alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, June 26, 2022

Disdik Tabanan Rancang Sistem PTM Berbasis Desa

TABANAN, BALI EXPRESS – Pembelajaran tatap muka (PTM) yang diwacanakan akan dimulai Januari 2021 mendatang, belum bisa dipastikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Namun, apabila PTM diputuskan untuk dibuka, maka akan diberlakukan PTM berbasis desa.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Nyoman Putra, usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Tabanan, Senin (21/12). 

Menurutnya, PTM berbasis desa yang dimaksud adalah rancangan sistem PTM dengan melihat kondisi lingkungan di seputaran desa yang menjadi lokasi sekolah tersebut berdiri.

Apabila penyebaran Covid-19 di desa bersangkutan tinggi, maka PTM tidak akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Namun sebaliknya, jika tidak ada penyebaran Covid-19 di desa tersebut, maka sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut akan dibuka.

“Ini baru rancangan, tapi mungkin akan kita terapkan ketika pemerintah daerah membuka PTM nanti. Dan, akan kita lakukan bertahap,” tegasnya. 

Ditambahkannya, pihaknya sebenarnya sudah siap untuk melaksanakan PTM, terutama kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes) yang sudah siap di atas 90 persen.

Mengelola prokes di sekolah, pihaknya juga sudah menyiapkan skenario, khususnya untuk proses pembelajaran. “Dari sisi kurikulum, pengelolaan prokesnya, shiftingnya, dan tentunya merujuk pada juknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali,” imbuhnya.

Adapun juknis yang dimaksud adalah PTM dilaksanakan dengan jumlah siswa yang dibatasi. Yakni untuk TK maksimal 5 orang dalam satu kelas, SD maksimal 15 orang, dan SMP maksimal 18 orang. Dimana 1 jam pelajaran diisi dengan 20 menit. Sehingga untuk shiftnya bisa diatur pihak sekolah.

Merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Tabanan, untuk selanjutnya hasil koordinasi tersebut disampaikan ke Bupati Tabanan, sebelum mengambil keputusan terkait proses pembelajaran di tahun 2021. 

“Intinya kita secara teknis sudah siap, namun kita tidak boleh memutuskan sendiri, karena harus disandingkan juga dengan kondisi penyebaran Covid-19 di Tabanan,” sambung Nyoman Putra.

Saat ditanya apakah tenaga pendidik akan di swab sebelum PTM dibuka? Nyoman Putra mengatakan jika pada juknis tidak mewajibkan tenaga pendidik untuk menjalani swab. 

Namun, di Tabanan seluruh ASN harus melalui proses screening, termasuk Dinas Pendidikan, sehingga pihaknya pun telah menyetorkan nama-nama para tenaga pendidik. “Jumlah tenaga pendidik kita mulai dari guru PNS, kontrak dan pengabdi itu ada 3.400-an,” lanjutnya.

Kendatipun demikian, nantinya pihaknya tetap akan menyeimbangkan PTM dangan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PJJ dilakukan untuk siswa yang tidak diizinkan mengikuti PTM oleh orang tuanya. 

Hanya saja sejauh ini berdasarkan survei yang dilakukan, 80 persen menyetujui PTM. “Intinya kita sudah siap, tetapi kita menunggu keputusan dari pimpinan,” pungkasnya. 

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana mengatakan, pada dasarnya pihaknya menyetujui apabila PTM dilaksanakan di Tabanan. 

Apalagi jika melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, yakni kurang puasnya masyarakat akan hasil PJJ yang dilaksanakan secara daring selama pandemi Covid-19 ini. 

“Maka dari itu PTM dirasa perlu dengan catatan harus tetap taat prokes, sehingga jangan sampai muncul klaster baru,” tegasnya.

Sesuai dengan hasil rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Tabanan serta Dinas Kesehatan Tabanan, pihaknya ingin memberikan jaminan kepada orang tua siswa akan keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan PTM, yakni salah satunya dengan cara seluruh tenaga pendidik harus diswab terlebih dulu, bahkan apabila memungkinkan, siswa pun juga harus menjalani rapid test. 

Di sisi lain pihaknya mengkhawatirkan perihal keberadaan Trans Serasi yang selama ini menjadi transportasi siswa di Tabanan. 

Pihaknya tidak ingin setelah para siswa menerapkan prokes yang ketat di dalam sekolah, namun justru berdesakan dan tidak menjaga jarak saat pulang sekolah menggunakan Trans Serasi. “Kita khawatir sepulang sekolah anak-anak berdesakan di Trans Serasi, sehingga kita berikan masukan agar para siswa diantar-jemput oleh orang tuanya,” beber Wastana.

Di samping itu, kegiatan seperti ekstrakulikuler, olahraga dan kantin sekolah juga distop sementara. Pihaknya juga berharap peran guru maksimal mengawasi, terutama terkait prokes, apabila PTM dilaksanakan. 


TABANAN, BALI EXPRESS – Pembelajaran tatap muka (PTM) yang diwacanakan akan dimulai Januari 2021 mendatang, belum bisa dipastikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Namun, apabila PTM diputuskan untuk dibuka, maka akan diberlakukan PTM berbasis desa.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Nyoman Putra, usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Tabanan, Senin (21/12). 

Menurutnya, PTM berbasis desa yang dimaksud adalah rancangan sistem PTM dengan melihat kondisi lingkungan di seputaran desa yang menjadi lokasi sekolah tersebut berdiri.

Apabila penyebaran Covid-19 di desa bersangkutan tinggi, maka PTM tidak akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Namun sebaliknya, jika tidak ada penyebaran Covid-19 di desa tersebut, maka sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut akan dibuka.

“Ini baru rancangan, tapi mungkin akan kita terapkan ketika pemerintah daerah membuka PTM nanti. Dan, akan kita lakukan bertahap,” tegasnya. 

Ditambahkannya, pihaknya sebenarnya sudah siap untuk melaksanakan PTM, terutama kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes) yang sudah siap di atas 90 persen.

Mengelola prokes di sekolah, pihaknya juga sudah menyiapkan skenario, khususnya untuk proses pembelajaran. “Dari sisi kurikulum, pengelolaan prokesnya, shiftingnya, dan tentunya merujuk pada juknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali,” imbuhnya.

Adapun juknis yang dimaksud adalah PTM dilaksanakan dengan jumlah siswa yang dibatasi. Yakni untuk TK maksimal 5 orang dalam satu kelas, SD maksimal 15 orang, dan SMP maksimal 18 orang. Dimana 1 jam pelajaran diisi dengan 20 menit. Sehingga untuk shiftnya bisa diatur pihak sekolah.

Merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Tabanan, untuk selanjutnya hasil koordinasi tersebut disampaikan ke Bupati Tabanan, sebelum mengambil keputusan terkait proses pembelajaran di tahun 2021. 

“Intinya kita secara teknis sudah siap, namun kita tidak boleh memutuskan sendiri, karena harus disandingkan juga dengan kondisi penyebaran Covid-19 di Tabanan,” sambung Nyoman Putra.

Saat ditanya apakah tenaga pendidik akan di swab sebelum PTM dibuka? Nyoman Putra mengatakan jika pada juknis tidak mewajibkan tenaga pendidik untuk menjalani swab. 

Namun, di Tabanan seluruh ASN harus melalui proses screening, termasuk Dinas Pendidikan, sehingga pihaknya pun telah menyetorkan nama-nama para tenaga pendidik. “Jumlah tenaga pendidik kita mulai dari guru PNS, kontrak dan pengabdi itu ada 3.400-an,” lanjutnya.

Kendatipun demikian, nantinya pihaknya tetap akan menyeimbangkan PTM dangan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). PJJ dilakukan untuk siswa yang tidak diizinkan mengikuti PTM oleh orang tuanya. 

Hanya saja sejauh ini berdasarkan survei yang dilakukan, 80 persen menyetujui PTM. “Intinya kita sudah siap, tetapi kita menunggu keputusan dari pimpinan,” pungkasnya. 

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana mengatakan, pada dasarnya pihaknya menyetujui apabila PTM dilaksanakan di Tabanan. 

Apalagi jika melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, yakni kurang puasnya masyarakat akan hasil PJJ yang dilaksanakan secara daring selama pandemi Covid-19 ini. 

“Maka dari itu PTM dirasa perlu dengan catatan harus tetap taat prokes, sehingga jangan sampai muncul klaster baru,” tegasnya.

Sesuai dengan hasil rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Tabanan serta Dinas Kesehatan Tabanan, pihaknya ingin memberikan jaminan kepada orang tua siswa akan keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan PTM, yakni salah satunya dengan cara seluruh tenaga pendidik harus diswab terlebih dulu, bahkan apabila memungkinkan, siswa pun juga harus menjalani rapid test. 

Di sisi lain pihaknya mengkhawatirkan perihal keberadaan Trans Serasi yang selama ini menjadi transportasi siswa di Tabanan. 

Pihaknya tidak ingin setelah para siswa menerapkan prokes yang ketat di dalam sekolah, namun justru berdesakan dan tidak menjaga jarak saat pulang sekolah menggunakan Trans Serasi. “Kita khawatir sepulang sekolah anak-anak berdesakan di Trans Serasi, sehingga kita berikan masukan agar para siswa diantar-jemput oleh orang tuanya,” beber Wastana.

Di samping itu, kegiatan seperti ekstrakulikuler, olahraga dan kantin sekolah juga distop sementara. Pihaknya juga berharap peran guru maksimal mengawasi, terutama terkait prokes, apabila PTM dilaksanakan. 


Most Read

Artikel Terbaru

/