27.6 C
Denpasar
Thursday, September 29, 2022

Ketua DPRD Badung Terima Audiensi Kemendikbudristek

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Rabu (21/9), menerima audiensi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Audiensi tersebut dilaksanakan sehubungan dengan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).

Seain itu, Kemendikbudristek kini tengah melaksanakan kajian tentang Kolaborasi Kebijakan Pendidikan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penelitian tersebut untuk memahami perspektif dan sikap pemerintah daerah mengenai isu dan kebijakan pendidikan. Termasuk proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, kedatangan dari pihak Kemendikbudristek untuk melakukan riset sinergitas antara DPRD pusat dengan daerah di bidang pendidikan. “Jadi mereka ingin mendapatkan kendala-kendala yang dihadapi daerah terhadap kebijakan yang dibangun pusat,” ujarnya.

Baca Juga :  Masih Masa Transisi, Disdik Belum Putuskan Tambahan Hari PTM

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Badung selalu sinergi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Program pusat tentu menjadi acuan di daerah untuk melakukan sistem pendidikan. Seperti misalnya kurikulum merdeka dan beberapa hal mengenai lembaga penjaminan mutu yang ada di daerah. Kami melakukan sinergi dan komunikasi yang baik demi meningkatkan kualitas pendidikan di Badung,” ungkapnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, juga menyarankan beberapa hal kepada Kemendikbudristek. Parwata meminta agar setiap kepala OPD di pendidikan memiliki latar belakang yang linier. Sebab, kompetensi pendidikan tidak bisa disamakan dengan lembaga lain.

“Lembaga pendidikan harus memiliki skill khusus jadi harus linier. S1 pendidikan, S2 juga pendidikan minimal mempunyai basic pendidikan sesuai kemampuan kompetensi formalnya. Supaya memahami roh pendidikan. Kalau beda misalnya orang ekonomi atau orang arsitek atau sipil yang memimpin kan ilmunya beda,” jelas politisi asal Desa Dalung, Kuta Utara tersebut.

Baca Juga :  Turis Sri Lanka Tewas Tenggelam di Cristal Bay

Lebih lanjut Parwata meminta agar ada kebijakan dari pusat yang menyangkut hal bersifat prinsip demi meningkatkan kualitas dan manajemen pendidikan di daerah.

Hal ini dinilai dapat memberikan intervensi demi meningkatkan kemampuan pendidikan di daerah. “Supaya lebih bagus dan anak-anak memiliki kualitas yang baik untuk jenjang pendidikan masa depan anak-anak kita. Jadi harus the right man in the right place, fasilitas yang dibutuhkan supaya pusat juga bisa memberikan kepada daerah,” pungkasnya.

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

MANGUPURA, BALI EXPRESS – Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Rabu (21/9), menerima audiensi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Audiensi tersebut dilaksanakan sehubungan dengan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).

Seain itu, Kemendikbudristek kini tengah melaksanakan kajian tentang Kolaborasi Kebijakan Pendidikan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penelitian tersebut untuk memahami perspektif dan sikap pemerintah daerah mengenai isu dan kebijakan pendidikan. Termasuk proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, kedatangan dari pihak Kemendikbudristek untuk melakukan riset sinergitas antara DPRD pusat dengan daerah di bidang pendidikan. “Jadi mereka ingin mendapatkan kendala-kendala yang dihadapi daerah terhadap kebijakan yang dibangun pusat,” ujarnya.

Baca Juga :  Undira Undang Putu Parwata Jadi Pembicara di Forum Manajemen Indonesia

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Badung selalu sinergi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Program pusat tentu menjadi acuan di daerah untuk melakukan sistem pendidikan. Seperti misalnya kurikulum merdeka dan beberapa hal mengenai lembaga penjaminan mutu yang ada di daerah. Kami melakukan sinergi dan komunikasi yang baik demi meningkatkan kualitas pendidikan di Badung,” ungkapnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, juga menyarankan beberapa hal kepada Kemendikbudristek. Parwata meminta agar setiap kepala OPD di pendidikan memiliki latar belakang yang linier. Sebab, kompetensi pendidikan tidak bisa disamakan dengan lembaga lain.

“Lembaga pendidikan harus memiliki skill khusus jadi harus linier. S1 pendidikan, S2 juga pendidikan minimal mempunyai basic pendidikan sesuai kemampuan kompetensi formalnya. Supaya memahami roh pendidikan. Kalau beda misalnya orang ekonomi atau orang arsitek atau sipil yang memimpin kan ilmunya beda,” jelas politisi asal Desa Dalung, Kuta Utara tersebut.

Baca Juga :  Usai Lokasabha, PHDI Bali Temui Ketua DPRD Badung Putu Parwata

Lebih lanjut Parwata meminta agar ada kebijakan dari pusat yang menyangkut hal bersifat prinsip demi meningkatkan kualitas dan manajemen pendidikan di daerah.

Hal ini dinilai dapat memberikan intervensi demi meningkatkan kemampuan pendidikan di daerah. “Supaya lebih bagus dan anak-anak memiliki kualitas yang baik untuk jenjang pendidikan masa depan anak-anak kita. Jadi harus the right man in the right place, fasilitas yang dibutuhkan supaya pusat juga bisa memberikan kepada daerah,” pungkasnya.

 






Reporter: I Putu Resa Kertawedangga

Most Read

Artikel Terbaru

/