alexametrics
24.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Disdikpora Diminta Tindaklanjuti Keluhan Kepala Sekolah

MANGUPURA-Komisi IV DPRD Badung melakukan kunjungan kerja ke SMPN 2 Mengwi, Rabu (22/7). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV Made Sumerta beserta anggota Nyoman Gede Wiradana, Gede Aryantha, Made Suwardana, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi dan Luh Sekarini.

Saat kunjungan, turut pula Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung Ketut Widia Astika, Kabid Sarana dan Prasarana Disdikpora Badung Putu Robby Widya Harsana, serta Tenaga Ahli DPRD Badung Ni Ketut Masmini. Kedatangan rombongan diterima langsung Kepala Sekolah SMPN 2 Mengwi, I Nyoman Suardana.

Nyoman Suardana menyampaikan di hadapan Dewan, hingga saat ini sekolah yang dipimpinnya belum memiliki laboratorium dan perpustakaan. Pihaknya berharap, Pemkab Badung yang difasilitasi melalui Komisi IV bisa segera membantu. “Untuk perpustakaan saat ini kami gunakan satu ruang kelas dan itupun sangat tidak memadai,” ujarnya.

Keluhan lain, Suardana mengaku saat ini memiliki tiga cleaning service yang hanya mampu diberi upah oleh pihak sekolah sebesar Rp 1,5 juta setiap bulannya. “Kemudian untuk biaya AC juga selama ini kami urunan,” tuturnya.

Pihaknya mengaku sudah siap menyongsong pembelajaran di era new normal.  Namun, masih menunggu instruksi pemerintah untuk bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka. “Saat ini masih daring. MPLS juga sudah kita lakukan secara daring,” terangnya. Suardana juga mengakui banyak mendapat keluhan dari orang tua siswa terkait kuota internet.

Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta, mengatakan, sebelum mewabahnya Covid-19 pihak Dewan sempat berkunjung ke SMPN 2 Mengwi, melihat langsung keluhan yang disampaikan kepala sekolah. “Sebetulnya, biaya pemeliharaan tersebut sedianya akan dianggarkan di perubahan. Namun, karena ada refocusing anggaran akibat Covid-19, sepertinya tahun ini tidak bisa terealisasi. Maka kami memandang perlu untuk mengecek kembali,” paparnya.

Mengenai tenaga pegawai yang masih mendapatkan gaji di bawah UMK, Sumerta mengungkapkan, mungkin belum sempat diusulkan ke pemerintah. Sehingga, masih menggunakan SK Kepala Sekolah bersangkutan bukan SK Bupati. “Mungkin sekolah-sekolah lain juga mengalami hal yang sama. Kedepan, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah. Karena baik tenaga PNS maupun kontrak dan honor kan juga membantu proses belajar mengajar di sekolah,” terangnya.

Terkait kendala-kendala tersebut, pihaknya selaku Dewan yang membidangi pendidikan mengaku akan terus mengawal. “Kita sesuaikan dengan kondisi, walaupun anggaran tahun ini terbatas. Kita harus tetap menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga tidak bertentangan dengan instruksi yang ada,” terangnya.

Anggota Komisi IV Nyoman Gede Wiradana, menambahkan, dalam menghadapi new normal ini persiapan sekolah harus benar-benar matang. Pihak sekolah wajib mengawasi para siswa, jika ada kegiatan tatap muka di sekolah. “Jika ada siswa yang panas harus dibawa kemana. Masker jangan sampai ditukar-tukar dengan teman-temannya, nah bagaimana caranya sekolah mengedukasi siswa terkait ini. Para guru juga kalau bisa bekerja dari rumah saja melalui online,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadisdikpora Badung, I Ketut Widia Astika menanggapi soal keinginan siswa untuk kembali bersekolah, sesuai yang disampaikan Kepala SMPN 2 Mengwi, menurutnya baik. Namun, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, sekolah yang boleh buka adalah yang ada di zona hijau Covid-19. “Itupun harus ada izin dari bupati dengan rekomendasi gugus tugas, dan sekolah harus siap. Mulai dari kepala sekolah hingga komite. Demikian juga jika orang tua siswa melarang anaknya ke sekolah, tidak boleh ada pemaksaan. Karena berisiko. Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru Covid-19,” jelasnya.

Sementara soal tenaga kebersihan alias cleaning service (CS) yang jumlahnya hanya tiga orang untuk lingkungan sekolah seluas itu, menurut Astika memang sangat kurang. Ia pun berharap agar segera diajukan Pemkab Badung sehingga mendapat SK bupati. “Nanti silakan diajukan dulu,” katanya.

 


MANGUPURA-Komisi IV DPRD Badung melakukan kunjungan kerja ke SMPN 2 Mengwi, Rabu (22/7). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV Made Sumerta beserta anggota Nyoman Gede Wiradana, Gede Aryantha, Made Suwardana, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi dan Luh Sekarini.

Saat kunjungan, turut pula Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung Ketut Widia Astika, Kabid Sarana dan Prasarana Disdikpora Badung Putu Robby Widya Harsana, serta Tenaga Ahli DPRD Badung Ni Ketut Masmini. Kedatangan rombongan diterima langsung Kepala Sekolah SMPN 2 Mengwi, I Nyoman Suardana.

Nyoman Suardana menyampaikan di hadapan Dewan, hingga saat ini sekolah yang dipimpinnya belum memiliki laboratorium dan perpustakaan. Pihaknya berharap, Pemkab Badung yang difasilitasi melalui Komisi IV bisa segera membantu. “Untuk perpustakaan saat ini kami gunakan satu ruang kelas dan itupun sangat tidak memadai,” ujarnya.

Keluhan lain, Suardana mengaku saat ini memiliki tiga cleaning service yang hanya mampu diberi upah oleh pihak sekolah sebesar Rp 1,5 juta setiap bulannya. “Kemudian untuk biaya AC juga selama ini kami urunan,” tuturnya.

Pihaknya mengaku sudah siap menyongsong pembelajaran di era new normal.  Namun, masih menunggu instruksi pemerintah untuk bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka. “Saat ini masih daring. MPLS juga sudah kita lakukan secara daring,” terangnya. Suardana juga mengakui banyak mendapat keluhan dari orang tua siswa terkait kuota internet.

Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta, mengatakan, sebelum mewabahnya Covid-19 pihak Dewan sempat berkunjung ke SMPN 2 Mengwi, melihat langsung keluhan yang disampaikan kepala sekolah. “Sebetulnya, biaya pemeliharaan tersebut sedianya akan dianggarkan di perubahan. Namun, karena ada refocusing anggaran akibat Covid-19, sepertinya tahun ini tidak bisa terealisasi. Maka kami memandang perlu untuk mengecek kembali,” paparnya.

Mengenai tenaga pegawai yang masih mendapatkan gaji di bawah UMK, Sumerta mengungkapkan, mungkin belum sempat diusulkan ke pemerintah. Sehingga, masih menggunakan SK Kepala Sekolah bersangkutan bukan SK Bupati. “Mungkin sekolah-sekolah lain juga mengalami hal yang sama. Kedepan, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah. Karena baik tenaga PNS maupun kontrak dan honor kan juga membantu proses belajar mengajar di sekolah,” terangnya.

Terkait kendala-kendala tersebut, pihaknya selaku Dewan yang membidangi pendidikan mengaku akan terus mengawal. “Kita sesuaikan dengan kondisi, walaupun anggaran tahun ini terbatas. Kita harus tetap menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga tidak bertentangan dengan instruksi yang ada,” terangnya.

Anggota Komisi IV Nyoman Gede Wiradana, menambahkan, dalam menghadapi new normal ini persiapan sekolah harus benar-benar matang. Pihak sekolah wajib mengawasi para siswa, jika ada kegiatan tatap muka di sekolah. “Jika ada siswa yang panas harus dibawa kemana. Masker jangan sampai ditukar-tukar dengan teman-temannya, nah bagaimana caranya sekolah mengedukasi siswa terkait ini. Para guru juga kalau bisa bekerja dari rumah saja melalui online,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadisdikpora Badung, I Ketut Widia Astika menanggapi soal keinginan siswa untuk kembali bersekolah, sesuai yang disampaikan Kepala SMPN 2 Mengwi, menurutnya baik. Namun, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, sekolah yang boleh buka adalah yang ada di zona hijau Covid-19. “Itupun harus ada izin dari bupati dengan rekomendasi gugus tugas, dan sekolah harus siap. Mulai dari kepala sekolah hingga komite. Demikian juga jika orang tua siswa melarang anaknya ke sekolah, tidak boleh ada pemaksaan. Karena berisiko. Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru Covid-19,” jelasnya.

Sementara soal tenaga kebersihan alias cleaning service (CS) yang jumlahnya hanya tiga orang untuk lingkungan sekolah seluas itu, menurut Astika memang sangat kurang. Ia pun berharap agar segera diajukan Pemkab Badung sehingga mendapat SK bupati. “Nanti silakan diajukan dulu,” katanya.

 


Most Read

Artikel Terbaru

/