alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, July 3, 2022

DPRD Klungkung Sahkan Perubahan RPJMD 2018-2023

SEMARAPURA, BALI EXPRESS –Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023 akhirnya disahkan. Pengesahan melalui rapat paripurna DPRD Klungkung, Selasa (21/6) dipimpin Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom.

Perubahan terhadap RPJMD 2018-2023 ini dilakukan atas sejumlah pertimbangan. Diantaranya sejumlah perubahan kebijakan nasional, serta dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pada capaian sejumlah program pemerintah. Seperti target menurunkan angka kemiskinan hingga 3 persen.

Dalam kesempatan itu, fraksi-fraksi di DPRD Klungkung pada dasarnya menerima dan menyetujui perubahan ini melalui penyampaian pendapat akhir atas penetapan perubahan RPJMD ini.

Fraksi Hanura melalui pembicara Luh Andriani, menyatakan walaupun RPJMD Tahun 2019-2023 telah dilakukan perubahan, Fraksi Partai Hanura meminta agar pemerintah tetap komitmen dalam penuntasan jalan lingkar Nusa Penida.

Sedangkan Fraksi Persatuan Demokrat melalui anggota I Nyoman Mujana menyampaikan, upaya penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal Klungkung agar lebih diperluas lagi. “Sehingga ada upaya nyata meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, pendapatan masyarakat kita, agar menjadi kenyataan,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sebelumnya memaparkan, perubahan RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 disusun atas dasar adanya perubahan kebijakan nasional berupa perubahan beberapa regulasi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelarasan dokumen perencanaan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Termasuk penyesuaian nomenklatur program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Keuangan Daerah.

Dampak buruk pandemi Covid-19 sejak 2020 juga memengaruhi pencapaian kinerja pembangunan, sehingga pemerintah menyesuaikan target kinerja dan penetapan kebijakan pembangunan jangka menengah sehubungan pandemi Covid-19 serta upaya pemulihannya.

Selain itu, pada hasil evaluasi dan pengendalian terhadap RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, menunjukan perlu dilakukan perubahan sebagai upaya menjaga akuntabilitas Pemkab Klungkung.

 






Reporter: AGUS EKA PURNA NEGARA

SEMARAPURA, BALI EXPRESS –Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023 akhirnya disahkan. Pengesahan melalui rapat paripurna DPRD Klungkung, Selasa (21/6) dipimpin Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom.

Perubahan terhadap RPJMD 2018-2023 ini dilakukan atas sejumlah pertimbangan. Diantaranya sejumlah perubahan kebijakan nasional, serta dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pada capaian sejumlah program pemerintah. Seperti target menurunkan angka kemiskinan hingga 3 persen.

Dalam kesempatan itu, fraksi-fraksi di DPRD Klungkung pada dasarnya menerima dan menyetujui perubahan ini melalui penyampaian pendapat akhir atas penetapan perubahan RPJMD ini.

Fraksi Hanura melalui pembicara Luh Andriani, menyatakan walaupun RPJMD Tahun 2019-2023 telah dilakukan perubahan, Fraksi Partai Hanura meminta agar pemerintah tetap komitmen dalam penuntasan jalan lingkar Nusa Penida.

Sedangkan Fraksi Persatuan Demokrat melalui anggota I Nyoman Mujana menyampaikan, upaya penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal Klungkung agar lebih diperluas lagi. “Sehingga ada upaya nyata meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, pendapatan masyarakat kita, agar menjadi kenyataan,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sebelumnya memaparkan, perubahan RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 disusun atas dasar adanya perubahan kebijakan nasional berupa perubahan beberapa regulasi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelarasan dokumen perencanaan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Termasuk penyesuaian nomenklatur program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Keuangan Daerah.

Dampak buruk pandemi Covid-19 sejak 2020 juga memengaruhi pencapaian kinerja pembangunan, sehingga pemerintah menyesuaikan target kinerja dan penetapan kebijakan pembangunan jangka menengah sehubungan pandemi Covid-19 serta upaya pemulihannya.

Selain itu, pada hasil evaluasi dan pengendalian terhadap RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, menunjukan perlu dilakukan perubahan sebagai upaya menjaga akuntabilitas Pemkab Klungkung.

 






Reporter: AGUS EKA PURNA NEGARA

Most Read

Artikel Terbaru

/