alexametrics
30.4 C
Denpasar
Monday, May 16, 2022

Sudjidra Kembalikan Dana Sewa Rumah Dinas Rp 1 Miliar Lebih

SINGARAJA, BALI EXPRESS – Kasus dugaan penyelewengan sewa rumah jabatan di Buleleng tidak saja menyeret nama Dewa Ketut Puspaka selaku mantan Sekda Buleleng. Namun juga turut membawa nama Wakil Bupati Buleleng Dokter Nyoman Sudjidra. Atas kasus tersebut, Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sudjidra pun akhirnya berkomentar. Ia pun angkat bicara terkait kasus yang membawa-bawa namanya.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/3), kepada sejumlah wartawan, Sudjidra mengaku sempat diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Hal itu terjadi pada bulan Januari 2021 lalu. Dalam keterangannya saat bertemu dengan penyidik Kejati, ia mengaku telah melakukan pengembalian dana sewa rumah dinas yang diterimanya.

Sudjidra pun menjelaskan, Buleleng memang belum memiliki rumah dinas. Rumah dinas saat ini hanya diperuntkkan bagi Bupati, Ketua DPRD serta camat. Sedangkan untuk Wakil Bupati dan Sekda hingga kini belum tersedia. Ia pun menceritakan sejak dirinya dilantik menjadi Wakil Bupati Buleleng pada tahun 2012, ia sempat tinggal berpindah-pindah. Awalnya tinggal di desa Bontihing yang merupakan kampong halamannya sebelum akhirnya ia tinggal di Jalan Gunung Rinjani Singaraja. “Sejak dulu memang belum ada rumah dinas. Saya dulu sempat tinggal di rumah (Desa Bontihing, red). Karena jauh dan jarak tempuhnya 40 menit untuk sampai di kota. Pernah sampai kecelakaan karena mengejar waktu. Akhirnya saya tinggal di hotel dulu. Sempat di hotel. Lalu setelah itu saya sempat kos juga. Akhirnya rumah saya yang disini (Jalan Gunung Rinjani, red) saya perbaiki agar saya bisa tinggal dan dekat,” ujarnya.

Menurut pengakuannya, Sudjidra menerima uang sewa rumah sekitar Rp 14,8 juta per bulan untuk biaya sewa rumah di Jalan Gunung Rinjani Singaraja, rumah yang ia tempati saat ini. Uang sewa rumah dinas itu diberikan sejak awal 2014 hingga September 2020. “Saya sempat bertanya juga ke Bagian Umum Setda Buleleng soal paying hukum biaya sewa rumah itu. Karena dikatakan sudah ada aturannya, jadi ya sudah,” terangnya.

Karena meningkatnya tensi politik di Buleleng pada Oktober 2020 serta adanya isu Pilkada Buleleng 20211, akhirnya Sudjidra berinisiatif untuk mengembalikan uang sewa ke kas daerah. Kono uang yang dikembalikan itu sejumlah Rp 1,03 miliar. “Dengan niat baik saya, saya kembalikan semua. Saya juga minta ke Bagiam Umum, Bagian Hukum dan Inspektorat untuk mengkaji, termasuk kepastian hukumnya. Kalau tidak boleh ya tidak masalah. Biar tidak menjadi polemic lagi,” ungkapnya.

Sejak saat itu ia pun tidak menerima sepeser pun biaya sewa rumah dinas pejabat. Ia pun berharap Buleleng memiliki rumah dinas untuk wakil bupati dan sekretaris daerah agar tidak lagi menjadi polemik. Selaku pejabat yang taat hukum, ia pun menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. “Karena proses hukum sudah berjalan, mari hormati. Tapi memang sebaiknya disiapkan saja rumah dinas untuk ke depannya. Supaya hal seperti ini tidak lagi menimbulkan polemic dan banyak pertanyaan. Tapi untuk saat ini memang belum bisa dilakukan karena masih situasi pandemi,” harapnya. 


SINGARAJA, BALI EXPRESS – Kasus dugaan penyelewengan sewa rumah jabatan di Buleleng tidak saja menyeret nama Dewa Ketut Puspaka selaku mantan Sekda Buleleng. Namun juga turut membawa nama Wakil Bupati Buleleng Dokter Nyoman Sudjidra. Atas kasus tersebut, Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sudjidra pun akhirnya berkomentar. Ia pun angkat bicara terkait kasus yang membawa-bawa namanya.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/3), kepada sejumlah wartawan, Sudjidra mengaku sempat diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Hal itu terjadi pada bulan Januari 2021 lalu. Dalam keterangannya saat bertemu dengan penyidik Kejati, ia mengaku telah melakukan pengembalian dana sewa rumah dinas yang diterimanya.

Sudjidra pun menjelaskan, Buleleng memang belum memiliki rumah dinas. Rumah dinas saat ini hanya diperuntkkan bagi Bupati, Ketua DPRD serta camat. Sedangkan untuk Wakil Bupati dan Sekda hingga kini belum tersedia. Ia pun menceritakan sejak dirinya dilantik menjadi Wakil Bupati Buleleng pada tahun 2012, ia sempat tinggal berpindah-pindah. Awalnya tinggal di desa Bontihing yang merupakan kampong halamannya sebelum akhirnya ia tinggal di Jalan Gunung Rinjani Singaraja. “Sejak dulu memang belum ada rumah dinas. Saya dulu sempat tinggal di rumah (Desa Bontihing, red). Karena jauh dan jarak tempuhnya 40 menit untuk sampai di kota. Pernah sampai kecelakaan karena mengejar waktu. Akhirnya saya tinggal di hotel dulu. Sempat di hotel. Lalu setelah itu saya sempat kos juga. Akhirnya rumah saya yang disini (Jalan Gunung Rinjani, red) saya perbaiki agar saya bisa tinggal dan dekat,” ujarnya.

Menurut pengakuannya, Sudjidra menerima uang sewa rumah sekitar Rp 14,8 juta per bulan untuk biaya sewa rumah di Jalan Gunung Rinjani Singaraja, rumah yang ia tempati saat ini. Uang sewa rumah dinas itu diberikan sejak awal 2014 hingga September 2020. “Saya sempat bertanya juga ke Bagian Umum Setda Buleleng soal paying hukum biaya sewa rumah itu. Karena dikatakan sudah ada aturannya, jadi ya sudah,” terangnya.

Karena meningkatnya tensi politik di Buleleng pada Oktober 2020 serta adanya isu Pilkada Buleleng 20211, akhirnya Sudjidra berinisiatif untuk mengembalikan uang sewa ke kas daerah. Kono uang yang dikembalikan itu sejumlah Rp 1,03 miliar. “Dengan niat baik saya, saya kembalikan semua. Saya juga minta ke Bagiam Umum, Bagian Hukum dan Inspektorat untuk mengkaji, termasuk kepastian hukumnya. Kalau tidak boleh ya tidak masalah. Biar tidak menjadi polemic lagi,” ungkapnya.

Sejak saat itu ia pun tidak menerima sepeser pun biaya sewa rumah dinas pejabat. Ia pun berharap Buleleng memiliki rumah dinas untuk wakil bupati dan sekretaris daerah agar tidak lagi menjadi polemik. Selaku pejabat yang taat hukum, ia pun menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. “Karena proses hukum sudah berjalan, mari hormati. Tapi memang sebaiknya disiapkan saja rumah dinas untuk ke depannya. Supaya hal seperti ini tidak lagi menimbulkan polemic dan banyak pertanyaan. Tapi untuk saat ini memang belum bisa dilakukan karena masih situasi pandemi,” harapnya. 


Most Read

Artikel Terbaru

/