alexametrics
26.5 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Dinsos Badung akan Cek Ulang Warga Miskin

BALI EXPRESS, MANGUPURA – Meski beberapa desa/kelurahan sudah menyatakan nol persen kemiskinan, namun tidak menutup kemungkinan ada warga yang tececer dan belum tersentuh bantuan pemerintah. Berkenaan dengan itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Badung diminta melakukan pengecekan kembali oleh DPRD setempat. Bahkan dewan dari Komisi IV menyatakan siap mendampingi Dinsos untuk turun ke desa/kelurahan guna memastikan semua warga miskin mendapatkan haknya. 

 

Ketua Komisi IV DPRD Badung, AAN Ketut Nadi Putra menyatakan jumlah warga miskin berdasarkan pantauan pihaknya masih tetap ada di Badung. “Masih ada, tapi memang tidak banyak. Nah, kami mendorong agar Dinas Sosial agar melakukan pengecekan dengan turun langsung ke lapangan agar tidak ada warga kurang mampu yang tercecer,” ungkapnya kepada Bali Express (Jawa Pos Group), Selasa (20/11).

 

Bahkan, kata politisi Golkar asal Kerobokan ini, di daerah asalnya pun masih terdapat warga yang belum tersentuh uluran tangan pemerintah. Padahal Kelurahan Kerobokan seperti diketahui, angka kemiskinannya dinyatakan nol persen. “Kalau memang sudah benar-benar tidak ada warga miskin, tentu sangat bagus kemiskinan dinolpersenkan. Tapi untuk menolpersenkan itu, harus ada data yang berdasarkan fakta di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Oleh sebab itu, kami siap bersama-sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pengecekan dengan turun ke lapangan,” tegasnya.

Baca Juga :  Beraksi di 16 TKP, Jambret Kawakan Dibekuk Polsek Kuta Utara

 

Sementara itu, Kadinsos Badung, Ketut Sudarsana menyatakan angka kemiskinan di Kabupaten Badung terkecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali. Berdasarkan statistik, kata dia, hanya 2,06 persen. Nah, dari angka tersebut, tentu masih ada warga yang kurang mampu. Oleh karena itu, pihaknya menyanggupi dorongan dewan untuk melakukan pengecekan kembali. “Kami pasti akan mengikuti saran Dewan untuk mengecek ke lapangan, karena kemungkinan yang miskin tercecer itu masih ada,” ungkapnya.

 

Ditanya daerah mana saja yang terdapat warga miskin, Sudarsana menyatakan merata. Namun demikian, antara Badung utara dan Selatan, lebih banyak di utara. “Kalau daerah selatan yang notabene pendapatannya relatif lebih besar dari utara, memang persentasenya lebih kecil, karena kemiskinan itu secara relatif lebih banyak di pedesaan,” jelasnya.

Baca Juga :  Budesa Restoran Kedepankan Prinsip Makanan Sehat

 

Lalu bagaimana jika desa/kelurahan yang besangtan sudah terlanjur melonpersenkan angka kemiskinan, apakah warganya masih bisa dibantu? Sudarsana menegaskan tetap bisa. Pasalnya, bisa saja ada warga miskin yang masih luput dari pantauan aparat desa/kelurahan. Atau kata dia, sebelumnya warga tersebut mampu tapi karena satu dan lain hal, jatuh miskin. Oleh sebab itu, pihaknya tiap tahun melakukan pengecekan secara berkala. “Bisa langsung melapor ke kami atau ke desa. Tapi sebaiknya menyampaikan ke pihak desa terlebih dahulu dan dibahas dalam musyawarah desa. Nanti kalau dari desa tidak bisa membantu, boleh mengusulkan kepada kami,” jelasnya.

 

Pun demikian, ia menegaskan dana desa bisa dialokasikan untuk membantu warga miskin. “Dana desa boleh untuk pengentasan kemiskinan. Tapi kalau desa tidak bisa, boleh langsung diusulkan kepada kami,” tegas Sudarsana.


BALI EXPRESS, MANGUPURA – Meski beberapa desa/kelurahan sudah menyatakan nol persen kemiskinan, namun tidak menutup kemungkinan ada warga yang tececer dan belum tersentuh bantuan pemerintah. Berkenaan dengan itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Badung diminta melakukan pengecekan kembali oleh DPRD setempat. Bahkan dewan dari Komisi IV menyatakan siap mendampingi Dinsos untuk turun ke desa/kelurahan guna memastikan semua warga miskin mendapatkan haknya. 

 

Ketua Komisi IV DPRD Badung, AAN Ketut Nadi Putra menyatakan jumlah warga miskin berdasarkan pantauan pihaknya masih tetap ada di Badung. “Masih ada, tapi memang tidak banyak. Nah, kami mendorong agar Dinas Sosial agar melakukan pengecekan dengan turun langsung ke lapangan agar tidak ada warga kurang mampu yang tercecer,” ungkapnya kepada Bali Express (Jawa Pos Group), Selasa (20/11).

 

Bahkan, kata politisi Golkar asal Kerobokan ini, di daerah asalnya pun masih terdapat warga yang belum tersentuh uluran tangan pemerintah. Padahal Kelurahan Kerobokan seperti diketahui, angka kemiskinannya dinyatakan nol persen. “Kalau memang sudah benar-benar tidak ada warga miskin, tentu sangat bagus kemiskinan dinolpersenkan. Tapi untuk menolpersenkan itu, harus ada data yang berdasarkan fakta di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Oleh sebab itu, kami siap bersama-sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pengecekan dengan turun ke lapangan,” tegasnya.

Baca Juga :  Berenang di Cristal Bay, Fotografer Italia Tewas Terseret Ombak

 

Sementara itu, Kadinsos Badung, Ketut Sudarsana menyatakan angka kemiskinan di Kabupaten Badung terkecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali. Berdasarkan statistik, kata dia, hanya 2,06 persen. Nah, dari angka tersebut, tentu masih ada warga yang kurang mampu. Oleh karena itu, pihaknya menyanggupi dorongan dewan untuk melakukan pengecekan kembali. “Kami pasti akan mengikuti saran Dewan untuk mengecek ke lapangan, karena kemungkinan yang miskin tercecer itu masih ada,” ungkapnya.

 

Ditanya daerah mana saja yang terdapat warga miskin, Sudarsana menyatakan merata. Namun demikian, antara Badung utara dan Selatan, lebih banyak di utara. “Kalau daerah selatan yang notabene pendapatannya relatif lebih besar dari utara, memang persentasenya lebih kecil, karena kemiskinan itu secara relatif lebih banyak di pedesaan,” jelasnya.

Baca Juga :  PDIP Tegas Dorong GiriAsa dalam Pilkada Badung, Golkar 'Pikir-pikir'

 

Lalu bagaimana jika desa/kelurahan yang besangtan sudah terlanjur melonpersenkan angka kemiskinan, apakah warganya masih bisa dibantu? Sudarsana menegaskan tetap bisa. Pasalnya, bisa saja ada warga miskin yang masih luput dari pantauan aparat desa/kelurahan. Atau kata dia, sebelumnya warga tersebut mampu tapi karena satu dan lain hal, jatuh miskin. Oleh sebab itu, pihaknya tiap tahun melakukan pengecekan secara berkala. “Bisa langsung melapor ke kami atau ke desa. Tapi sebaiknya menyampaikan ke pihak desa terlebih dahulu dan dibahas dalam musyawarah desa. Nanti kalau dari desa tidak bisa membantu, boleh mengusulkan kepada kami,” jelasnya.

 

Pun demikian, ia menegaskan dana desa bisa dialokasikan untuk membantu warga miskin. “Dana desa boleh untuk pengentasan kemiskinan. Tapi kalau desa tidak bisa, boleh langsung diusulkan kepada kami,” tegas Sudarsana.


Most Read

Artikel Terbaru

/