaan simpanan dana nasabah. Termasuk laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dilakukan dengan tertib.

 

Kepala Kejari Klungkung, Shirley Manutede menegaskan, tim penyelidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Klungkung telah menggali keterangan dari 37 orang. Di antaranya pengurus LPD, badan pengawas internal maupun eksternal, nasabah dan pihak-pihak lain yang terkait.

 

Dari penyelidikan, diketahui ada indikasi pengurus LPD tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana LPD. Pun dalam operasionalnya, pengurus LPD dituding tidak melaksanakan dengan baik Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana PP Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD.

Baca Juga :  Hampir Setahun Mogok, Perkara Dugaan Korupsi BUMDes Banjarasem Dilanjutkan

 

“Banyak ditemukan perbuatan melawan hukum yang akibatkan kerugian. Temuan fakta-fakta itu, dari ekspos perkara 20 Juli lalu, kami naikkan ke penyidikan umum. Pihak terkait nantinya akan bertambah seiring serangkaian penyidikan nantinya,” kata Shirley Manutede, serta Kasi Pidsus Putu Kekeran dan Kasi Intel Erfandy Kurnia Rachman, Kamis (21/7).

 

Seperti diketahui, dugaan korupsi di LPD Bakas pun tercium setelah sejumlah nasabah kesulitan menarik deposito sejak beberapa bulan lalu. Para pengurus pun sudah mengkonfirmasi masalah itu dan mengejar sejumlah nasabah yang kreditnya macet guna menjaga kestabilan keuangan. Masalah itu kemudian dilaporkan ke Kejari Klungkung lalu penyelidikan dimulai 23 Mei 2022.

 

Baca Juga :  Ketemu Pengusaha Muda, Tamba : Jadi Pengusaha Harus Fokus dan Tekun

Informasi lainnya, LPD Bakas diduga memberikan kredit ke warga luar desa tanpa disertai kerja sama dengan desa lain dalam pengawasan tersebut. Ditemukan juga beberapa kredit fiktif, hingga kredit macet yang agunannya tidak sesuai dengan kredit yang dimohonkan. Bahkan ada kredit yang diduga tidak disertai agunan, baik di dalam Desa Bakas maupun di luar desa.

 

Ketua LPD Bakas I Made Suerka belum memberikan keterangan apapun soal ini, serta belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. Saat diwawancara pada akhir Mei lalu, Suerka mengaku siap apapun proses yang berjalan di Kejari Klungkung. “Kami menyerahkan sepenuhnya proses itu berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Suerka saat itu.






Reporter: AGUS EKA PURNA NEGARA

SEMARAPURA, BALI EXPRESS – Kasus dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, telah bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung sejak Mei 2022 lalu. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan ekspos perkara, Kejari Klungkung akhirnya meningkatkan kasus itu ke tahap penyidikan.

 

Penyidikan dimulai menyusul ditemukannya sejumlah masalah yang terjadi di LPD. Salah satunya pengurus lembaga diduga melabrak SOP dalam pemberian kredit maupun penerimaan simpanan dana nasabah. Termasuk laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dilakukan dengan tertib.

 

Kepala Kejari Klungkung, Shirley Manutede menegaskan, tim penyelidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Klungkung telah menggali keterangan dari 37 orang. Di antaranya pengurus LPD, badan pengawas internal maupun eksternal, nasabah dan pihak-pihak lain yang terkait.

 

Dari penyelidikan, diketahui ada indikasi pengurus LPD tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana LPD. Pun dalam operasionalnya, pengurus LPD dituding tidak melaksanakan dengan baik Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana PP Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD.

Baca Juga :  2 Saksi Tak Hadir, KPK Dalami Tahapan Pengajuan Usulan DID Tabanan

 

“Banyak ditemukan perbuatan melawan hukum yang akibatkan kerugian. Temuan fakta-fakta itu, dari ekspos perkara 20 Juli lalu, kami naikkan ke penyidikan umum. Pihak terkait nantinya akan bertambah seiring serangkaian penyidikan nantinya,” kata Shirley Manutede, serta Kasi Pidsus Putu Kekeran dan Kasi Intel Erfandy Kurnia Rachman, Kamis (21/7).

 

Seperti diketahui, dugaan korupsi di LPD Bakas pun tercium setelah sejumlah nasabah kesulitan menarik deposito sejak beberapa bulan lalu. Para pengurus pun sudah mengkonfirmasi masalah itu dan mengejar sejumlah nasabah yang kreditnya macet guna menjaga kestabilan keuangan. Masalah itu kemudian dilaporkan ke Kejari Klungkung lalu penyelidikan dimulai 23 Mei 2022.

 

Baca Juga :  Bangkitkan Sektor Ekonomi, Badung Kerja Sama dengan Bandung

Informasi lainnya, LPD Bakas diduga memberikan kredit ke warga luar desa tanpa disertai kerja sama dengan desa lain dalam pengawasan tersebut. Ditemukan juga beberapa kredit fiktif, hingga kredit macet yang agunannya tidak sesuai dengan kredit yang dimohonkan. Bahkan ada kredit yang diduga tidak disertai agunan, baik di dalam Desa Bakas maupun di luar desa.

 

Ketua LPD Bakas I Made Suerka belum memberikan keterangan apapun soal ini, serta belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. Saat diwawancara pada akhir Mei lalu, Suerka mengaku siap apapun proses yang berjalan di Kejari Klungkung. “Kami menyerahkan sepenuhnya proses itu berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Suerka saat itu.






Reporter: AGUS EKA PURNA NEGARA

Most Read

Artikel Terbaru

/